Analisis Dampak Regulasi Dan Politik Terhadap Pemasaran Global

Regulasi adalah proses untuk menjamin keberadaan standar sebagai kewajiban hukum yang dipenuhi untuk layanan atau kegiatan publik tertentu sehingga kebijakan tersebut dihormati, sedangkan lingkungan politik masing -masing negara unik. Keunikan ini diwarnai oleh ketidakstabilan dan ketidakpastian (Ingratubun & Sombolayuk, 2018). Ketidakstabilan dan ketidakpastian politik adalah situasi dan suatu kondisi yang dapat terjadi di suatu negara dalam bentuk kekerasan, perang saudara, pemogokan, pukulan dan jatuh dari pemerintah (Pratama & Siddiq, 2020).

Kegiatan pemasaran global menempati lingkungan politik lembaga pemerintah, partai politik dan organisasi melalui orang dan peraturan yang menggunakan kekuatan. Setiap perusahaan yang mengelola perusahaan di luar negara asalnya harus berhati -hati dalam studi tentang struktur pemerintah di negara itu yang merupakan targetnya dan menganalisis masalah mencolok yang dihasilkan dari lingkungan politik (Dziura et al., 2018). Ini termasuk sikap pemerintah terhadap kedaulatan, risiko politik, pajak, ancaman terhadap tindakan mencela dan penyitaan setiap pemerintah nasional di dunia mengatur perdagangan dan perdagangan dengan negara -negara lain dan mencoba mengendalikan 'akses perusahaan asing terhadap sumber nasional. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri dan peraturan unik yang memengaruhi fungsi dan kegiatan perusahaan global, termasuk kapasitas spesialis pemasaran global untuk mengenali peluang pasar yang ada. Undang -undang dan peraturan memaksa transfer produk, layanan, orang, uang, dan keahlian melalui batas -batas negara. Spesialis pemasaran global harus mencoba melacak serangkaian hambatan nasional ini dan dalam beberapa hal di suatu daerah.

Lingkungan peraturan atau hukum internasional dapat didefinisikan sebagai aturan dan prinsip yang dianggap membatasi oleh berbagai negara dan negara (Mangku, 2020). Dalam hukum internasional ada dua kategori yakni meliputi: hukum publik atau hukum internasional dan hukum perdagangan internasional. Hukum internasional menyangkut perdagangan dan bidang lain yang secara tradisional berada di bawah kompetensi masing -masing negara. Hukum internasional internasional tentang deklarasi perang, pembentukan perdamaian dan pertanyaan politik lainnya seperti pengakuan atas pengakuan diplomatik atas persatuan negara baru dan pemerintah. Hukum internasional masih memiliki pelaksanaan peraturan, meskipun dalam arti yang lebih luas daripada masalah yang dihadapi oleh perang. Pertama, hukum internasional pada dasarnya adalah campuran fakta, perjanjian, kode dan perjanjian (Becker et al., 2015)). Mengingat bahwa perdagangan antar negara terus berkembang, aturan urusan komersial seharusnya telah meningkat signifikan. Sementara hukum. Ini hanya berlaku untuk negara -negara serikat, kumpulan badan hukum telah dikembangkan untuk menolak gagasan tersebut, yang hanya merupakan negara yang menarik minat hukum internasional.

Pasar Luar Negeri yang tampaknya memiliki Pottersi yang luar biasa, tetapi dalam hal ini, ia mungkin tidak membuka entri untuk aturan hukum yang memiliki hak regulasi dan politik tertentu (Pratama & Siddiq, 2020)  Singkatnya, lingkungan politik harus melebihi komitmen ke pasar baru di negara asing. Perusahaan multinasional harus berpartisipasi di negara -negara yang ditandai oleh berbagai eksekutif politik, hukum dan ekonomi, berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan berbagai kondisi ekonomi. Agar perusahaan berhasil, manajemennya harus dengan hati -hati menganalisis interaksi antara berbagai kebijakan perusahaan dan lingkungan ekonomi, hukum, politik, untuk memaksimalkan efisiensi. Lingkungan politik yang dapat dihadapkan dengan spesialis pemasaran internasional dan faktor -faktor yang perlu mereka periksa ketika mereka membuat keputusan strategis tentang kegiatan komersial mereka di berbagai negara. Demikian juga, lingkungan politik berbagai negara tidak statis. Perubahan politik dan pergolakan dapat terjadi setelah spesialis pemasaran internasional membayar berbagai jenis sumber daya dan mengelola bisnis. Situasi politik di suatu negara harus diperiksa terus menerus. Stabilitas politik adalah salah satu variabel penting yang harus dipikirkan perusahaan saat memeriksa bisnis di luar negeri (Salsabila, 2018).

