Pindah Ibu Kota atau Menata Ekonomi? Sebuah Dilema Negara Berkembang

Problematikan lawas ini sungguh menjadi beban terbesar bagi ibukota negara. Berdasarkan catatan Bappenas menyebutkan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan di Jakarta mencapai angka Rp.56 triliun pada tahun 2013 dan mendekati angka Rp.100 triliun pada tahun 2019.

Aksebilitas yang begitu minim membuat pertumbuhan ekonomi bisa saja terhambat dan mengakibatkan kerugian bagi negara. Bahkan setiap harinya masyarakat Jakarta harus menghabiskan hampir seperempat aktivitasnya di jalan karena terjebak kemacetan. 

Kemacetan juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, gas emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan menjadi penyebab pencemaran udara. Sampah juga turut menjadi permasalahan yang kini harus dihadapi oleh Jakarta. 

Setiap harinya ada tujuh ribu ton sampah yang dihasilkan oleh pemukiman dan perkantoran di ibukota. Sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan kriteria menyebabkan banyak sampah yang tidak bisa diolah dan bahkan ada beberapa yang berakhir di saluran irigasi dan sungai. 

Akibat banyaknya sampah yang tidak terkendali menimbulkan bau tidak sedap dan lebih parah lagi, sampah menjadi penyebab terjadinya banjir di setiap tahunnya di Jakarta. Semakin padatnya pemukiman sehingga saluran irigasi menyempit ditambah adanya sampah yang dibuang di saluran irigasi.

Dengan permasalahan di wilayah ibukota Jakarta yang begitu komplek maka pemerintah mulai menimbang wacana untuk pemindahan ibukota. kini sedang mempersiapkan wilayah baru sebagai pengganti fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan. 

Daerah baru yang direncanakan sebagai wilayah ibukota baru harus memenuhi beberapa kriteria, seperti letaknya yang harus strategis dan bisa mengakomodir seluruh daerah di Indonesia, memiliki lahan milik negara yang luas serta memiliki potensi bencana yang rendah.

Selain itu, ibukota baru harus memiliki sumber daya air bersih yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan, dekat dengan kota exsisting, dan tidak ada risiko timbulnya konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.  Syarat terpenting tentu harus memiliki pertahanan dan keamanan nasional.

Opsi daerah yang paling ideal diusulkan menjadi ibukota baru bagi Indonesia terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.Wilayah ini dipilih berdasarkan letaknya yang strategis karena berada di tengah tengah wilayah Indonesia dan memiliki tingkat rawan bencana yang rendah.

Perpindahan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Setelah perpindahan ibukota, Jakarta masih berfungsi sebagai pusat ekonomi dan bisnis. 

Sekalipun tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan segala problem di Jakarta untuk mendukung kota tersebut sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Seperti pernyataan Namun, terbentuknya ibukota baru diharapkan bisa menjadi penarik kegiatan ekonomi agar lebih intensif di seluruh wilayah Indonesia.