Duta Besar Myanmar untuk Inggris Dikudeta, Apa Implikasinya?

Peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan sipil di Myanmar yang terkadi di awal bulan February lalu kini menjadi sorotan dunia karena tidak saja melawan arus demokrasi namun dianggap  sudah menjadi ajang pembantaian warga sipil karena memakan korban lebih dari 600 orang termasuk anak anak.

Ternyata kudeta ini berlanjut di tingkat tatanan internasional.  Setelah terjadi pencopotan duta besar Myanmar untuk PBB beberapa lalu karena secara terang terangan dalam sidang di PBB menyatakan bahwa kudeta militer di Myanmar harus diakhiri, minggu ini dunia kembali digemarkan karena duta besar Myanmar untuk Inggris yang berkedudukan di London tidak bisa masuk kantor karena kedutaannya dikunci.

Setelah diusut ternyata Atase militer yang berkantor di kedutaan Myanmar di London itu atas perintah pemerintahan militer yang melakukan kudeta di Myanmar mengunci kantor kedutaan dan tidak membolehkan duta besarnya masuk kantor.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah militer untuk memberhentikan duta besar Myanmar ini dan menyatakan Wakil Duta Besarnya Chit Win sebagai pelaksana tugas atau yang dikenal dengan charg d'affaires ini jika dipandang sebagai tata krama hubungan internasional merupakan sesuatu yang biasa karena hak menentukan dan mengganti duta besar itu berada di tangan pemerintah negara asalnya.

Hak pemerintah Myanmar ini untuk mengganti duta besarnya di London tercantum dalam aturan diplomatik  berdasarkan konvensi Jenewa.

Jadi jika regim milter Myanmar ingin mengganti duta besarnya sebagai representasi pemerintah Myanmar di dunia internasional itu sah sah saja karena memang tercantum pada artikel 43  di Konvensi Jenewa tersebut.

Proses penggantian duta besar ini memang realatif sederhana untuk dilakukan karena pemerintah negara yang mengirimkan duta besarnya hanya memberikan informasi kepada kementerian luar negeri negara yang akan ditempatinya terkait penggantian ini.

Jadi dalam kasus penguncian kantor kedutaan besar Myanmar di Inggris dan menggantikannya dengan wakil dubesnya untuk sementara sampai terpilih duta besar baru memang harus diterima oleh pemerintah Inggris.

Namun jika kasus ini dihubungkan dengan gonjang ganjing kudeta militer yang terjadi d Myanmar memang akan menimbulkan implikasi  lain.

Pemerintahan Myanmar yang dulunya dikenal sebagai Burma ini mendapatkan hadiah kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris di tahun 1948.  Sejak kemerdekaannya ini cengkeraman militer di semua sektor di negara ini memang sangat kuat.

Angin perubahan terjadi ditahun 2010 lalu dan berujung pada pemilu 2015 yang menjadikan Aung San Suu Kyi menjadi pimpinan sipil yang memerintah Myanmar setahun kemudian.

Namun cengkeraman dan bayang bayang militer sangat kuat sehingga dapat dikatakan kekuasaan Aung San Suu Kyi dalam memerintah sangat terbatas.

Penyerangan dan pengusiran kaum minoritas Rohingya di tahun 2017 lalu yang menggemparkan dunia merupakan bukti masih kuatnya pengaruh militer di Myanmar.

Kudeta militer yang terjadi beberpa bulan lalu ini kembali menunjukkan kebrutalan militer Myanmar.

Duta besar Myanmar yang diberhentikan Kyaw Zwar Minn memang secara terang terangan menentang kudeta militer yang terjadi di negaranya.

Secara terang terangan di belakang mobil dinas nya tertempel poster  Aung San Suu Kyi dan kata kata dukungannya agar kekuasan pimpinan resminya dipulihkan.

Kyaw Zwar Minn secara keras mengkritisi kudeta militer yang terjadi di negaranya pada tanggal 1 Februari yang lalu dan meminta Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Akibat dikuncinya kantor kedutaan yang sekaligus menjadi tempat tinggal duta besar ini, Kyaw Zwar Minn terpaksa bermalam di mobil dinasnya.

Jika dipandang dari segi hirarki maka seorang Atase Militer dalam menjalankan tugas diplomatiknya harus tunduk di bawah koordinasi Duta Besar.

Oleh sebab itu tindakan Atase militer mengunci kedutaan dan tidak memperbolehkan Duta besar masuk kantor lagi dengan alasan sudah diganti menggambarkan betapa kekuasaan militer Myanmar tidak saja menguasi sendi kehidupan di dalam negerinya namun juga perwakilan nya di dunia internasional.

Tindakan mengunci kantor dan mengumumkan bahwa wakil dubesnya daingkat sebagai pelaksana tugas Duta besar menunjukkan bagaimana militer Myanmar benar benar mendominasi warga sipilnya.

Apa yang terjadi di London ini memang menjadi dilemma bagi Inggris karena secara hukum Internasional tindakan pemerintah Myanmar untuk mengganti Duta Besarnya ini memang legal, namun tindakan memberhentikan secara mendadak dengan latar belakang penentangan duta besar pada rezim militer yang melakukan kudeta dapat saja dipandang sebagai tindakan bullying.

Apalagi mantan duta besar ini meminta pemerintah Inggris untuk tidak mengakui duta besar baru yang ditunjuk oleh rezim militer Myanmar.

Ungkapan Kyaw Zwar Minn bahwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar dan kini terjadi di Inggris  dengan adanya penggantiaan duta besar ini tentu saja akan menjadi pertimbangan diplomatik  tersendiri bagi Inggris.

Pemerintah Inggirs dengan pertimbangan tertentu memang dapat saja menolak usulan Duta Besar yang diajukan oleh Myanmar tentunya dengan alasan yang sangat kuat.

Dalam kasus ini Kyaw Zwar Minn menyatakan bahwa dirinya dan staf kedutaan sudah mendapatkan ancaman dari pemerintah militer di Myanmar bahwa mereka semuanya akan mendapatkan hukuman berat jika tidak mau bekerjasama dengan regim militer.

Jika pemerintah Inggris menerima duta besar baru Myanmar dapat diartikan bahwa Inggris mengakui kebijakan rezim militer yang melakukan kudeta militer.  Sebaliknya jika Inggirs tdiak mengakuinya dan tetap menyatakan Kyaw Zwar Minn tetap menjadi duta besar maka akan dituduh rezim militer melanggar konvensi Jenewa.