PEMBAHASAN 

• Lingkungan Politik dan Pemasaran  Global

Dalam bisnis, sangat penting untuk mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Ini harus diperhitungkan karena perubahan dalam suatu tindakan dan kebijakan politik di suatu negara dapat berdampak besar pada sektor keuangan dan ekonomi negara itu. Risiko politik umumnya terkait erat dengan situasi pemerintah dan politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi komersial adalah kebijakan, dengan pengecualian organisasi amal atau organisasi sosial. Faktor -faktor ini menentukan fungsi bisnis yang tepat. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, perusahaan umumnya akan berjalan dengan baik. Dalam hal pasar pasar saham, situasi politik yang kondusif akan meningkatkan harga ekuitas. Sebaliknya, jika situasi politik tidak pasti, itu akan mengarah pada unsur ketidakpastian dalam bisnis.

Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi - kebijakan telah berinteraksi, yang memicu setiap peristiwa ekonomi - kebijakan tersebut tidak lagi dibatasi oleh perbatasan tertentu. Misalnya, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan investor asing, sedang mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan mencerminkan kompromi yang lebih bijaksana antara kekuatan politik nasional dan kekuatan internasional. Pelatihan model komersial juga terkait erat dengan politik. Budaya politik adalah serangkaian kepercayaan atau sikap yang mempengaruhi kebijakan publik dan administrasi di suatu negara, termasuk model yang terkait dengan kebijakan ekonomi atau perilaku komersial. Ada kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan intervensi pemerintah di bidang ekonomi / komersial. Sistem ini disebut sistem liberal dan kebijakan demokratisnya. Ada kebijakan penuh seluruh intervensionis dengan dukungan pemerintah sendiri. Ada juga kebijakan yang cenderung memerintahkan pemerintah untuk terlibat / campur tangan dalam ekonomi bisnis. Indonesia lebih merujuk pada model terbaru, yaitu bahwa pemerintah terlibat atau campur tangan dalam bisnis. Ini dapat dilihat dalam hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi dan bisnis. Kegiatan pemasaran global menempati lingkungan politik lembaga pemerintah, partai politik dan organisasi melalui orang dan aturan negara menggunakan kekuatan. Setiap perusahaan yang mengelola perusahaan di luar negara asalnya harus berhati -hati dalam studi tentang struktur pemerintah di negara itu yang merupakan targetnya dan menganalisis masalah mencolok yang dihasilkan dari lingkungan politik. Ini termasuk sikap pemerintah terhadap kedaulatan, risiko politik, pajak, ancaman terhadap tindakan dan penyitaan.

Kedaulatan, kedaulatan dapat didefinisikan sebagai otoritas politik tertinggi dan paling independen. Tindakan pemerintah atas nama kedaulatan terjadi dalam konteks dua kriteria penting untuk tahap pengembangan suatu negara dan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan oleh negara. Banyak pemerintah negara berkembang mengembangkan pengembangan ekonomi nasional mereka dengan melindungi hukum dan peraturan. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan melindungi industri perintis dan industri strategis. Di sisi lain. Ketika banyak negara mencapai tingkat ekonomi yang tinggi, pemerintah mereka mengumumkan bahwa setiap praktik atau politik yang menghambat perdagangan bebas adalah ilegal.

