b.Komunikasi langsung
c. Mengambil informasi dari pakarnya
2. Keuangan -- strategi imbalan:
a. Berkontribusi dalam politik
b. Membangun ekonomi
c. Bantuan konsultasi politik
d. Perwakilan perusahaan dalam politik
Peran Politik Bisnis Dan Hubungannya Dengan Pemerintah (Kerjasama Pemerintah dengan Bisnis)
Pemerintah menangkap bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kerja sama dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar kolaborasi ini terletak di jantung nilai -nilai sosial dan adat istiadat negara. Bekerja bersama sebagai keluarga yang memimpin kedua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.
Konflik Pemerintah dengan Bisnis
Di bawah kondisi tujuan pemerintah dan tujuan komersial yang tidak lagi online, akan mengakibatkan konflik. Setelah skandal Enron, sebagai bentuk kegagalan industri audit, Pasar Modal Amerika dan Badan Pengawas Sekuritas (SEC) menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2003. Aturan ini membatasi keahlian akuntansi kemampuan kabinet untuk menawarkan konsultasi dan layanan audit kepada mereka pelanggan. Pemerintah dapat bertentangan dengan perusahaan dalam eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif, atau efek berlebihan, yang disebabkan oleh pembuatan atau distribusi produk untuk meningkatkan biaya yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan (ekonomi, fisik atau psikologis) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas terdekat atau pemilik Satake lainnya. Untuk mengendalikan biaya -biaya ini, pemerintah bertindak untuk mengatur tindakan komersial. Hubungan pemerintah dan komersial dapat mencakup salah satu kerja sama dalam salah satu konflik, dengan berbagai tahap, khususnya. Namun, hubungan ini bisa sangat berubah. Hubungan koperasi pada pertanyaan tidak menjamin kerja sama pada pertanyaan lain. Hubungan antara bisnis pemerintah adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh manajer sebagai kekuatan yang dapat mendorong bisnis dan hubungan pemerintah yang positif.
