Pak Erick, Larang Saja Petinggi BUMN Main Moge

Mengaca kepada kasus Direktur Utama Garuda Indonesia, I Ngurah Danadiputra yang diberhentikan Menteri BUMN Erick Thohir, muncul usulan agar Erick Thohir mengeluarkan larangan agar seluruh jajaran direksi BUMN dilarang main moge (motor gede).

Marak dirilis ke publik, komponen spareparts motor gede Harley Davidson bekas dan dua sepeda mahal Brompton diselundupkan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 Neo dalam penerbangan dari Perancis ke Indonesia.

Diketahui, komponen motor gede Harley Davidson dan dua sepeda Brompton itu milik dan atas pesanan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Ngurah Askhara Danadiputra, atau akrab disapa Ari Askhara.

Sebuah tindakan yang berani dari Askhara.

Menteri BUMN Erick Thohir pun langsung memberhentikan Ari Askhara dari jabatannya.

Melalui SK tertanggal 5 Desember 2019, Dewan Komisaris Garuda Indonesia lalu mengangkat Fuad Rizal sebagai Plt (Pelaksana tugas) Direktur Utama Garuda Indonesia.

Fuad sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Garuda Indonesia.

Pro dan kontra

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon berharap Menteri BUMN Erick Thohir meneruskan upaya bebenah membersihkan BUMN dari kekotoran dan kebobrokan.

Seperti diketahui, di masa awal jabatannya sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah melakukan bongkar pasang jajaran petinggi BUMN. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di antaranya diangkat sebagai petinggi Pertamina.

Jansen Sitindaon mengaju usul kepada Erick Thohir agar mengeluarkan larangan bermain moge bagi jajaran petinggi BUMN.

Sitindaon mengatakan tidak layak direksi dan komisaris BUMN main moge dan Harley Davidson. Di masa BUMN parah dan rakyat banyak susah, "Masa petinggi pelat merah mau bermewah-mewah?" kata Sitindaon, Jum'at (6/12/2019) kepada awak media.

Sitindaon mengatakan, dia mendengar kalau Erick Thohir marah petinggi BUMN makan di restoran mewah. Menurut Sitindaon, kepalang saja para direksi dan komisaris itu dilarang saja melakukan hobi-hobi mewah di depan publik.

"Kalau mau mewah, kerja di perusahaan sendiri saja, atau jadi lawyer," ujarnya.

Sitindaon masih menanti Erick Thohir untuk menerapkan kebijakan yang diusulkannya. Kalau tidak, apa yang dilakukan Erick hanya tindakan tanpa implikasi apa pun.

"Menata ulang BUMN jangan hanya sekedar kata-kata saja," lanjutnya.

Senada dengan Sitindaon, anggota DPR RI Andre Rosiadie setuju agar Erick Thohir melarang direksi dan komisaris BUMN hidup bermewah-mewah, main moge dan Harley Davidson.

Menurut Andre, tidak sulit bagi petinggi BUMN dengan gaji Rp 150 juta untuk membeli mobil mewah atau moge.

Andre mengamini usulan Sitindaon, "Tinggal Pak Erick mau mengeluarkan surat edaran atau tidak", katanya.

Menurut Andre, petinggi BUMN juga mendapatkan tantiem miliaran rupiah, tidak layak mereka hidup bermewah-mewah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang susah.

Seperti biasa suatu anjuran selalu menghadirkan pro dan kontra.

Kalau tadi pro datang dari Jansen Sitindaon dan Andre Rosiadie, kali ini kontra datang dari antaranya Faisol Riza, Martin Manurung, dan Bingky.

Komisi VI DPR RI Faisol Riza berpendapat usulan Sitindaon sebagai mengada-ada. 

Menurut Faisol, bukan mogenya yang dikritik, tapi seharusnya pelanggaran hukum dan kinerja apa yang dilakukan petinggi BUMN.

"Seharusnya yang dikritik adalah tindakan penyelundupan Harley itu, bukan malah ke moge" kata Faisol, Jum'at (6/12/2019).

Bea cukai yang seharusnya diberi masukan. "Saya kira petinggi BUMN bukan orang bodoh yang mau melanggar hukum,".

Faisol meminta dan menunggu Erick Thohir membenahi jajaran pimpinan Garuda. Rapat kerja mengenai hal tersebut bakal digelar, Faisol akan mendengarkan.

Senada dengan Faisol, Waket Komisi VI DPR RI Martin Manurung juga menilai anjuran Sitindaon tidak tepat.

Penyelundupan Harley dan Brompton oleh direksi Garuda lebih kepada persoalan etika. "Hobi apa pun harus sesuai dengan kepantasan dan etika, hobi yang lain pun kalau tidak tahu etika bakal jadi masalah,".

Sementara itu, Bingky, seorang pehobi moge juga kontra dengan usulan Sitindaon.

"Mengada-ada itu, tidak ada hubungannya hobi naik motor dan moge. Yang menjadi masalah kan pelanggaran hukumnya," 

Menurut Bingky yang harus dilakukan adalah mengajarkan petinggi BUMN itu belajar tanggungjawab dan kejujuran.

Apa yang dikatakan Sitindaon, menurut Bingky terkesan iri hati dan menyalahkan keberadaan moge di Indonesia.

"Mogenya ga salah, jangan cari kambing hitam," lanjutnya.

Pejabat BUMN hidup bermewah-mewah berpotensi menimbulkan iri hati, apalagi kemewahan tersebut didapatkan dari hasil kecurangan. Rakyat akan patah dan sakit hati.

Bagaimana pendapat Anda mengenai usulan para pejabat BUMN dilarang main moge?