Identitas Digital

Identitas digital adalah identitas manusia dalam format digital. Identitas itu digunakan untuk verifikasi data diri seseorang saat ia mengakses layanan berbasis elektronik. V.Geteloma, C.K.Ayo dan R.N.Goddy-Wurlu dalam laporan studi mereka yang diberi judul "A Proposed Unified Digital ID Framework for Access to Electronic Government Services" (2019) menyebutkan bahwa dalam kasus Nigeria, layanan pemerintah yang disediakan dalam basis elektronik secara otomatis mendorong warga memiliki identitas digital, baik itu berbentuk kartu maupun dalam bentuk numerik. Beberapa layanan pemerintah yang membutuhkan identitas digital antara lain surat izin mengemudi, pemungutan suara elektronik, pembayaran elektronik ataupun layanan kesehatan elektronik.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah maupun swasta menyediakan berbagai layanan secara cepat dan efisien dalam bentuk layanan digital. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki identitas digital juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jaap Van Der Straaten (2020) menghimpun data penelitian penggunaan identitas digital di seluruh dunia dan menampilkan profil kategori sebagai berikut :

(a) dari total 44 negara berpendapatan tinggi menurut GF survey; 38 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 13 negara yang memiliki sistem ID dengan cakupan yang terpantau, 95,8% negara dengan cakupan data ID  dan usia rata-rata sistem ID adalah 12 tahun.

(b) dari 38 negara berpendapatan di atas rata-rata menurut GF survey, 36 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 32 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 97,5% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 35 tahun. 

(c) dari total 38 negara berpendapatan di bawah rata-rata menurut GF survey, 37 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 33 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 93,1% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 29 tahun.

(d) dari total 25 negara berpendapatan rendah menurut GF survey, 21 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 18 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 64,7% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 13 tahun.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 87,7% wilayah di dunia ini telah tercakup dalam sistem  data ID. Perkembangan menggembirakan itu telah mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan layanan dengan menghubungkan layanan data digital pemerintah dengan berbagai layanan sektor swasta.

Perbedaan ID digital dan KTP digital

Pemerintah Indonesia siap menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Digital atau KTP digital. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa KTP digital memungkinkan warga untuk memiliki identitas mereka langsung pada telepon pintar. Hal ini memungkinkan seseorang tidak memerlukan lagi KTP-el dalam bentuk fisik kartu. Meskipun kebijakan ini tidak serta merta menghapus KTP-el dalam bentuk fisik, namun target group dari kebijakan ini adalah penduduk kelompok milenial yang bekerja dan beraktivitas  mengandalkan telepon pintar. 

Cara memiliki KTP digital sangatlah mudah. Cukup mengunduh melalui google play store dan memasang aplikasi PPID Kemendagri di telepon pintar. Selanjutnya silahkan mengikuti beberapa langkah verifikasi untuk mendapatkan KTP digital.

KTP digital ini menggunakan teknologi praktis QR code atau kode respons cepat. Kode respons cepat adalah barcode dua dimensi yang mampu memberikan layanan secara langsung. Nadiyah Rahmalia (2022) menyebutkan bahwa QR Code mampu menyimpan 2089 digit data atau 4289 karakter termasuk tanda baca dan karakter spasial. 

KTP digital sendiri selain berisi data diri pemilik seperti nama, nomor induk penduduk, tanggal lahir, dan alamat, juga berisi data lain seperti nomor rekening,  kepemilikan lahan, data vaksinasi, kartu keluarga, surat ijin mengemudi, dan beberapa data lain yang sudah terhubung dengan data nomor induk kependudukan (NIK).

Jadi apakah KTP digital adalah ID digital? Jika merunut pada definisi Geteloma et all (2019) maka KTP digital adalah salah satu bentuk identitas digital. Tetapi menarik jika membaca definisi Isaac Agudo (2010) dalam karya ilmiahnya yang diberi judul "Digital Identity and Digital Management Technologies" yang memisahkan identitas digital dari identitas dalam bentuk digital. Bagi Agudo pemahaman tentang identitas digital hanya bermakna jika ditempatkan pada lingkungannya. Seperti ikan dikenali dalam akuarium. Identitas digital sejatinya adalah akun digital. Akun yang digunakan dalam sistem layanan internet. Semua akun digital dikeola oleh suatu sistem management guna memastikan bahwa akun benar milik seorang pengguna. 

Dalam pengertian umum, tulis Agudo, identitas dapat dimaknai sebagai seperangkat kesepakatan dari suatu entitas atas kualitas atau atribut dirinya yang bersifat unik dan menjadikannya berbeda dari yang lain. Pak Joko memiliki identitas sebagai seorang direktur di perusahan Otomotif, namun pada saat ia berada di supermarket, ia adalah pembeli sebotol air mineral. Dalam sistem informasi, identitas digital merupakan kesepakatan diri entitas untuk dikenali oleh seluruh sistem informasi. Saat Pak Joko menggunakan identitas digitalnya, sistem informasi tidak lagi membacanya sebagai Pak Joko direktur perusahan otomotif, tetapi Pak Joko secara utuh sebagai entitas, tidak terpisah-pisah. 

