Adanya kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat pesisir adalah contoh bahwa tata kelola wilayah pesisir dan laut belum begitu optimal dilakukan.Â
Kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat menjadi acuan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk menghindari tumpang tindih kepentingan wilayah pesisir maka kebijakan tersebut sudah selayaknya dibentuk dan dijalankan secara harmonis untuk menampung semua kepentingan.Â
Hal yang paling penting adalah adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat pesisir keluar dari rantai kemiskinan. Oleh karena itu lah pengelolaan wilayah pesisir dan laut sangat dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H