Risiko politik, risiko politik adalah risiko perubahan dalam kebijakan pemerintah, pengaruhnya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan mencegah bisnis yang ingin berinvestasi di luar negeri. Tingkat risiko politik sebanding dengan tahap perkembangan ekonomi suatu negara: semakin rendah perkembangan suatu negara, semakin besar risiko politik. Kemudian, pajak, tidak jarang, sebuah perusahaan terdaftar di satu negara, melakukan bisnis di negara lain dan memiliki kantor di negara ketiga. Kegiatan yang disebarkan secara geografis ini membutuhkan refleksi khusus untuk pembayaran pajak. Banyak perusahaan melakukan perusahaan tertentu untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memindahkan tempat mereka. Misalnya, diperkirakan pajak atas pajak oleh perusahaan asing yang mengelola kegiatannya di Amerika Serikat telah membanjiri pemerintah AS. Beberapa miliar dolar setiap tahun karena kehilangan pendapatan. Suatu pendekatan yang diadopsi, yang disebut pengupasan gending, di mana perusahaan asing mengurangi pendapatan dengan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Amerika. Alih -alih berinvestasi langsung untuk membiayai kegiatan mereka di Amerika Serikat di Amerika Serikat dapat mengurangi kepentingan yang harus dibayar terhadap pinjaman, dengan cara ini akan mengurangi beban pajak. Tidak ada hukum internasional universal yang mengatur pungutan pajak pada perusahaan yang menempatkan urusan melalui perbatasan nasional. Untuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan, banyak negara secara bilateral bernegosiasi tentang perjanjian pajak untuk memastikan pengurangan pajak untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri. Amerika Serikat memiliki lusinan perjanjian ini yang sekarang berlaku. Secara umum, perusahaan asing dikenakan oleh negara tuan rumah.

* Kontrol atas Saham Pemerintah setempat terkadang mencoba untuk mengendalikan kepemilikan perusahaan yang dimiliki asing yang beroperasi di dalam batas wilayah mereka. Tekanan politik terhadap kendali nasional dari perusahaan asing merupakan bagian dari lingkungan bisnis global di negara-negara yang pendapatannya lebih rendah. Tujuan terpenting dari pemerintah nasional adalah untuk melindungi hak kedaulatan nasional, khususnya dalam segala aspek kegiatan bisnis domestik. Pemerintah setempat kadangkadang mencoba untuk mengendalikan kepemilikan perusahaan yang dipunyai asing yang beroperasi di dalam batas wilayah mereka. Di negara-negara berkembang, tekanan politik kadang-kadang menyebabkan perusahaan mengambil mitra lokal. Peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mencairkan sahamnya tidak pernah disukai dalam ruang rapat direksi sekalipun demikian konsekuensi dari peraturan seperti itu sering kali secara mengherankan terayata menguntungkan. Mereka mengidentifikasi ada empat buah pilihan yang tersedia bagi perusahaan yang menghadapi ancaman pencairan saham: 1. Mengikuti isi undang-undang yang beriaku. Colgate-Palmolive (India) mengikuti alur ini dan menjadi perusahaan India sena mempertahankan posisi dominan dalam pasar yang sedang tumbuh. 2. Meninggalkan negara itu. Ini merupakan jawaban IBM setelah beberapa tahun mencoba melakukan negosiasi. IBM menyimpulkan bahwa mereka akan rugi lebih besar dalam bentuk pengendalian bersama daripada keuntungan yang diperolehnya dari meneruskan operasi dengan peraturan bam. 3. Melakukan negosiasi di bawah undang-undang itu. Beberapa perusahaan menggunakan persyaratan pencairan saham untuk menaikkan dana bagi pertumbuhan dan diversifikasi. Pada umumnya hal- ini dilakukan dengan menerbitkan saham bagi investor lokal. CibyGeigy meningkatkan saham dasar sebesar 27 persen menjadi $17,7 juta, misalnya, dan juga melakukan negosiasi kenaikan dalam produksi yang melipatgandakan penjualan Hindustan Ciby- Geigy. 4. Mengambil tindakan yang mendahului. Beberapa perusahaan multinasional mengambil inisiatif strategi pertahanan sebelum berlakunya FERA. Ini termasuk tindakan diversifikasi untuk mengambil manfaat dari insentif investasi, Indianisasi bertahap dari perusahaan, teknologi yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, dan mempertahankan penjualan ekspor.

 * Penyitaan Ancaman utama yang dapat diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan adalah penyitaan. Penyitaan mengacu pada tindakan pemerintah untuk menghilangkan bisnis. Kompensasi umumnya diberikan kepada investor asing, tetapi tidak selalu dengan cara yang "cepat, efisien dan memadai" dengan standar internasional. Nasionalisasi terjadi jika kepemilikan barang atau aset yang diwawancarai dialihkan ke kerumunan pemerintah. Jika kompensasi tidak dilakukan, maka tindakan tersebut disebutkan lebih tepatnya penyitaan (penyitaan). Dalam penyitaan singkat atau nasionalisasi langsung, istilah penyitaan yang telah diterapkan untuk membatasi kegiatan ekonomi perusahaan asing di negara -negara berkembang tertentu. Ini termasuk pembatasan laba, dividen, biaya atau biaya untuk bantuan teknis dari investasi lokal atau ketentuan teknologi, yang terkait dengan peningkatan persyaratan konten lokal, pada kuota untuk pekerjaan penduduk lokal, kontrol harga dan pembatasan lain yang memengaruhi pengembalian investasi. Batasi pendapatan masuk pasar (masuknya pasar) dari industri dan konsumen tertentu, seperti undang -undang diskriminatif tentang paten dan merek. Keterbatasan hak kekayaan intelektual memiliki pengaruh praktis yang sangat menghilangkan atau mengurangi perlindungan obat -obatan.

