Mohon tunggu...
Ronny Rachman Noor
Ronny Rachman Noor Mohon Tunggu... Lainnya - Geneticist

Pemerhati Pendidikan dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Setahun Kudeta Militer Myanmar, Dunia Duduk Manis Menonton

1 Februari 2022   19:30 Diperbarui: 1 Februari 2022   19:34 466
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pengunjuk rasa yang terluka pada aksi tanggal  27 Maret  2021.   Photo: CNN.  Image 

Militer Myanmar membungkam demokrasi. Photo: EPA-EFE 
Militer Myanmar membungkam demokrasi. Photo: EPA-EFE 

Dalam situasi seperti ini memang dunia tidak akan memiliki satu suara dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di Myanmar ini termasuk di dalamnya  embargo senjata yang kemungkinan  akan diveto oleh Rusia dan Tiongkok.

Ketika  PBB tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan krisis Myanmar ini melalui tindakan nyatanya, harapan sebenarnya dapat saja ditumpukan pada ASEAN.

Namun sayangnya ASEAN juga dalam posisi setengah  hati dalam menyelesaikan krisis ini karena terganjal oleh  solidaritas ASEAN.

Situasi seperti inilah yang dibaca dengan baik oleh  pimpinan kudeta Myanmar Min Aung Hlaing yang mengabaikan sepenuhnya resolusi yang dikeluarkan oleh ASEAN pada bulan April 2021 lalu. Dalam situasi seperti ini terbukti ASEAN tidak melakukan tindakan lebih lanjut untuk menekan  pimpinan kudeta ini untuk menjalankan resolusinya.

Ada secercah karapan terkait apa yang telah dilakukan oleh pihak swasta seperti Chevron dan Woodside Petroleum telah yang untuk sementara menangguhkan operasi bisnisnya di Myanmar dengan tujuan untuk menghentikan sementara sumber pendanaan utama bagi mililer dalam menjalankan bisnisnya.

Namun apa yang dilakukan oleh kedua perusahaan besar ini hanya tindakan sementara yang tidak memberikan dampak  besar pada keberlangsungan pemerintah militer di Myanmar.

Upaya untuk membawa pimpinan kudeta militer Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional memang sudah dilakukan National Unity Government (NUG), namun tampaknya jalan masih sangat panjang untuk merealisasikan  keinginan ini.

Salah satu langkah yang diambil oleh PBB yang dianggap positif adalah PBB masih mengakui Kyaw Moe Tun sebagai duta besar Myanmar untuk PBB meskipun militer mengatakan dia telah dipecat karena dukungannya terhadap gerakan anti-kudeta.

Ke depan  keacuhan dunia terhadap situasi politik dan penderitaan rakyat Myanmar yang lebih memilih untuk diam dan menonton apa yang terjadi sudah dapat dipastikan akan memperburuk situasi yang sedang terjadi di Myanmar.

Kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang memperjuangkan  demokrasi dan pembungkaman suara rakyat akan terus terjadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun