Mohon tunggu...
Rizky Febriana
Rizky Febriana Mohon Tunggu... Konsultan - Analyst

Senang Mengamati BUMN/BUMD dan Pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Ribut-ribut Soal Subsidi

22 Januari 2020   12:15 Diperbarui: 23 Januari 2020   08:09 462
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Yang pasti saya setuju, orang sangat miskin, miskin, juga hampir miskin itu harus dibantu. Mereka harus diberikan akses dasar seluas-luasnya, termasuk diberikan subsidi, by name, by address melalui program PKH, beasiswa, bantuan beras, PNPM, KUR, rumah murah dan program lainnya. 

Subsidi Prioritas

Bukan tabungan saja yang prioritas. Subsidi juga perlu ada prioritas apalagi di saat anggaran kita terbatas. Ilustrasi sederhananya begini. Misalnya di keluarga ada ayah, ibu dan 2 orang anak.

Penghasilan si ayah 5 juta rupiah sebulan. Si istri tidak bekerja. 60% atau sekitar Rp3 juta alokasi gaji untuk biaya hidup (belanja rutin), 30% atau Rp1,5 juta untuk cicilan rumah, sisa 10% atau Rp500 ribu.

Kebetulan hape si istri rusak, 500 ribu buat beli hape baru atau cukup service 100 ribu hape kembali normal, sisanya 400 ribu untuk ditabung buat dana darurat kesehatan dan pendidikan keluarga? Dengan kondisi seperti itu, pasti alokasi anggaran digunakan untuk yang lebih prioritas.

Dalam konteks bernegara. Saya pernah ulas ini beberapa tahun lalu, bahwa tidak ada satupun negara yang tidak mensubsidi rakyatnya. Hanya saja yang membedakan adalah alokasi subsidi itu untuk apa dan siapa.

Di belahan bumi lain seperti beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat subsidi negara lebih dialokasikan ke sektor produktif. Maka tidaklah mengherankan ketika seringkali kita mendengar adanya program subsidi pertanian, sekolah gratis, kesehatan gratis, termasuk subsidi langsung kepada orang miskin yang sangat diprioritaskan menikmati program social security.

Sementara di Indonesia, perdebatan alokasi subsidi untuk apa dan siapa terus terjadi seolah tanpa ujung termasuk perdebatan alokasi subsidi energi. Sebagian menilai bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan bensin murah, gas murah dan listrik murah.

Sementara sebagian yang lain termasuk saya menilai hanya orang berkategori miskin, sangat dan hampir miskin yang berhak mendapatkan subsidi.

Saya tidak perlu berteori terlalu banyak, para ahli sudah angkat bicara, saya juga bukan sok kaya, sejatinya saya pun malah ingin yang murah, gratisan dan berkualitas. Tetapi kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, ada orang yang lebih membutuhkan.

Setidaknya menurut BPS, ada sekitar 24-25 juta orang miskin di Indonesia, sebuah kategori rata-rata nasional untuk rumah tangga (keluarga) yang hanya memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun