Proyek Belt and Road Initiative adalah contoh nyata bagaimana China menggunakan kapitalisme negara untuk menghubungkan negara-negara melalui infrastruktur, yang pada akhirnya memperkuat akses perdagangan mereka.
Kritik terhadap Kapitalisme Negara China
Pendekatan ini tidak luput dari kritik. Banyak negara menuduh China menggunakan kapitalisme negara sebagai alat untuk menciptakan ketidakseimbangan perdagangan global. Praktik subsidi besar-besaran untuk BUMN mereka, misalnya, dianggap menciptakan persaingan tidak sehat di pasar internasional. Selain itu, pengaruh politik China di negara-negara berkembang sering kali dikritik sebagai bentuk neokolonialisme, di mana mereka mendominasi ekonomi lokal melalui pinjaman dan investasi.
Keberhasilan Kapitalisme Negara China
Pendekatan ini telah membawa China menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan PDB yang terus tumbuh dan ekspansi global yang agresif, China telah membuktikan bahwa kapitalisme negara dapat menjadi model yang efektif untuk mencapai tujuan geopolitik dan ekonomi. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kapitalisme negara China dapat berkelanjutan tanpa memicu konflik besar di tingkat global?
Praktik Kapitalisme yang Agresif China di Luar Negeri
China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, telah mengadopsi strategi kapitalisme yang sangat agresif dalam ekspansi ekonomi globalnya. Melalui kebijakan dan praktik tertentu, China tidak hanya berfokus pada pertumbuhan domestik, tetapi juga menciptakan kekuatan ekonomi yang luas di luar perbatasannya. Dalam bagian ini, kita akan mengulas beberapa bentuk praktik kapitalisme yang "ganas" yang diterapkan oleh China di luar negeri, yang sering kali memicu ketegangan geopolitik dan dampak negatif bagi negara-negara yang menjadi mitra dagangnya.
1. Investasi Global melalui Belt and Road Initiative (BRI)
Salah satu langkah paling signifikan yang diambil oleh China untuk memperluas pengaruh ekonominya adalah melalui inisiatif global yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI), yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. BRI bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika Latin melalui proyek-proyek transportasi dan energi. Proyek ini melibatkan lebih dari 140 negara dan telah mengucurkan triliunan dolar dalam bentuk pinjaman dan investasi.
BRI, meskipun dipromosikan sebagai jalur pembangunan yang saling menguntungkan, telah menimbulkan kontroversi besar di kalangan banyak negara. Beberapa negara yang terlibat dalam proyek BRI menghadapi masalah besar terkait utang yang tinggi akibat pinjaman yang diberikan oleh China. Negara-negara ini seringkali kesulitan membayar kembali utang, dan dalam beberapa kasus, utang tersebut dipandang sebagai cara bagi China untuk memperoleh kontrol atas infrastruktur strategis. Sebagai contoh, Sri Lanka harus menyerahkan kontrol atas pelabuhan Hambantota kepada China setelah gagal membayar kembali pinjaman yang terkait dengan proyek BRI.
Selain itu, banyak kritik datang dari negara-negara Barat yang melihat BRI sebagai alat China untuk memperluas pengaruh geopolitik, dengan memanfaatkan utang untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan politikal. Melalui BRI, China tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya alam yang melimpah tetapi juga mengamankan rute perdagangan yang sangat penting bagi ekonomi global.
