Solusi pertama yakni marketplace untuk guru, kedua yakni perekrutan guru oleh sekolah, dan yang ketiga adalah penempatan pada formasi yang kurang peminat.
Sebagaimana fokus pembahasan pada awal perbincangan tadi, disini saya akan membahas lebih lanjut terkait solusi awal yang ditawarkan oleh Mendikbudristek, yakni marketplace guru.
Nampaknya istilah marketplace guru ini bisa menimbulkan miskonsepsi bagi mereka yang hanya tahu judul tanpa mengetahui isinya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut sebenarnya program yang ditawarkan ini akan membantu apabila diimplementasikan dengan baik.
Apalagi program yang disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk merencanakan dan mematangkan mekanisme pelaksanaannya.
Program ini dapat diikuti oleh semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG pra jabatan. Melalui program ini, guru atau calon guru dapat mendaftar dan memilih lokasi mengajar secara fleksibel dan tak perlu menunggu proses perekrutan secara terpusat yang diadakan setiap satu tahun sekali.
Sekolah juga lebih fleksibel dalam mencari seorang guru karena dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan asalkan sesuai formasi yang ditentukan oleh pusat. Apabila calon guru sudah direkrut oleh sekolah, maka calon guru tersebut otomatis menjadi seorang ASN.
Hal lain yang tak kalah penting yakni menyangkut gaji guru yang selama ini dinilai terlalu kecil. Melalui marketplace guru, anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang dulunya dikendalikan oleh pemerintah daerah akan dialihkan ke sekolah.
Guru pada roster sekolah bisa dibayar melalui sistem, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada guru honorer yang dibayar seadanya serta mengantisipasi terjadinya korupsi.
Pemerintah juga menyediakan insentif tambahan bagi ASN yang ditempatkan di daerah khusus lho. Bagaimana pendapat kalian setelah membaca informasi lebih lanjut terkait marketplace guru?
Namun, penggunaan istilah marketplace guru dalam proses perekrutan guru selaku sosok yang patut dihormati nampaknya harus segera dicari alternatif namanya. Pemerintah dapat menggunakan istilah lain yang lebih apresiatif dan tak terkesan seperti bisnis atau perdagangan.
Tanpa dukungan masyarakat apalah arti sebuah kebijakan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik mari kita dukung kebijakan yang telah dibuat selama hal tersebut baik bagi kepentingan warga masyarakat.
