Publik harus mendapatkan informasi yang cukup bagaimana anggaran parlemen direncanakan, dibelanja, dan dipertanggungjawabkan. Perhatikan kesimpulan Tim Pengkaji Anggaran DPR dari Perspektif Perundang-undangan yang menghasilkan dua rekomendasi terkait dengan sistem anggaran di DPR[1]:
1. Anggaran DPR perlu disusun sesuai fungsi DPR, yaitu pengawasan, budget, dan legislasi. Sebagai lembaga legislatif, DPR perlu dikelola dengan sistem yang diatur dalam undang-undang.
2. Sistem penganggaran DPR harus jelas dan transparan, dan setiap anggota hendaknya dapat mengetahui anggaran DPR. Oleh karena itu, BURT sebagai perencana anggaran DPR perlu melaporkan hasil pembahasannya kepada rapat paripurna atau Bamus.
Rekomendasi dari Tim tersebut perlu dilengkapi dengan desakan agar Setjen DPR mempersiapkan format pertanggungjawaban anggaran DPR. Ini merupakan kelemahan mendasar yang selama ini mengemuka bahkan akhirnya menimbulkan konsekuensi buruk bagi anggota DPR karena mereka dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran dana secara tidak jelas.
Apa yang terjadi seandainya keinginan lembaga parlemen agar mandiri dari aspek penganggaran tidak disertai dengan sebuah konsep yang komprehensif, hingga menjangkau tuntutan transparansi dan akuntabilitas? Kredibilitas lembaga parlemen dan kepercayaan publik menjadi taruhannya.
Lantas, apakah keinginan agar parlemen mandiri secara keuangan mengharuskan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dibubarkan? Mengingat peran BURT mendapatkan sorotan karena dituding merusak citra DPR dalam pengadaan berbagai fasilitas dan infrastruktur di lingkungan Senayan. Berbagai solusi mengemuka, mulai dari yang ekstrim dengan membubarkan BURT sampai yang moderat dengan tetap mempertahankan BURT tapi dikontrol ketat oleh fraksi.
Penghapusan BURT bukanlah pilihan yang baik. Sebagai perbandingan, di parlemen manapun selalu ada alat kelengkapan yang berkaitan dengan urusan internal atau kerumahtanggaan. Sebagai contoh, di parlemen Rumania terhadap Standing Bureau, yang memiliki empat ketua, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan lingkupnya. Di parlemen Finlandia terdapat Chancellary Commission, yang komposisi keanggotaannya terdiri atas pimpinan parlemen, dua orang wakil, dan empat anggota parlemen.
Baik Standing Bureau maupun Chancellary Commission, sama-sama dibentuk oleh parlemen dengan tugas menentukan kebijakan internal parlemen, seperti menyusun rancangan anggaran parlemen, mengawasi pengelolaan anggaran parlemen serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sekretariat, dan melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerumahtanggaan parlemen.[2] Dengan demikian, seandainya pengelolaan anggaran DPR ditangani langsung oleh Setjen DPR berarti suatu kemunduran dan menghilangkan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan anggaran DPR oleh Setjen.
Keberadaan BURT seharusnya mengontrol pengelolaan anggaran pada level kebijakan, bukan pada tingkatan teknis. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran negara dimana DPR bukan sebagai pengguna anggaran. Jadi sekarang hanya tinggal membenahi mekanisme kerja BURT dan pembahasan anggaran DPR. Misalnya, terdapat pandangan akhir fraksi dalam pembahasan anggaran DPR di BURT, termasuk koordinasi antara wakil fraksi yang ada di BURT dengan pimpinan fraksi, sehingga nantinya jelas sikap fraksi berkaitan dengan anggaran DPR.
C. Pengembangan Prasarana Utama
Perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR menjadi kepentingan yang mendesak untuk dilaksanakan, karena kapasitas dan dukungan yang tidak maksimal. Renstra DPR 2010-2014 memprioritaskan untuk melakukan evaluasi terhadap rencana dan rancangan yang telah disiapkan dan sekaligus melakukan persiapan untuk mengawali konstruksinya.
