Tentu saja besaran anggaran yang diberikan sebagai hadiah tersebut mengundang kritikan dari berbagai pihak yang merasa bahwa kebijakan tersebut kurang tepat sasaran. Pasalnya, beberapa kalangan melihat bahwa kebijakan tersebut kurang berfaedah.
Dimana di saat masih banyak masyarakat yang menderita kelaparan akibat terdampak pandemi, masih banyak pekerja yang kena phk dan belum mendapakan pekerjaan baru, masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, maka besarnya hadiah tersebut dianggap tidak tepat sasaran dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat umum.
Secara etika lomba ini juga naif untuk digelar. Pasalnya pandemi covid-19 bukanlah momen unik yang layak untuk dijadikan sebuah kompetisi atau lomba. Melainkan sebuah bencana yang membutuhkan keseriusan, fokus, energi dan kecepatan yang mumpuni dalam mengantisipasinya.
Besaran anggaran untuk hadiah yang total mencapai Rp168 miliar tersebut juga dianggap pemborosan dan pengalokasian dana yang melenceng dari kebutuhan.Â
Pasalnya dengan dana sebesar itu, pemerintah seharusnya bisa lebih efektif dan efisien jika menyewa para profesional komunikasi massa, konsultan serta praktisi-praktisi komunikasi yang handal untuk membuat sebuah video edukasi atau sosialisasi New Normal yang menarik, berkualitas dan gampang dipahami oleh masyarakat.
Terkait tuduhan pemborosan anggaran tersebut, Kemendagri menyatakan bahwa lomba tersebut hanyalah alat sebagai media penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) semata.Â
Daripada dana diberikan dengan percuma maka digelarlah lomba tersebut.Tujuan pemberian DID adalah agar bisa dimanfaatkan Pemda sebagai anggaran persiapan pelaksanaan new normal di masing-masing daerahnya.
Jika benar alasannya demikian maka penyelenggaraan lomba ini lebih terasa salah kaprah lagi. Jika tujuannya adalah memberikan dana bantuan, maka mekanisme pemberian hadiah lomba tidak tepat sama sekali. Pasalnya bantuan dana tersebut akan lebih tepat sasaran jika diberikan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam mengenai daerah mana saja yang pantas mendapakan bantuan insentif tersebut.
Jika melalui mekanisme lomba seperti ini, bisa jadi para pemenang tersebut bukanlah daerah-daerah yang sebenarnya membutuhkan dana insentif tersebut.Â
Bagaimana jika daerah yang sebenarnya sangat membutuhkan namun tidak mampu membuat video simulasi yang bagus yang bisa memenangkan lomba tersebut? Apakah panitia lomba akan merekayasa siapa saja pemenangnya tanpa memperdulikan kualitas karya-karya yang dilombakan?
Jika hal itu yang dilakukan, maka lomba ini semakin terasa tidak berfaedah bagi siapapun. Buat apa capek-capek menggelar lomba jika pememangnya sebenarnya telah ditentukan berdasarkan analisa kondisi kebutuhan daerah yang membutuhkan bantuan?