Lingkungan Politik dalam Organisasi Bisnis (Peran serta pelaku organisasi bisnis dalam lingkungan politik)

Bisnis Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari peraturan dan kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah di suatu negara. Aturan -aturan ini harus dihormati dan diterapkan untuk kesinambungan bisnis, karena manajer harus dapat memahami situasi dan kondisi politik dan harus secara aktif berpartisipasi dalam proses politik yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa mereka terlibat langsung dalam pengaruh kebijakan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Peluang perdagangan untuk berpartisipasi dalam proses politik masing -masing negara sangat berbeda, tergantung pada jumlah yang disiratkan negara bahwa perusahaan berkontribusi pada penentuan kebijakan yang sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Di era modernisasi saat ini dengan pengembangan teknologi internet, orang lebih mudah untuk mengakses film digital dan salinan hiburan lainnya tanpa harus membayar royalti kepada bisnis dan seniman, ini berdampak pada pengurangan pendapatan bisnis. Karena alasan ini, peran para pemimpin bisnis sangat penting untuk mempengaruhi pemerintah dalam penciptaan peraturan atau undang -undang yang dapat melindungi hak dan kekayaan perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat ada dalam pengelolaan bisnisnya. Urusan menganggap diri mereka sebagai kekuatan keseimbangan di arena politik untuk percaya bahwa itu tidak akan bertahan jika tidak memainkan peran aktif dalam politik.

Tetapi ada orang -orang yang tidak percaya bahwa keberadaan perusahaan dapat memengaruhi proses politik, dalam hal ini, kegiatan memiliki pengaruh yang tidak proporsional. Meskipun ada banyak perdebatan, pertanyaan apakah perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan politik, tetapi ketika mereka dipertimbangkan berdasarkan fakta di negara -negara di dunia, banyak yang menawarkan peluang komersial yang terlibat langsung dalam kebijakan diskusi, memperkenalkan dan berkontribusi pada pembangunan dari proyek hukum dan peraturan yang sangat berpengaruh dalam berfungsinya perusahaan itu sendiri.

Hubungan Kelompok Dalam Politik

Banyak kelompok dan kelompok memiliki suara dalam politik dan memiliki pengaruh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok ini sering menggunakan taktik yang sama di perusahaan untuk mempengaruhi pegawai negeri sipil, hasil pemilihan dan peraturan yang dibuat untuk kepentingan grup.

Kegiatan Koalisi Politik

Urusan dan kelompok yang tertarik tidak selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi seringkali ada dua atau lebih kelompok yang bertemu untuk mengatur dan menentang undang -undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang, menurut kepentingan mereka, memiliki dampak negatif pada pengembangan mereka bisnis..

Strategi Politik Perusahaan

Strategi politik perusahaan adalah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan manfaat, misalnya dengan memodifikasi atau memodifikasi alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan kesinambungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan menggunakan hak mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Beberapa perusahaan terutama mengharapkan masalah kebijakan publik, sebelum menciptakan strategi untuk mengatasi masalah ini. Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu jika perusahaan memiliki sumber daya substansial untuk menekan politisi atau sekadar mencoba bertemu dengan politisi lokal di masyarakat. Semua perusahaan harus memiliki tujuan, pesan, dan rencana yang jelas untuk berpartisipasi dalam lingkungan politik, bahkan jika tidak jarang strategi terbaik kadang -kadang juga menjadi kegagalan. Strategi perdagangan untuk mempengaruhi pemerintah meliputi :

1. Informasi strategi :

a.Melobi

b.Komunikasi langsung

c. Mengambil informasi dari pakarnya

2. Keuangan -- strategi imbalan:

a. Berkontribusi dalam politik

b. Membangun ekonomi

c. Bantuan konsultasi politik

d. Perwakilan perusahaan dalam politik

Peran Politik Bisnis Dan Hubungannya Dengan Pemerintah (Kerjasama Pemerintah dengan Bisnis)

Pemerintah menangkap bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kerja sama dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar kolaborasi ini terletak di jantung nilai -nilai sosial dan adat istiadat negara. Bekerja bersama sebagai keluarga yang memimpin kedua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

Konflik Pemerintah dengan Bisnis

Di bawah kondisi tujuan pemerintah dan tujuan komersial yang tidak lagi online, akan mengakibatkan konflik. Setelah skandal Enron, sebagai bentuk kegagalan industri audit, Pasar Modal Amerika dan Badan Pengawas Sekuritas (SEC) menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2003. Aturan ini membatasi keahlian akuntansi kemampuan kabinet untuk menawarkan konsultasi dan layanan audit kepada mereka pelanggan. Pemerintah dapat bertentangan dengan perusahaan dalam eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif, atau efek berlebihan, yang disebabkan oleh pembuatan atau distribusi produk untuk meningkatkan biaya yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan (ekonomi, fisik atau psikologis) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas terdekat atau pemilik Satake lainnya. Untuk mengendalikan biaya -biaya ini, pemerintah bertindak untuk mengatur tindakan komersial. Hubungan pemerintah dan komersial dapat mencakup salah satu kerja sama dalam salah satu konflik, dengan berbagai tahap, khususnya. Namun, hubungan ini bisa sangat berubah. Hubungan koperasi pada pertanyaan tidak menjamin kerja sama pada pertanyaan lain. Hubungan antara bisnis pemerintah adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh manajer sebagai kekuatan yang dapat mendorong bisnis dan hubungan pemerintah yang positif.

Isu-Isu Legitimasi

Dengan berurusan dengan ekonomi global, perusahaan dapat menghadapi pemerintah yang memiliki kekuasaan atau hak. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang -undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dari kecurangan atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Para pemimpin bisnis dapat dihadapkan dengan kondisi untuk melakukan bisnis di negara yang dipimpin oleh kekuatan yang tidak sah. Kadang -kadang mereka memilih untuk menjadi aktif secara politis atau menolak untuk melakukan bisnis di negara itu sampai pemerintah hukum terbentuk. Kemampuan para pemimpin pemerintah dapat dipengaruhi oleh tindakan komersial. Perusahaan dapat memboikot hubungan ekonomi dengan suatu negara atau memutuskan untuk menarik operasinya di negara itu, karena banyak perusahaan Amerika di Afrika Selatan memprotes protes karena pemerintah ilegal.

• Lingkungan Regulasi dan Pemasaran Global

Perana pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis

Pemerintah memainkan peran penting dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa kegiatan pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang penting. Masalah penting termasuk keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan pelayan, polisi dan kementerian FEU. Pemerintah juga harus memastikan keamanan ekonomi, layanan sosial dan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif atau kebijakan publik.

Pemerintah menggunakan berbagai alat kebijakan publik untuk mencapai tujuan politik. Alat kebijakan publik mencakup kombinasi insentif dan sanksi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak untuk mencapai tujuan politik. Kekuatan peraturan pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan publik. Pengaruh kebijakan publik adalah hasil yang hasil dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik memengaruhi banyak orang, organisasi dan pihak -pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik akan menarik bagi orang -orang tertentu dan tidak akan menarik bagi orang lain. Peraturan dapat mengarah pada bisnis untuk meningkatkan cara mengobati benda -benda beracun, sehingga mengurangi risiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain dapat dimaksudkan untuk pengaruh yang tidak terduga dalam kecukupan peraturan tersebut.

Pengaruh regulasi terhadap pemasaran internasional

Regulasi mempengaruhi banyak pemangku kepentingan, termasuk bisnis. Terkadang konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada orang yang tidak diinginkan atau konsekuensi yang berbeda muncul secara kebetulan tindakan pengaturan. Secara umum, pemerintah mengharapkan manfaat dari regulasi di luar pengorbanan mereka.