Prinsip dasar identitas digital adalah kepercayaan (trust) dan keamanan (security). Karena alasan itu, identitas digital senantiasa diatur oleh manajemen sistem. Manajemen mana menjamin di satu sisi kebenaran identitas pengguna dan di sisi lain menjamin keamanan data.

Dari paparan Agudo diperoleh dua kesimpulan terhadap pemahaman KTP digital dan identitas digital. Pertama, meskipun sama-sama menggunakan istilah digital, KTP digital hanyalah salah satu dari jenis identitas digital yang berfungsi menyediakan data seseorang. Pada saat seorang pemegang KTP masuk mengakses layanan internet seperti surat elektronik, layanan media sosial, dan sebagainya, ia masih menggunakan identitas digital yang lain.

Kedua, dalam kerangka sistem manajemen identitas digital, KTP digital hanya menyediakan informasi kepercayaan (trust) pengguna. Identitas digital secara otomatis memungkinkan pemilik atau pengguna mendapatkan verifikasi baik kepercayaan maupun keamanan.  Dari sisi itu, KTP Digital bukan Identitas Digital.

ID2020 Alliance

Clare Sulivan (2011) menyederhanakan diskripsi identitas digital dengan tiga kata: "identitas untuk transaksi". Sejak penelitian yang dilakukan bank dunia pada tahun 2012, ide tentang fungsi identitas digital sebagai tools guna menghubungkan manusia dengan transaksi uang maupun barang bukan lagi merupakan masa depan yang diimpikan. Serangkaian penelitian yang dilakukan setelah tahun 2012 senantiasa kembali pada argumen Agudo bahwa identitas digital hanya bermakna dalam sistem manajemen layanan jejaring. Manakala identitas itu digunakan untuk seluruh layanan digital maka kebutuhan riil adalah adanya suatu sistem manajemen informasi yang mampu memberikan satu identitas digital pada seseorang.

Kembali pada diskripsi Der Straaten tentang kondisi ID digital yang bermacam-macam di semua kelompok negara, maka fakta bahwa ID digital masih bervariasi dan digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda tidaklah terhindar. Ide yang kini didorong ke depan adalah suatu sistem manajemen data tunggal dalam apa yang secara umum disebut "big data". 

Ada bermacam interpretasi tentang "big data". Saya menggunakan tulisan Oracle (2020) yang mengartikan "big data" sebagai revolusi digital yang memungkinkan transformasi sektor usaha. Melalui revolusi digital ini sektor usaha dapat memanfaatkan semua data untuk meningkatkan efisiensi kerja, memotong proses bisnis serta memanfaatkan berbagai hal yang tak ternilai yang memungkinkan dicapainya pertumbuhan dan keuntungan usaha.

Membaca makna big data Oracle sambil melihat kembali diskripsi Sulivan tentang identitas digital, jelas bahwa kedua hal itu berhubungan erat. Analisis Oracle terhadap kebutuhan pemanfaatan data menunjukan bahwa sektor layanan kesehatan merupakan sektor utama yang memanfaatkan big data untuk berbagai kebutuhan medis. Setelahnya,sektor  gas dan minyak bumi berada di urutan kedua. Diurutan selanjutnya terdapat sektor telekomunikasi, perbankan, dan sektor lain. 

Fakta paling menarik tentang hubungan identitas digital dan big data ada pada fenomena situs ID2020. ID2020 adalah sebuah situs yang dirancang oleh Microsoft pada tahun 2019, dan dipublikasi pada pertemuan Davos. Nama lengkap situs ini adalah ID2020.060606. 

Fungsi ID 2020 adalah menyediakan identitas digital kepada semua orang untuk dapat mengakses baik layanan kesehatan, layanan telekomunikasi, layanan perbankan maupun layanan lainnya yang disediakan pemerintah. Kondisi global dimana satu dari tujuh orang di dunia tidak dapat menyediakan data identitas dalam pengertian apapun menjadi alasan bagi ID2020 meluncurkan situs kerja bersama ini. 

Dakota Gruner, Direktur Eksekutif ID2020 mengatakan: "Identitas digital memberdayakan mereka yang rapuh. Namun identitas itu juga dapat mengabaikan bahkan mendatangkan ketidakadilan kepada mereka yang rentan seperti para pengungsi, anak-anak dan tuna wisma. Kita perlu bergerak cepat menemukan solusi adaptasi identitas digital, sambil menjaga keseimbangan kebutuhan perlindungan diri pengguna dan mengurangi risiko terkait. Itulah yang kami maksudkan saat berbicara tentang implementasi ID yang baik. Adalah penting bahwa pertimbangan-pertimbangan ini bermuara pada rancangan sistem identitas digital yang bersifat menyeluruh jika kita berharap menyelesaikan persoalan inklusi pada semua orang." 

Guna mencapai semua tujuan yang disebutkan Gruner, Microsoft ID2020 telah meluncurkan "certification mark" sebagai langkah pertama dari dua desain masa depan masyarakat digital. Certification mark ID2020 telah memenuhi standar Kiva untuk kebutuhan transaksi jual beli, juga memenuhi standar Gravity guna penyediaan layanan sosial kelompok rentan, termasuk kredit. ID2020 sendiri telah bekerjasama dengan berbagai perusahan dalam upaya menciptakan data digital untuk semua kebutuhan masa depan yang sangat dekat. Dalam pedoman etiknya ID2020 mengumandangkan bahwa :"Kami percaya, kemampuan tiap orang untuk membuktikan identitas adalah hak asasi fundamental. ID2020 Alliance secara bersama mendefisinikan kebutuhan fungsional, mempengaruhi inovasi teknis dan menyediakan jalan bagi interoperability teknis, demikian juga kepercayaan dan pengakuan."

Christ Burt dari BiometricUpdate.com menanggapi langkah ID2020 dengan kalimat, "Di Austin, ID2020 dan beberapa rekan lain bekerjasama dengan para tuna wisma serta penyedia jasa layanan terlibat dalam pengembangan platform identitas digital berkemampuan blockchain yang disebut MyPass. Platform ini memberdayakan para tuna wisma dengan data identitas mereka."

Organisasi kesehatan sedunia (WHO) dalam laman resmi mereka di tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Microsoft untuk menghimpun data vaksinasi Covid19 dari seluruh negara di dunia. Meskipun belakangan, konsolidasi data dilakukan dalam program yang disebut Global Health Fasilities Database (GHFD) kepercayaan organisasi kesehatan sedunia pada Microsoft tidaklah surut. Perusahan perangkat lunak komputer yang telah bekerjasama dengan PBB membangun data selama beberapa dekade ini akan mengambil data vaksinasi dari semua platform data vaksinasi digital di berbagai negara. Laman resmi ID2020 tidak menjelaskan bagaimana langkah kerja dan kapan waktu konsolidasi data dimaksud dilakukan. Tetapi laman Microsoft secara jelas menyebutkan kewenangan penghimpunan data itu.

Apabila identitas digital dan big data memang berkaitan satu sama lain dan bahwa identitas digital merupakan kebutuhan masyarakat digital, maka Microsoft melalui ID2020. akan memimpin dunia dalam terobosan era digital. Data vaksinasi dunia menunjukan bahwa 11,3 miliar dosis vaksin covid19 telah didistribusi di seluruh dan 4,57 miliar manusia telah menerima vaksin lengkap. Jumlah itu setara dengan angka 58,5% dari total 7,9 miliar manusia hari ini. Artinya, Microsoft telah dapat menerbitkan identitas digital kepada 4,57 miliar manusia di dunia dengan menggantikan imune status menjadi digital ID yang tersentralisasi.

Kelompok Rentan

Konsekuensi dari perkembangan peradaban selalu terletak pada manusia. Identitas digital memungkinkan masyarakat digital melakukan semua aktivitas dalam dunia yang serba canggih, cepat dan aman. Namun kelompok rentan sudah pasti menjadi beban masyarakat digital. Kelompok itu terdiri dari mereka yang tidak memiliki identitas digital oleh karena berbagai alasan. Lokasi hunian adalah alasan pertama orang tidak memiliki identitas digital. Mereka yang hidup di pedalaman dan daerah terdepan yang sukar mengakses internet dipastikan ada pada kelompok pertama.

Masyarakat miskin yang tidak memiliki perangkat telepon pintar akan menjadi kelompok kedua. Kelompok terakhir adalah kalangan yang memilih tidak  berpartisipasi dalam sistem layanan digital masa depan oleh alasan budaya. Ketiga kelompok ini akan menjadi kelompok rentan yang perlu disiapkan langkah mitigasinya oleh negara.

Referensi:

Agudo, Isaac. Digital Identity and Identity Management Technologies. Cepis Upgrade Journal. Vol XI No.1  February, 2010.

Geteloma, V., C.K. Ayo and R.N.Goody-Wurlu. A Proposed Unified Digital ID Framework For Access to Electronic Government                         Services. Journal of Physics. 1378. 2019.

Oracle. Top Big Data Analytics Use Cases. 2020.

Sulivan, Clare. Digital Identity: An Emergent Legal Concept. Adelaide University. 2011.

Van Der Straaten, Jaap. Identification for Development It Is Not. Inclusive and Trusted Digital ID Can Unlock Opportunities for The                       World's Most Vulnerable. A Review. SSRN Electronic Journal. November 2020.

Zloteanu Mircea., Nigel Harvey, David Tuckett and Giocomo Livan. Digital Identity: The Effect of Trust and Reputation Information   on User Judgement in The Sharing of Economy. PlusOne Journal. December 13, 2018.

Situs:

ID2020.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022.

Microsoft Industry Blogs, 2022

Nahdiyah Rahmalia blog, 2022

World Population Data, 2022.

World Vaccination Data, 2022.