Bijak Menyikapi Prakerja

Pra Kerja,  Progam pelatihan kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah ini belakangan ini menuai pro dan kontra. Bahkan sejak awal dicanangkan progam ini menuai banyak kritikan baik dari kalangan politisi maupun akademisi. 

Hingga akhirnya setelah progam ini secara resmi dan serentak dilakukan banyak mendapat sorotan tajam di masyarakat. Banyak yang menganggap progam ini masih abu-abu,tidak tepat sasaran, tidak sesuai, terburu-buru, dan penuh nepotisme. Terlebih dengan kondisi penyebaran virus covid-19 yang telah memberikan dampak di berbagai sektor, baik sosial maupun ekonomi, seperti banyaknya gelombang PHK hingga pelemahan ekonomi baik bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal ataupun informal yang tedampak secara langsung maupun tidak langsung.

Kembali lagi ke progam Pra Kerja, mengutip cnbcindonesia.com, untuk diketahui bersama, pada awalnya, Pra Kerja ini muncul pada masa kampanye Presiden Joko Widodo, program kartu pra kerja direncanakan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Terlenih saat munculnya Isu Asean Economic Community dan Revolusi Industri 4.0 dimana yang menjadi target utamanya adalah warga negara Indonesia (WNI)berusia minimal 18 tahun yang sedang mencari kerja yang diharapkan mampu menumbuhkan bibit-bibit kewirausahaan baru.

Oleh karenanya, konsep dari kartu pra kerja ini berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausahawan baru. Wirausaawan baru ini tidak lepas dari semakin banyaknya start-up baru yang bermunculan dan didukung oleh bonus demografi yang pada masa kampanye tersebut disinggung atau dimasukan sebagai isu di dalam masa kampanye saat itu di jadikan sebagai salah satu isu yang penting dan harus diakomodir oleh pemimpin baru nantinya.

Sementara kondisi saat ini sangat jauh berbeda dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Penyebaran virus covid-19 telah membuat pengeruh yang besar di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian; banyak perusahaan yang harus merumakan karyawanya akibat dari kondisi pasar yang berpengaruh terhadap tidak stabilnya jumlah permintaan dan penawaran, selain itu untuk tetap bertahan banyak perusahaan yang berusaha seefisien mungkin menekan pengeluaran biaya produksi yang sala satunya adalah opsi merumakan sebagian karyawanya. 

Selain itu banyak usaha lain di bidang informal yang bergantung pada bidang formal yang juag terpengaru sehingga banyak yang memilih untuk tutup. Terhitung hingga 13 April 2020, jumlah pekerja yang bergerak di bidang formal dan informal yang di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 2,8 juta orang. Dalam sepekan ada lonjakan sampai dua kali lipat dibandingkan 7 April yang masih 1,2 juta pekerja PHK dan dirumahkan.

Terlepas dari hal tersebut, masih banyak sebagian masyarakat yang skeptis bahkan apatis kepada progam tersebut. Terlebih dimana salah satu vendor yang ikut di dalam progam tersebut merupakan milik staf khusus kepresidenan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu vendor yaitu Ruang guru merupakan start up milik Adamas Belva Syah Devara. Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan yaitu para vendor atau start up yang terlibat saat ini. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. 

Selain itu banyak yang menanyakan tentang keefektifan dan keefisienan progam tersebut terlebih di tengah masa pandemi seperti saat ini, banyak yang beranggapan progam tersebut hanya membuang anggaran, selain itu juga banyak pelatihan online yang disediakan secara gratis di platform online seperti youtube yang bisa diakses secara gratis. Selain itu progam tersebut hanya diperuntuka bagi kalangan menengah ke atas yang melek informasi dan teknologi, tidak untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang masih awam teradap informasi dan teknologi serta keterbatasan akses karena tidak meratanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi masyarakat di berbagai daerah yang ada di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengutip pendapat dari denny siregar melalui situs tagar.id bahwa Saat ini Pemerintah telah menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta pelatihan tenaga kerja. Kemudian masing-masing peserta dapat uang Rp 3,55 juta per orang. Dari Rp 3,55 juta itu, yang Rp 1 juta harus buat ikut pelatihan kerja. Sisanya, yaitu Rp 2,55 juta untuk biaya hidup mereka, sebesar Rp 600 ribu per orang per bulan selama 4 bulan.Sehingga secara tidak langsung yang diuntungkan bukan vendor atau perusahaan mitranya, tetapi para pengajar. 

Ada guru, ada wiraswatawan, ada montir, dan lain-lain. Mereka inilah yang jadi pengajar dan mendapat insentif dari apa yang mereka ajarkan Jadi, peserta pelatihan nantinya akan mendapatkan uang saku setiap bulan yang digunakan untuk bertahan hidup selama mereka ikut pelatihan. Selain itu mereka juga dapat Rp 150 ribu untuk uang survei yang nantinya dilakukan setelah mendapat paket pembelajaran. Dari uang Rp 1 juta untuk pelatihan itu, peserta diberi kebebasan memilih pelatihan dari 8 mitra yang ditunjuk.  Diantaranya ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan ada juga Ruangguru.

Sehingga bukan uang Rp 1 juta dikalikan 5,6 juta peserta - totalnya Rp 5,6 triliun - dikucurkan langsung ke perusahaan-perusahaan unicorn itu. Peserta bebas menggunakan uangnya  Rp 1 juta dari 8 mitra pelatihan itu. Alasan pemilihan 8 mitra pelatian tadi adalah karena perusahaan online yang siap di masa pandemi ini sementara hanya 8 perusahaan itu. Kartu prakerja ini awalnya didesain bekerja sama dengan banyak mitra offline seperti balai latihan kerja dan lain-lain. Tapi kemudian corona menyerang, sehingga sistemnya harus diubah dengan konsep "berlatih di rumah". Konsepnya, perusahaan mitra tadi hanya sebagai mediator, mempertemukan para pelatih dengan orang yang akan dilatih. Sehingga yang sebelumnya offline, diubah menjadi online karena keadaan.

Saat ini siap dengan model online sementara hanya ada 8 mitra itu, bukalapak, ruangguru, dan lain-lain. Nantinya akan ditambah lagi mitranya jika mereka siap, yang menjadi pertimbangan adalah Kartu Prakerja ini dilaksanakan terlebih dulu secara bertahap karena saat ini banyak masyarakat yang terdampak corona secara ekonomi . Di masa seperti sekarang, banyak orang butuh bantuan termasuk bantuan keuangan. Seperti diketahui bersama di konsep kartu prakerja, setiap peserta pelatihan dapat Rp 600 ribu per orang setiap bulan selama 4 bulan. Ini juga termasuk bantuan untuk bertahan hidup di situasi sulit ini.

Perusahaan mitra tadi hanya sebagai mediator, mempertemukan para pelatih dengan orang yang akan dilatih. Seperti ruangguru. Aplikasi itu mempertemukan guru dan murid. Jadi sebenarnya yang diuntungkan bukan perusahaan mitranya, tetapi para pengajar. Ada guru, ada wiraswatawan, ada montir, dan lain-lain. Mereka inilah yang jadi pengajar dan mendapat insentif dari apa yang mereka ajarkan.Di situasi corona ini, orang-orang praktisi itu juga kena imbas. Makanya uang yang dikucurkan untuk pelatihan itu juga berguna untuk para pengajar di pelatihan online itu.(sumber:https://www.tagar.id/denny-siregar-kartu-prakerja-dan-staf-khususmilenial/?source=twitter)

Terlepas dari pendapat tersebut sebagai catatan bersama harus diakui juga bahwa ketimpangan akses yang masih ada di Indonesia menjadikan progam ini tidak dapat diakses oleh semua orang. Sehingga mengantisipasi hal tersebut Pemerintah melalui Disnaker membuka pintu bagi Masyarakat yang ingin berpartisipasi dan kesulitan untuk mengakases dapat berkonsultasi melalui Disnaker seingga akan difasilitasi. Di tengah kondisi seperti saat ini Pemerintah mengusahakan semua yang terbaik bagi berbagai kemungkinan keadaan. Seperti kemungkinan dampak covid-19 di sektor ekonomi Dan dari opini saya kenapa progam ini tetap berjalan setidaknya ada dua alasan.

Pemerintah ingin menciptakan peluang kerja yang lebih besar melalui wirausahawan atau lapangan kerja baru. Bagaimana bisa di tengah pandemi dan gelombnag PHK yang besar dapat menciptakan peluang kerja yang besar? Disinilah saya melihat bahwa progam pra kerja ini tetap dilakukan karena dengan keadaan ekonomi yang fluktuatif dan salah satu opsi atau upaya yang  ditempuh adalah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang terdampak PHK tadi agar memiliki tambahan kompetensi, yang dimana dimaksudkan agar semoga saja nantinya mampu berdikari sehingga memunculkan ide bisnis baru atau lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sekitarnya, yang dapat dianalogikan seperti efek bola salju. 

