Tingkat Kepercayaan Gen Z yang Rendah Terhadap Pemerintah

Perlu kita ketahui dari Data Democracy Index 2021, Indonesia termasuk negara dengan demokrasi yang cacat dengan total skor 6,71. Salah satu penyebab demokrasi di Indonesia menjadi cacat  adalah karena tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap pemerintah sesuai dengan indikator demokrasi mengenai komponen kebijakan pemerintah. 

Masalah ketidakpercayaan ini dinilai penting dalam mencapainya demokrasi yang tidak cacat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis hasil survei terbarunya kepada publik Indonesia disejumlah lembaga di Indonesia. Kemudian, hasil survei menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling rendah."Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan masyarakat kepada DPR dan partai politik," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan kepada wartawan secara daring, Minggu, 9 April 2023.

Kemudian, hasil survei menyatakan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaannya paling rendah.

Tingkat kepercayaan DPR hanya 5 persen, dengan 44 persen merasa cukup percaya, 29 persen percaya kurang percaya dan 14 persen tidak percaya sama sekali.

Terdapat juga Survei Edelman Trust Barometer di 28 negara menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis lebih tinggi dibanding pemerintah. Responden di 22 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan kepercayaan terhadap bisnis yang lebih tinggi dibanding terhadap pemerintah.

Khususnya pada Generasi Z masih banyak yang tidak percaya pada kebijakan pemerintah pada saat ini. Generasi Z merupakan generasi muda yang sangat dominan di Indonesia. Mengapa Generasi Z memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah ? Mengapa hal itu terjadi ?

Menurut saya terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan Generasi Z kepada pemerintah.

Berikut ini faktor penyebabnya :

1. Banyaknya masalah korupsi

Korupsi adalah salah satu faktor utama yang dapat merusak kepercayaan generasi z terhadap pemerintah. Jika ada persepsi bahwa korupsi merajalela di dalam pemerintahan, generasi z dapat kehilangan keyakinan bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Contoh masalah korupsi seperti Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 lalu ternyata membuat KPK mengusut kasus ini lebih dalam. Penyelidikan pun dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya 'mafia'  minyak goreng di balik kelangkaan tersebut.

Dari hasil penyelidikan, KPK akhirnya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dalam kasus korupsi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil atau korupsi pengadaan minyak goreng. Dalam kasus ini sangat membuat pikiran generasi z tersadarkan bahwa pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat.

1. Masalah Ketidaktransparan

Ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan Gen Z. Jika pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup atau terbuka tentang kebijakan, program, atau tindakan mereka, Gen Z mungkin merasa diabaikan atau tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami dan menilai tindakan pemerintah. Menurut Dr. Zainal Arifin Muhtar, SH, LLM. selaku Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM   ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Apabila ketiga hal ini tidak dilakukan oleh negara, menurut Zainal, kebijakan pemerintah rawan tindakan koruptif. "Otoritas besar tapi minus transparansi dan akuntabilitas, bisa menimbulkan tindakan koruptif," katanya.

1. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

Jika gen z melihat bahwa pemerintah tidak efektif dalam menangani masalah-masalah yang mendesak, seperti pengangguran, ketimpangan sosial, atau perubahan iklim, mereka mungkin merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif bagi masalah masalah yang mendesak. Seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap lagi dalam menangani masalah yang bersifat mendesak agar masyarakat dapat mempercayai kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang mendesak.

1. Kurangnya representasi dan partisipasi masyarakat.

Generasi Z merasa bahwa suara dan kepentingan mereka tidak diwakili atau diabaikan oleh pemerintah, mereka mungkin kehilangan kepercayaan dan merasa alienasi terhadap proses politik. Partisipasi yang terbatas atau pembatasan pada kebebasan berekspresi juga dapat mempengaruhi ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah. Seperti kasus Bima Yudho yang mengkritik daerah Lampung mengenai jalan yang rusak awalnya dari kritikan itu pihak Bima dan keluarganya sempat merasa diintimidasi oleh pemerintah lampung.

1. Perbedaan nilai dan harapan:

Generasi Z sering memiliki pandangan, nilai, dan harapan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika pemerintah tidak mampu memenuhi harapan atau memperhatikan isu-isu yang dianggap penting oleh gen z, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua gen z tidak percaya kepada pemerintah. Terdapat juga generasi muda yang tetap memiliki keyakinan dan terlibat aktif dalam proses politik. Alasan di atas adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpercayaan gen z pada pemerintah, namun setiap individu dan kelompok dapat memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda

mengenai kebijakan pemerintah.

Maka dari itu saya mengajak kalian semua para gen z untuk ikut serta aktif dalam mengetahui seluruh kebijakan pemerintah, ikut menyuarakan suara rakyat dan berpendapat tanpa adanya pembatasan. Karena gen z akan menjadi penerus bangsa dikemudian hari.