Badan Pusat Legislasi Nasional vs Omnibus Law

Suparji menilai kedua peran badan tersebut kurang dioptimalkan. Sebagai contoh dalam pembahasan RUU belum sepenuhnya memberikan mandat pada BPHN. Sementara di Baleg DPR dalam pembahasan sebuah RUU lebih banyak kepentingan politiknya dibandingkan kepentingan rakyat. Sebab itu, Suparji menegaskan bahwa BPLN dan Omnibus Law tidak diperlukan.

"Betul optimalkan saja BPHN dan Baleg DPR, karena keduanya keinginan tersebut masih belum kelihatan urgensinya," tegasnya.