Kenapa tidak memberikan bahan makanan saja, dengan anggaran seperti itu dan keadaan seperti sekarang mayarakat jauh lebih memerlukan bantuan seperti bahan pangan, kenapa tidak seperti itu saja? Hal tersebut tidak salah, harus diakui juga bahwa kondisi sosial ekonomi kita sangat beragam, ada masyarakat yang masih mampu bertahan di tengah pandemi seperti sekarang namun ada juga masyarakat yang sangat terbebani dengan keadaan sekarang. Namun perlu dicatat juga bahwa Pemerintah saat ini telah mengeluarkan setidaknya 9 kebijakan atau isntruksi terkait upaya atau respon terhadap covid-19 dalam sektor perekonomian, dan diantaranya adalah memberikan paket bantuan bahan makanan terhadap warga yang tidak mampu dengan memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 kepada para pemegang kartu sembako murah selama enam bulan ke depan. Sehingga nantinya peserta kartu sembako secara keseluruhan akan menerima total Rp 200.000 per keluarga per bulan. 

Untuk menjalankan rencana tersebut, pemerintah mengalokasikan anggarkan sebesar Rp 4,56 triliun. Sehingga disini saya melihat Pemerintah ingin masyarakat tidak sepenuhnya bergantung atau ketergantungan terhadap bantuan-bantuan tadi akan tetapi juga dapat mengembangkan bantuan tersebut, nah disinilah saya melihat peran dari progam pra kerja dimana agar masyarakat melalui pemberian materi  keterampilan tadi dapat bertahan dan mengembangkan diri agar tidak ketergantungan secara terus-menerus. Pemerintah ingin masyarakatnya selain dapat bertahan tapi juga mandiri sehingga anggaran tidak hanya habis untuk kegiatan sosial namun juga produktif sehingga kondisi ekonomi tidak akan jatuh lebih terpuruk lagi karena di masa seperti saat ini tidak hanya kondisi sosial saja yang perlu diselamatkan namun juga ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Salah satunya melalui upgrading soft skill. 

Pemerintah ingin menumbuhkan kemandirian ekonomi di Masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, melalui progam pra kerja ini Pemerintah berupaya sebaik mungkin agar bagaimana dapat mengatasi covid-19 yang berdampak di berbagai sektor dapat tertatasi semua, baik itu kesehatan, sosial, maupun ekonomi, semuanya saling berkesinambungan. Sehingga Pemerintah memiliki proyeksi bahwa semua sektor tadi dapat diakomodasi, di sektor ekonomi contohnya seperti saat ini berupaya meningkatkan soft skill masyarakat agar tetap produktif dan dapat lebih mengembangkan kemampuanya, sehingga tidak hanya dapat bersaing tapi juga dapat memunculakn ide atau gagasan baru. Meskipun ada yang berpendapat bahwa paket pembelajaran yang diberikan banyak yang tidak relevan sehingga tidak berefek pada sektor yang terdampak.

Namun agar berimbang dan adil saya juga memiliki catatan bagi Pemerintah dalam progam Pra Kerja ini, diantaranya adalah

Progam Pra Kerja ini masih minim sosialisasi, bahkan bagi saya sendiri maupun orang disekitar saya yang masih dapat mengakases informasi masih sedikit awam terhadap bagaimana kriteria penilaian dalam progam ini, siapa saja yang boleh ikut serta, dan apa jaminan yang dapat diberikan progam ini selain insentif tadi yang relevan dengan dunia kerja dan dapat berkesinambungan. Hal-hal seperti tadi masih belum terjawab jelas. Ada baiknya apabila Pemerintah melalui Kemnaker melakukan upaya sosialisasi secara masif dan terbuka terhadap hal-hal tersebut.

Objektivitas dalam survei yang diadakan setelah menerima progam pelatian. Seperti yang diketahui bahwa bagi para peserta pra kerja akan mendapatkan sejumla insentif setelah mengisi survei penilaian setelah menerima progam pembelajaran. Namun perlu diperhatiakn aspek objektivitas dalam survei tersebut nantinya apakah sudah sesuai. Apaka penilaian benar-benar pbjektif atau hanya formalitas agar mendapat insentif tersebut sehingga diisi ala kadarnya.

Progam Pra Kerja memang masih sangat baru. Sehingga wajar menimbulkan pro dan kontra. Namun kita harus tetap proporsional dalam menyikapi, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Di akhir  tulisan ini saya mengutip perkataan dari salah satu publik figur yaitu Fiersa Besari "Sekali lagi ini hanya sudut pandang saya, bisa benar, bisa salah, karena memandang masalah tidak perlu saling menyudutkan, salam..."