C. Keberlanjutan Lingkungan: Pengembangan proyek properti harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam.
Pelibatan Teknologi dalam Pengawasan Proyek Properti
 A. Penggunaan Teknologi Canggih: Pemerintah dan industri properti dapat memanfaatkan teknologi canggih, seperti pemantauan satelit, drone, dan kecerdasan buatan, untuk melakukan pengawasan proyek properti secara efektif dan akurat.
B. Aplikasi Mobile dan Platform Digital: Pengembang properti dapat mengembangkan aplikasi mobile dan platform digital yang memungkinkan konsumen memantau perkembangan proyek, memberikan umpan balik, dan melaporkan pelanggaran secara langsung.
C. Blockchain untuk Transparansi: Penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi properti, mengurangi risiko penipuan, dan memfasilitasi proses verifikasi kepemilikan dan riwayat properti.
Penguatan Sistem Hukum dalam Penanganan Sengketa Properti
A. Pengadilan Properti: Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus untuk penanganan sengketa properti guna mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.
B. Mediasi dan Arbitrase: Diperlukan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, untuk mengurangi beban pengadilan dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.
C. Perlindungan Hukum bagi Konsumen: Sistem hukum harus memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen dalam sengketa properti, termasuk mekanisme kompensasi yang adil dan efektif.
Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Publik
A. Kampanye Kesadaran: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat melakukan kampanye kesadaran mengenai tata kelola proyek properti yang baik, hak-hak konsumen, dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
