Mohon tunggu...
Ronald Wan
Ronald Wan Mohon Tunggu... Freelancer - Pemerhati Ekonomi dan Teknologi

Love to Read | Try to Write | Twitter: @ronaldwan88

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kebijakan Sumber Daya Alam dan Energi yang Lama Salah

18 Februari 2019   15:07 Diperbarui: 20 Februari 2019   10:12 583
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada masa pemerintahan orde baru, Indonesia adalah anggota OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi). Karena pada masa itu produksi dan cadangan minyak bumi kita jauh lebih besar dibanding kebutuhan sehingga bisa diekspor.

Tidak kalah penting hasil penjualan minyak bumi Indonesia sebagian digunakan untuk memberikan subsidi BBM untuk masyarakat. Kebijakan subsidi ini masih berlangsung sampai dengan sekarang.

Namun jumlahnya sudah dikurangi secara signifikan yaitu dari sekitar 450 triliun tahun 2014 menjadi kisaran 157 triliun rencana tahun 2019. APBN Perubahan (APBN-P) 2014 yang disepakati antara lain subsidi BBM sebesar Rp 350,3 triliun. Adapun jatah BBM subsidi mencapai 46 juta kiloliter (KL) dan subsidi listrik menjadi Rp 103 triliun. (Kompas.com) Padahal Indonesia sudah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2004.

Jika subsidi BBM dan listrik untuk golongan masyarakat menengah atas. Seperti yang memiliki mobil dan rumahnya dilengkapi AC serta mesin cuci walaupun daya listrik hanya 900 watt. Maka kesenjangan ekonomi akan makin tinggi.

Bayangkan seseorang yang memiliki penghasilan 7 juta rupiah misalnya membayar biaya listrik per kwh sama dengan seseorang yang memiliki penghasilan hanya 3 juta rupiah. Sisa pendapatan setelah membayar biaya listrik si pemilik penghasilan 7 juta akan jauh lebih besar sehingga bisa berinvestasi (mendapatkan bunga) yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan. Sedangkan yang penghasilan 3 juta sisa pendapatan setelah membayar listrik hanya cukup untuk makan dan mungkin pendidikan anak.

Atau contoh lain, pemilik mobil Calya misalnya dan seorang pemilik motor matic. Siapa yang lebih banyak menikmati subsidi BBM jika keduanya sama-sama memakai BBM subsidi?

Dana yang tadinya digunakan untuk dibakar (untuk kendaraan) sekarang ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Subsidi yang lebih terarah seperti contoh dana desa, Program keluarga Harapan(PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lainnya.

Selain itu adanya kebijakan BBM satu harga untuk saudara-saudara kita di Papua misalnya adalah wujud keadilan sosial yang sesungguhnya.

Pemburu rente dikurangi dengan pembubaran Petral. Pembubaran Petral yang bisa membuat Pertamina hemat 250 miliar Rupiah per hari. (Kompas.com) Tidak cukup sampai di situ Pertamina pada masa ini berhasil merebut kembali Blok Rokan dan Mahakam dari perusahaan minyak asing.

Kebijakan sumber daya alam dan energi yang lama salah namun sedang coba diperbaiki sekarang ini.

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun