B. Pengawasan Publik: Media juga berperan dalam memantau perkembangan kasus Meikarta, memberikan laporan yang mendalam, serta memberikan ruang bagi opini publik dalam proses penanganan kasus.
C. Mendorong Perubahan: Melalui pemberitaan yang berfokus pada kasus Meikarta, media dapat memicu perubahan positif dalam tata kelola proyek properti dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi.
Perlindungan Konsumen dalam Proyek Properti
A. Keterlibatan Konsumen: Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama dalam proyek properti, termasuk pemenuhan hak-hak konsumen, kejelasan kontrak, dan pemantauan pelaksanaan proyek.
B. Peningkatan Akses Informasi: Konsumen harus memiliki akses yang mudah dan transparan terhadap informasi terkait proyek properti, termasuk tahapan, kemajuan, dan perubahan yang terjadi.
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Diperlukan mekanisme yang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang properti, agar konsumen mendapatkan keadilan dan kompensasi jika terjadi pelanggaran.
Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
A. Pendidikan tentang Tata Kelola Properti: Pendidikan yang melibatkan aspek tata kelola properti harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun melalui program pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam proyek properti.
B. Kesadaran akan Hak-hak Konsumen: Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak-hak konsumen dalam proyek properti, termasuk hak mendapatkan informasi yang jelas, hak memperoleh kompensasi, dan hak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan.
C. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pengawalan proyek properti, melalui forum publik, kelompok advokasi, dan organisasi masyarakat sipil.
Peran Pemerintah dalam Pengawasan Proyek Properti