Biaya Regulasi

Pengeluaran regulasi sosial mencerminkan pertumbuhan bidang kesehatan lingkungan, keamanan profesional, dan bidang perlindungan konsumen. Meskipun biaya peraturan meningkat, beberapa orang berpendapat bahwa manfaatnya melebihi biaya mereka. Kebutuhan regulasi harus diseimbangkan dengan biaya dan perkiraan apakah itu akan mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur tindakan komersial tertentu dan deregulasi pertanyaan (aturan) yang tidak lagi diperlukan oleh industri, pemerintah berlaku sebagai pengendalian (misalnya tekanan pasar pesaing).

Perbaikan Regulasi yang Berkesinambungan

Pemerintah diatur pada beberapa aturan, sementara pemerintah juga menetapkan aturan baru. Reregulasi adalah penambahan dan perluasan peraturan pemerintah, khususnya di wilayah (aturan) yang sebelumnya telah dikurangi. Jelas, perusahaan tidak efektif dalam pesta dan pasar tidak dapat mencegah kejahatan komersial. Pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan pemerintah dari tindakan komersial.

Regulasi Dalam Konteks Global

Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara yang baru dan kompleks. Model perdagangan internasional menjadi lebih kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang ingin menerima produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonomi mereka rusak oleh persaingan pesaing asing yang tidak jujur. Hal -hal ini mengkhawatirkan menjadi dasar dari kerja sama internasional dan perjanjian peraturan

Regulasi Terhadap Produk Impor

Setiap negara memiliki kekuatan produk yang dijual di surga. Contoh: Mainan yang diproduksi di luar negeri tetapi dijual di Amerika harus mematuhi standar keselamatan yang berlaku serta industri serupa dari negara tersebut.

.

Regulasi Terhadap Produk Ekspor

Pemerintah tertarik apakah produk perusahaan diekspor di seluruh dunia. Pemerintah pusat memperhatikan produk yang "diproduksi di Amerika" adalah produk berkualitas baik. Perusahaan -perusahaan Amerika kadang -kadang mengekspor produk mereka ke negara yang dilarang oleh negara (Amerika) untuk melakukan transaksi penjualan karena masalah keamanan. Meskipun praktik -praktik ini mungkin tidak ilegal, perusahaan bertindak bertentangan dengan etika. Pemerintah Amerika juga memperhatikan perusahaan -perusahaan Amerika untuk tidak menjual teknologi militer ke negara -negara yang bermusuhan. Hukum Amerika yang membatasi penjualan teknologi militer tertentu yang hanya disetujui oleh Kementerian Pertahanan.

Regulasi Terhadap Perilaku Bisnis Internasional

WTO, yang bertanggung jawab untuk melatih aturan untuk mengimplementasikan perdagangan internasional. Aturan ini dapat dianggap sebagai peraturan multinasional. Mengutip contoh yang, sebuah agen PBB, bekerja dengan industri farmasi untuk membuat database mengenai efek samping dari produk obat, penentuan standar kualitas dan resolusi konflik pemasaran dan manufaktur yang dapat membahayakan masyarakat. Penciptaan peraturan bilateral atau multilateral menyebabkan negosiasi panjang antara para pemimpin bisnis, pemerintah dan organisasi non -pemerintah (seperti kelompok konsumen). Interaksi ini diperlukan karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Internasional yang mengubah produk formula untuk bayi, misalnya, menuntut dalam hampir tiga tahun untuk pertemuan dan negosiasi sebelum pengkodean yang tepat siap untuk dilaksanakan oleh pemerintah negara. Negara juga bekerja sama untuk menetapkan standar untuk penggunaan sumber daya global yang bukan milik negara mana pun. Dalam setiap kasus, pengetahuan pemerintah tentang masalah tidak dapat diselesaikan dengan tindakan suatu negara. Ini menghasilkan perjanjian internasional, standar dan pemahaman tentang upaya untuk menyelaraskan kegiatan komersial dan kepentingan publik.

Kesimpulan

Dalam berbisnis,perusahaan memiliki sebuah politik yang dianut untuk menjaga agar bisnisnya berjalan dengan lancar.Kegiatan bisnis yang berjalan didalam suatu perusahaan pastinya memerlukan politik untuk menjaga agar kelangsungan bisnis tersebut tetap berjalan lancar juga.Politik akan mendukung kegiatan bisnis suatu perusahaan dan akan juga berpengaruh terhadap perekonomian perusahaan.Jika politik yang diambil olh perusahaan tersebut mendukung maka bisnis akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.Akan tetapi jika politik tersebut tidak sesuai,maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut