Kebijakan Sumber Daya Alam dan Energi yang Lama Salah

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya energi. Selain kaya negara kita adalah negara yang sangat subur. Koes Ploes pernah membuat lagu yang menyebut Indonesia adalah tanah surga.

Para pendiri negara ini telah memasukkan satu pasal dalam UUD yaitu pasal 33 untuk memastikan bahwa semua kekayaan sumber daya alam digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

Namun sulit untuk dimungkiri bahwa masih banyak orang Indonesia bahkan pemimpin negeri yang tamak dan berusaha untuk mengangkangi kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Contoh yang masih belum lama terjadi adalah kasus "Papa Minta Saham Freeport" Setya Novanto yang menghebohkan.

Kebijakan Sumber Daya Alam
Sampai dengan tahun 2009 pada saat terbitnya Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Semua perusahaan tambang bebas untuk mengekspor hasil kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Kontan.co.id

Kalau kita mengambil contoh misalnya tambang nikel. Kegiatan tambang nikel itu mirip dengan kegiatan mengambil tanah merah untuk urukan. Seperti gambar yang ada di atas. Tanpa adanya smelter nilai tambah yang kita dapat rendah, harga jual adalah biaya untuk mengeruk ditambah dengan royalti yang dibayar ke negara plus keuntungan.

Sedangkan jika smelter sudah dibangun harga yang bisa didapat berlipat ganda. Pemerintah Jokowi-JK memperkuat peraturan pemerintah tahun 2014 tentang pembangunan smelter pada tahun 2017. Aturan sekarang memaksa penambang untuk mendirikan smelter dalam waktu lima tahun sejak tahun 2017 (Detik.com). Sehingga bukan lagi ekspor bahan mentah (yang mirip tanah terkadang) menjadi ekspor batangan nikel murni misalnya.

Di luar tambang mineral, tambang batu bara sekarang ini juga terkena Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban memasok batu bara ke pasar dalam negeri sebanyak 20%-25% dari total produksi mereka. CNBCIndonesia

Bukan hanya kewajiban memasok namun harga DMO untuk PLN juga ditentukan oleh pemerintah. Sehingga PLN memiliki pasokan bahan bakar yang tidak terganggu naik turunnya harga batu bara internasional. Dengan tujuan akhir menurut saya adalah memberikan harga listrik yang relatif terjangkau kepada masyarakat.  

Akhir tahun 2018 NKRI sudah resmi memiliki saham Freeport Indonesia sebanyak 51%. Setelah Inalum melunasi pembelian saham tersebut. Pemerintah Papua juga akan mendapatkan 10% saham Freeport Indonesia yang hasilnya semoga bisa digunakan untuk masyarakat Papua.

Baca"Mengapa Freeport Menyerah kepada NKRI?"

Kebijakan Energi

Pada masa pemerintahan orde baru, Indonesia adalah anggota OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi). Karena pada masa itu produksi dan cadangan minyak bumi kita jauh lebih besar dibanding kebutuhan sehingga bisa diekspor.

Tidak kalah penting hasil penjualan minyak bumi Indonesia sebagian digunakan untuk memberikan subsidi BBM untuk masyarakat. Kebijakan subsidi ini masih berlangsung sampai dengan sekarang.

Namun jumlahnya sudah dikurangi secara signifikan yaitu dari sekitar 450 triliun tahun 2014 menjadi kisaran 157 triliun rencana tahun 2019. APBN Perubahan (APBN-P) 2014 yang disepakati antara lain subsidi BBM sebesar Rp 350,3 triliun. Adapun jatah BBM subsidi mencapai 46 juta kiloliter (KL) dan subsidi listrik menjadi Rp 103 triliun. (Kompas.com) Padahal Indonesia sudah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2004.

Jika subsidi BBM dan listrik untuk golongan masyarakat menengah atas. Seperti yang memiliki mobil dan rumahnya dilengkapi AC serta mesin cuci walaupun daya listrik hanya 900 watt. Maka kesenjangan ekonomi akan makin tinggi.

Bayangkan seseorang yang memiliki penghasilan 7 juta rupiah misalnya membayar biaya listrik per kwh sama dengan seseorang yang memiliki penghasilan hanya 3 juta rupiah. Sisa pendapatan setelah membayar biaya listrik si pemilik penghasilan 7 juta akan jauh lebih besar sehingga bisa berinvestasi (mendapatkan bunga) yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan. Sedangkan yang penghasilan 3 juta sisa pendapatan setelah membayar listrik hanya cukup untuk makan dan mungkin pendidikan anak.

Atau contoh lain, pemilik mobil Calya misalnya dan seorang pemilik motor matic. Siapa yang lebih banyak menikmati subsidi BBM jika keduanya sama-sama memakai BBM subsidi?

Dana yang tadinya digunakan untuk dibakar (untuk kendaraan) sekarang ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Subsidi yang lebih terarah seperti contoh dana desa, Program keluarga Harapan(PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lainnya.

Selain itu adanya kebijakan BBM satu harga untuk saudara-saudara kita di Papua misalnya adalah wujud keadilan sosial yang sesungguhnya.

Pemburu rente dikurangi dengan pembubaran Petral. Pembubaran Petral yang bisa membuat Pertamina hemat 250 miliar Rupiah per hari. (Kompas.com) Tidak cukup sampai di situ Pertamina pada masa ini berhasil merebut kembali Blok Rokan dan Mahakam dari perusahaan minyak asing.

Kebijakan sumber daya alam dan energi yang lama salah namun sedang coba diperbaiki sekarang ini.

Salam

Hanya Sekadar Berbagi