Pada faktanya globalisasi memang membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global, tapi sebaliknya produk-produk global juga dapat masuk kedalam negeri dan tentu menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia.
Salah satu dilema terhadap ancaman perekonomian Indonesia adalah banjir terhadap barang impor. Kedatangan barang-barang impor seperti makanana cepat saji, thrift atau baju bekas, make up, marchendise impor, dll. Akibat dari banjirnya barang impor tersebut barang-barang produksi local kalah bersaing, atau kerap bersaing dengan value dan modal yang sulit untuk trealisasikan. Tak hanya berhenti disitu, impor berlebihan juga dapat menyebabkan masyarakat Indonesia ketergantungan terhadap produk luar, dan akibatnya produk dalam negeri tidak lagi banyak diminati.Â
Semakin asing dengan mudah menamkan modal di Indonesia dapat membuat perekonomian di negara ini juga dapat dengan mudah dikuasai oleh asing. Terlihat banyak proyek pembangunan nasional yang modalnya berasa dar asing menjadi ancaman juga bagi negara Indonesia, juga ditambah dengan banyaknya perusahaan dalam negeri yang sahamnya Sebagian besar dimiliki oleh asing yang membuat Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara atau investor asing.
Kesenjangan sosial dalam ancaman ekonomi menjadi hantu yang menakutkan, persaingan bebas ekonomi akan mengakibatkan ada pihak yang kalah dan menang. Pelaku ekonomi yang enang akan menguasai pasar, sementara yang kalah tidak mendapat apapun. Kemudian, perusahaan bermodal besar dapat dengan mudah memonopoli pasar, sedangkan pengusaha kecil menegah hanya menjadi penonton.Â
Hantu menakutkan lainnya ialah pengangguran dan kemiskinan yang tak kunjung usai. Terlebih dengan semakin derasnya arus globalisasi, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan dan hsilnya angka pengangguran dan kemiskinan semakin susah dikendlikan.
Ancaman yang paling menakutkan lainnya adalah kasus dan tindak korupsi yang semakin merajalela. Berdasarkan data yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 38 pada skala 0-100. Adapun angka 0 merupakan sangat korupsi, sedangkan 100 sangat bersih. Dengan IPK ini ndonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara.
Manifestasi Keberhasilan ASEAN Summit 2023Â
 Sesuai dengan makna keketuaan ASEAN SUMMIT 2023, Indonesia diberikan kekuasaan penuh atas kepentingan nasionalnya, hal ini harus dijadikan momentum yang paling sesuai sebab momen ini dapat kita jadikan instrument sebagai strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Indonesia dapat menerapkan system ekonomi kekeluargaan yang susai dengan amanat UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan.
Kemudian, sebagai negara dengan luas wilayah yang besar dan memiliki tanah yang subur sehingga dikatakan sebagai negara agraris, Indonesia harus memaksimalkan perannya dalam mempromosikan hasil tani, kerajinan, dan bahan baku yang dapat di promosikan dengan matang di momen ASEAN SUMMIT 2023 ini.
Kemudian, usaha selanjutnya ialah Indonesia harus mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Keketuaan ASEAN yang dilaksanakan di Labuan Bajo sudah sepatutnya menjadi jendela pembuka bagi produk lokal dan usaha UMKM untuk menwarkan, mempromosikan, dan menunjukkan kehebatannya di kancah internasional melalui keketuan ASEAN ini, harapannya, produk lokal, usaha lokal dapat mendunia dan dilirik oleh anggota negara keketuaan ASEAN 2023 dan usaha menengah lokal dapat melebarkan sayapnya ke kancah dunia.
Dengan adanya keketuaan ASEAN 2023, harapannya Indonesia dapat melakukan diplomasi yang kuat, menawarkan sesuatu yang baru dan dapat menguntungkan Indonesia, sehingga perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat dapat terlaksana, ap aitu perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat? Perekonomian ini dijalankan dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan niat hidup orang banyak harus bersifat terjangkau dan murah dan tentu tidak mengutamakan keuntungan segelintir pihak atau golongan tertentu saja.
