Bahkan, pada tingkat terekstrim tindakan menghabisi lawan atau membunuh dapat saja dilakukan oleh orang-orang suruhan pihak tertentu.
Yang jelas, nasib Airin pasca aksi "buka-bukaan" bawahannya memberikan angin segar tidak saja bagi KPK-- tapi juga masyarakat Tangsel yang penasaran akhir jalan cerita yang menyeret keluarga Atut ini.
Melihat fakta dan rumors yang berhembus kencang di lapangan tersebut, maka perlu dilihat beberapa aspek dan tentu saja pembelajaran khususnya dari Kabupaten Karanganyar yang Bupati-nya sudah terang berderang dijadikan tersangka korupsi tapi tetap menjabat hingga akhir jabatannya nanti 20 Desember 2013.
Dari konteks pengunduran diri itulah masyarakat mesti melihat-- jika suatu ketika Airin ditetapkan tersangka, maka haruskah Airin mundur sebagai Walikota Tangsel atau justru sebaliknya, sambil menunggu proses pengadilan, Airin masih tetap menjadi Walikota yang sah dan legitimate??
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab melalui UU yang mengatur posisi dan kedudukan seorang kepala daerah.
Sebab, sebagaimana yang terjadi pada Bupati Karanganyar, Rina Iriani, walau dirinya sudah tersangka-- Rina masih tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
Artinya dari sini ada sebuah celah yang membuat Airin jikalau suatu saat KPK merubah statusnya jadi tersangka-- tidak bisa dimundurkan sebagai walikota.
Tinggal bagaimana etika kepemimpinan seorang Airin dipraktikkan serta kedewasaan berpolitik yang dimilikinya dipertaruhkan.
Jika memang Airin tetap "ngotot" duduk di kursi Walikota padahal dirinya sudah jadi tersangka maka publik makin tidak simpatik pada mantan Puteri Pariwisata tersebut.
Akibatnya, kegeraman publik pada sikap Airin akan melemahkan dirinya sehingga membuat citra Airin semakin memburuk. Bahkan, kepercayaan publik yang rendah akan berimbas pada kepercayaan pada pemerintahan Tangsel.
Alangkah tepatnya apabila tanpa diminta, ketika memang Airin tersangka, dirinya "legowo lengser keprabon" sebagaimana harapan dari suara-suara masyarakat Tangsel dan Banten selama ini. Ada etika politik.
