Tingkat Kepercayaan Gen Z yang Rendah Terhadap Pemerintah

Perlu kita ketahui dari Data Democracy Index 2021, Indonesia termasuk negara dengan demokrasi yang cacat dengan total skor 6,71. Salah satu penyebab demokrasi di Indonesia menjadi cacat  adalah karena tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap pemerintah sesuai dengan indikator demokrasi mengenai komponen kebijakan pemerintah. 

Masalah ketidakpercayaan ini dinilai penting dalam mencapainya demokrasi yang tidak cacat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis hasil survei terbarunya kepada publik Indonesia disejumlah lembaga di Indonesia. Kemudian, hasil survei menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling rendah."Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan masyarakat kepada DPR dan partai politik," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan kepada wartawan secara daring, Minggu, 9 April 2023.

Kemudian, hasil survei menyatakan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaannya paling rendah.

Tingkat kepercayaan DPR hanya 5 persen, dengan 44 persen merasa cukup percaya, 29 persen percaya kurang percaya dan 14 persen tidak percaya sama sekali.

Terdapat juga Survei Edelman Trust Barometer di 28 negara menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis lebih tinggi dibanding pemerintah. Responden di 22 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan kepercayaan terhadap bisnis yang lebih tinggi dibanding terhadap pemerintah.

Khususnya pada Generasi Z masih banyak yang tidak percaya pada kebijakan pemerintah pada saat ini. Generasi Z merupakan generasi muda yang sangat dominan di Indonesia. Mengapa Generasi Z memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah ? Mengapa hal itu terjadi ?

Menurut saya terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan Generasi Z kepada pemerintah.

Berikut ini faktor penyebabnya :

1. Banyaknya masalah korupsi

Korupsi adalah salah satu faktor utama yang dapat merusak kepercayaan generasi z terhadap pemerintah. Jika ada persepsi bahwa korupsi merajalela di dalam pemerintahan, generasi z dapat kehilangan keyakinan bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Contoh masalah korupsi seperti Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 lalu ternyata membuat KPK mengusut kasus ini lebih dalam. Penyelidikan pun dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya 'mafia'  minyak goreng di balik kelangkaan tersebut.

Dari hasil penyelidikan, KPK akhirnya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dalam kasus korupsi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil atau korupsi pengadaan minyak goreng. Dalam kasus ini sangat membuat pikiran generasi z tersadarkan bahwa pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat.

1. Masalah Ketidaktransparan