Sepenting Apa Mengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut?

Diskursus mengenai konsepsi negara maritim kembali mencuat ketika Presiden Jokowi merumuskan konsep negara maritim selama pemerintahannya. Wacana Indonesia menjadi poros maritim dunia dimunculkan untuk menggapai identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim. 

Langkah konkret yang dilakukan beliau adalah dengan membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. 

Kementerian yang dibawahi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman menunjukkan bahwa maritim sejatinya bukan hanya persoalan kelautan, tetapi juga tentang energi, pertambangan, pariwisata dan transportasi. 

Multi sektor yang terkandung dalam bidang maritim menggambarkan bahwa betapa sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan sumberdaya yang kaya akan potensi. Lalu sepenting apakah pesisir dan laut untuk dikelola?

Sebagai negara yang memiliki luas wilayah laut lebih banyak, sudah selayaknya Indonesia memiliki keuntungan dari sumberdaya laut. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis membuat Indonesia memiliki corak sumberdaya alam yang unik. Terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi beragam jenis dan spesies biota laut dan pesisir.

Posisi Indonesia yang berada pada coral triangle membuat Indonesia dianugerahi kekayaan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang menjadi habitat bagi beragam jenis ikan sehingga turut menambah biodiversitas biota ikan di Indonesia. 

Tidak hanya ikan, ekosistem terumbu karang juga menjadi habitat bagi beragam jenis algae dan hewan avertebrata. Beragam jenis ikan karang dapat menjadi komoditas sumber pangan bagi masyarakat yang memiliki nilai ekonomis. 

Kemudian sumberdaya algae dapat bermanfaat bagi konsumsi dan industri bioteknologi. Selain keuntungan untuk konsumsi, ekosistem terumbu karang juga memiliki keindahan alam bawah laut yang memiliki potensi pariwisata.

Selain terumbu karang, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan vegetasi tumbuhan yang berada di wilayah pesisir dan hanya terdapat di wilayah tropis. Kekhasan ini yang sepatutnya dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan ekologis. 

Secara ekonomis, hutan mangrove dapat dimanfaatkan dari hasil kayu, buah dan daun untuk industri seperti kertas, batik, mebel dan lainnya. Kemudian ekosistem mangrove merupakan habitat bagi beragam biota ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan. Hal ini karena ekosistem mangrove berperan sebagai penjebak hara yang membuat tingkat produktivitas primer menjadi sangat berlimpah.

Sumberdaya pesisir dan laut tidak hanya berhenti pada ekosistem terumbu karang dan mangrove tetapi masih banyak sumberdaya lain yang berpotensi. 

Sumberdaya pesisir dan laut masih memiliki potensi sumberdaya ikan yang melimpah, rumput laut dan lamun hingga potensi sumberdaya energi dan mineral. Dari potensi sumberdaya pesisir dan laut yang telah dijabarkan sudah selayaknya Indonesia menjadi negara yang sejahtera.

Namun realita sumberdaya pesisir dan laut menunjukkan hal yang berkebalikan. Beragam potensi yang dimiliki ternyata belum mampu sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat pesisir khususnya. 

Nyatanya sebagian besar nelayan atau masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kemiskinan. Seolah masyarakat nelayan sudah terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan padahal potensi laut Indonesia sangatlah kaya.

Ilustrasi nelayan sebelum pergi melaut. (sumber foto: okezone.com)

Selain kesejahteraan, sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia juga tengah mengalami degradasi lingkungan. Beragam bahan cemaran yang datang dari hulu sungai hingga muara membuat wilayah pesisir menjadi menerima semua beban cemaran. Akibatnya wilayah pesisir dilanda kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan. 

Tidak hanya beban cemaran yang dibawa dari hulu, wilayah pesisir juga menyumbang sumber cemaran bagi lingkungan. Sumber cemaran tersebut dapat berasal dari kegiatan budidaya, pertambangan, transportasi dan kegiatan penangkapan. 

Salah satu bentuk kerusakan wilayah pesisir yang saat ini marak terjadi diantaranya penumpukan sampah di perairan laut, intrusi air laut, pencemaran air laut dan polusi udara akibat industri di wilayah pesisir. Selain itu praktek-praktek illegal fishing dengan cara menangkap ikan tak ramah lingkungan membuat ekosistem laut mengalami kerusakan.

Adanya kerusakan di wilayah pesisir adalah cerminan bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang dimiliki oleh beragam kepentingan. Sektor industri pada wilayah pesisir seperti pelabuhan dan pabrik tentu akan membawa beban cemaran. 

Sektor budidaya seperti tambak akan membuang limbah budidaya pada perairan muara. Belum lagi aktivitas yang lain yang berkonsentrasi pada wilayah pesisir yang turut menambah beban cemaran. 

Dampak paling pertama yang dirasakan tentu adalah hilangnya biota ikan-ikan akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini tentu akan menambah beban bagi nelayan dengan adanya penurunan hasil tangkapan karena rusaknya ekosistem biota ikan. Secara tidak langsung hal ini akan memperpanjang rantai kemiskinan bagi nelayan itu sendiri.

Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah suatu pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut. Wilayah pesisir dan laut yang dimiliki oleh multi sektor akan mengalami benturan kepentingan jika tidak dikelola secara baik. 

Adanya kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat pesisir adalah contoh bahwa tata kelola wilayah pesisir dan laut belum begitu optimal dilakukan. 

Kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat menjadi acuan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk menghindari tumpang tindih kepentingan wilayah pesisir maka kebijakan tersebut sudah selayaknya dibentuk dan dijalankan secara harmonis untuk menampung semua kepentingan. 

Hal yang paling penting adalah adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat pesisir keluar dari rantai kemiskinan. Oleh karena itu lah pengelolaan wilayah pesisir dan laut sangat dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.