Kentalnya DNA Militer Membunuh Suara Rakyat Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia yang masih didominasi militer dalam keseharian berpolitik dan demokrasi masyarakatnya. 

Dominasi militer di negara negara Asia  pasca era tahun 1990 an memang mulai luntur di kawasan Asia, namun tampaknya transisi kekuasaan dari militer ke sipil di Myanmar tidak merlaku.  Hal ini dibuktikan dengan adanya kudeta militer terhadap pimpinan sipil yang telah terpilih  secara demokratis melalui pemilu.

Cengkeraman kekuasaan militer selama Aung San Suu Kyi mempimpin Myanmar memang masih sangat kuat, sehingga pimpinan Myanmar yang dipilih secara demokratis inipun tidak berdaya ketika militer melakukan ethnic cleansing terhadap kelompok minoritas  Rohingya yang menyebabkan eksodus yang menghebohkan dunia.

Alasan pihak militer melakukan kudeta yaitu pembelian walkie talkie secara illegal oleh Aung San Suu Kyi sungguh mencenangkan dunia.

Militer Myanmar memang memiliki DNA yang kental  dalam menguasai sendi sendi kehidupan masyarakat dan juga melakukan kudeta.

Sejarah Panjang

Jika kita tengok sejarah di era tahun  1962 sampai 2011 Myanmar memang diwarnai oleh cengkeraman regim militer yang secara silih berganti memiliki kekuasaan mutlak.

Masyarakat Myanmar memang selalu  hidup dalam ketakutan di bawah rejim militer  ini, karena jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh militer maka sudah dapat dipastikan akan mengalami tindakan brutal termasuk penahanan.

Dunia memang sempat berharap ketika 6 tahun lalu Aung San Suu Kyi yang juga pernah menjadi tahanan oleh pihak militer memenangkan pemilu  yang pertama kali dilakukan dan partai yang dipimpinnya yaitu National League for Democracy Party (NLD) menang mutlak.

Namun harapan masyarakat Myanmar dan dunia internasional akan terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis ternyata tidak terwujud karena dalam  dominasi militer dalam pemerintahan masih sangat multak.

Militer memiliki jatah yang sangat besat di parlemen, yaitu 25% dari total kursi dan memliki hak veto bagi setiap upaya untuk melakukan amendemen undang undang .  Demikian juga penunjukkan Menteri Menteri terutama yang menduduki sektor yang strategis seperti pertahanan, urusan dalam negeri dan wilayah perbatasan di bawah kontrol militer.

Jadi pada prinsipmya secara formal memang Myanmar dipimpin oleh sipil, namun pada kenyataannya pimpinan sipil hanya sebagi simbol saja karena militerlah yang sebenarnya berkuasa di Myanmar.

Pemilu yang dilakukan 10 tahun lalu yang diharapkan sebagai peralihan kekuasaan dari militer ke sipil ternyata tidak terjadi, demikian juga reformasi ekonomi yang diharapkan.

Situasi yang seperti inilah membuat jurang antara orang kaya dan miskin semakin melebar demikian juga konflik antar etnis.

DNA militer ini sudah tampak ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta di tahun 1962 yang membawa negara yang sebelumnya dikenal sebagai Burma ini ke jurang kehancuran ekonomi dan juga ke arah kebijakan pemerintahan sosialis.

Di era Jenderal Ne Win ini terjadi  denominasi mata uang secara drastis yang membuat tabungan masyarakat Myanmar saat itu lenyap dalam semalam  saja.

Pimpinan militer yang dikenal dunia sebagai  "The Butcher of Rangoon" melakukan tindakan brutal dengan menghabisi setiap gerakan prodemokrasi yang tumbuh di era tahun 1980 an.

Tindakan brutal ini termasuk penyiksaan, hukuman mati dan juga tindakan lainnya yang akan dialami oleh pihak manapun yang tidak sejalan dengan pimpinan militer termasuk lawan poltik, wartawan dan kelompok minoritas.

Di era transisi di tahun 2011 Myanmar dipimpin oleh jenderal Min Aung Hlaing yang dikenal tindakan brutalnya terhadap kelompok minoritas.

Di tahun 2016-2017  pimpinan militer ini mengejutkan dunia dengan melakukan operasi militer terhadap minoritas Rohingya dengan alasan melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah yang menyebabkan terjadinya eksodus sebanyak 720 ribu pengungsi ke Bangladesh.

Tindakan militer ini memang sangat berutal karena berdasarkan hasil penyelidikan oleh PBB memang telah terjadi tindakan kriminal, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran dan pembunuhan oleh pihak militer, sehingga tindakan ini oleh PBB dikategorikan sebagai genosida.

Puncaknya di tahun 2019, PBB menetapkan Min Aung Hlaing sebagai pelanggar HAM serius dan saat ini kasusnya berlanjut ke pengadilan internasional. Akibat tindakan genosida oleh militer ini, Myanmar dikenakan sangsi pengucilan.

Menguasai Segala Sendi Kehidupan

Berbeda dengan kebanyakan kehidupan  rakyat Myanmar, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Amnesti Internasional dan badan internasional lainnya ternyata pihak militer  sangat sejahtera.

Kesejahteraan pimpinan militer ini terjadi karena kontrol dan penguasaan  perusahaan perusahaan strategis seperti pertambangan, tembakau, beer, industri, turisme, banking dan transportasi yang menghasilkan banyak uang. Pihak militer juga membentuk sistem kongglomerasi yang disetiap  unitnya militer memiliki saham.

Tidak hanya sampai disitu saja pihak militer juga mengendalikan  semua bisnis  strategis dan juga persenjataan yang memungkinkan pihak militer mengendalikan dan menggunakannya untuk menekan kekuatan sipil.

Upaya militer menempatkan Suu Kyi sebagai pimpinan  boneka ternyata tidak mulus karena ternyata  partainya di parlemen berupaya melakukan reformasi untuk mengurangi pengaruh militer. Situasi yang tidak menguntungkan ini membuat hubungan antara Suu Kyi  dan  Min Aung Hlaing memburuk sejak tahun 2015 lalu.

Pihak militer mendorong rancangan undang undang yang tidak memperbolehkan warga Myanmar yang memiliki keluarga di luar negeri menjadi presiden.  Hal ini jelas ditujukan untuk menghambat Suu Kyi .

Dilain pihak partai yang dipimpinnya NLD membuat klausul  yang mencantumkan jabatan Konselor Negara yang membuat Suu Kyi secara de facto menjadi pimpinan yang lebih berkuasa dinbandingkan dengan pimpinan militer,

Kegagalan mengutuk tindakan genosida yang dilakukan oleh militer merupakan kompromi yang menyakitkan bagi Suu Kyi  karena dirinya dikutuk dunia akibat tidak adanya tindakan apapun yang dilakukannya.

Walaupun kepopuleran Suu Kyi  di dunia internasional terpuruk, namun di dalam negeri kepopulerannya terus tumbuh dan membesar. Hal inilah yang membuat pihak militer gundah dan berusaha menghentikannya dengan cara apapun.

Tindakan kudeta militer yang baru saja terjadi disamping akibat ketidak sepakatan dan perpecahan kongsi sipil militer  juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memuluskan Min Aung Hlaing menjadi presiden karena pada bulan Juni mendatang dirinya akan memasuki masa pensiun dan akan mencalonkan sebagai presiden.

Diperkirakan jalan terjal ke depan yang akan ditempuhnya inilah yang menjadi latar belakang kudeta militer yang terjadi.

Jika dirinya ingin menjadi presiden secara konstitusional maka partai yang dikuasai militer yaitu Union Solidarity and Development Party (USDP) harus meraup suara yang siknifikan di pemilu bulan Nopember mendatang. Namun kemenangan  partai Suu Kyi,  NLD sebanyak 83%  akan meberikan kekuatan bagi dirinya untuk menolak pimpinan militer. 

Jadi secara konstitusional langkah Min Aung Hlaing untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden dapat dikatakan hampir tidak mungkin terjadi.

Kudeta militer yang terjadi tampaknya merupakan jalan pintas untuk melestarikan DNA militer di perpolitikan Myanmar, namun pihak militer melupakan kekuatan rakyatnya yang kini mendukung Suu Kyi

Dalam perpolitikan internasional saat suara rakyat dan juga dunia internasional tidak dapat lagi diabaikan, karena banyak contoh negara negara yang dipimpin oleh diktator yang mengabaikan demokrasi walaupun masih berkuasa namun membawa negaranya ke jurang kehancuran.