Politik Oligarki, Gaya Baru Pemerintahan Jokowi

Sebelum memasuki pembahasan ada baiknya kita memahami dulu apa itu Politik Oligarki? Di dalam teori Thomas Aquinas, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan kelompok kecil sedangkan dalam oligarki penguasa negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. (Suhelmi, 2001)

Menurut seorang profesor dari Northwestern University, Jefrey A. Winters mengubah konsep dan pemahaman oligarki. "oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.

Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas". (Winters, Profesor Of Northwestern University)

Ada beberapa ciri-ciri Negara yang menganut atau menggunakan Sistem Pemerintahan Oligarki yakni, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan apakah Indonesia menganut sistem pemerintahan oligarki ini?

Seperti yang kita ketahui jika sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi, ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan. 

Jefrey Winters merupakan analisis politik (Daniealdi)"demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya". (Winters, Profesor Of Northwestern University)

Winters juga menjelaskan bahwa "ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan dengan saat ini. 

Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi". Winters pun menambahkan "jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela, hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum".

Sebenarnya sistem pemerintahan oligarki ini sudah ada sejak era Orde Baru dimana hanya Soeharto dan kelompoknya saja yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemerintahan di Indonesia, namun seperti yang kita ketahui sistem oligarki yang dibangun oleh Soeharto harus mengalami kehancuran ketika krisis pada tahun 1998 terjadi. 

Ribuan mahasiswa turun untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto karena dinilai gagal dalam membangun pemerintahan. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market". 

Menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia (Hadiz, 2004).

Lalu bagaimana dengan pemerintahan sekarang? apakah masih menggunakan sistem oligarki? Seperti yang kita ketahui, Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya (2 periode). 

Jokowi berhasil memenangkan kontes pemilu serentak pertama yang diadakan pada 17 april 2019 yang lalu dan mengalahkan pesaingnya yakni Prabowo Subianto. Menariknya ini kedua kalinya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo dalam kontes Pemilihan Presiden, sebelumnya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo di Pemilihan Presiden pada tahun 2014 lalu.

Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sering blusukan merupakan hal yang baru di politik Indonesia. 

Blusukan yang kerap dilakukan Jokowi saat masih menjabat walikota Solo hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat dirinya dikenal sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat. 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel yang berjudul "Jokowi dan Hukum Besi Oligarki" yang ditulis oleh Wim Tohari Daniealdi selaku Dosen FISIP Universitas Pasundan Bandung " pada prinsipnya setiap pemimpin yang lahir dalam demokrasi secara prosedural pastilah berasal dari rakyat" (Daniealdi). 

Hal itulah yang membuat Jokowi diusung oleh Megawati dari PDIP untuk maju sebagai calon Presiden pada tahun 2014. Jokowi dinilai mempunyai kepribadian yang kuat dalam berinteraksi dengan rakyat, sehingga Jokowi terpilih menjadi Presiden pada saat itu. Dalam artikel itu juga dijelaskan bahwa partai politik idealnya merupakan kanal untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 

Tapi menurut Michels, "semua partai politik tidak bisa melepaskan karakter elitisnya yang membuat terpisah dari rakyat dan menjadi kelas tersendiri yang disebut oligarki. Sebagai kelas tersendiri, mereka memiliki kepentingan sendiri dan akan berusaha mengamankan kepentingan tersebut". Inilah yang disebut Robert Michels sebagai "Hukum Besi Oligarki".

Sialnya, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat membutuhkan kelas oligarki tersebut demi mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat yang di embannya. 

Sebab hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum atau undang-undang atas nama rakyat, yang tanpanya kepemimpinan manapun tidak mungkin bisa bekerja. 

Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, setiap pemimpin dari rakyat akan secara otomatis membuka diri untuk bernegoisasi dengan kepentingan kelompok oligarki. Pada titik inilah dia mulai menjadi tawanan oligarki dan terealinasi dari rakyat.

Hal inilah yang mungkin sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi, dimana hubungan dia dengan kelompok oligarki memaksa Jokowi membuat keputusan-keputusan yang ditekan atau dintervensi oleh kelompok tersebut. Sehingga keputusan yang dibuat Jokowi menguntungkan kelompok oligarki tersebut.

Seperti yang terjadi pada saat Revisi Undang-Undang KPK, beberapa aktivis kelompok organisasi serta mahasiswa menuntut Jokowi untuk membuat Perpu untuk memulihkan KPK. 

Jika kita melihat situasi ini, sebenarnya masyarakat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang sukses dalam menangani kasus korupsi, terlihat banyaknya OTT yang dilakukan KPK kepada oknum-oknum bahkan elite parpol sekalipun. Sehingga masyarakat kecewa dengan keputusan yang dibuat Jokowi yang dinilai melemahkan KPK serta menguntungkan kelompok oligarki.

Mungkin kita bisa saja berasumsi bahwa pemerintahan sekarang ini merupakan gaya baru sistem pemerintahan oligarki Jokowi, terlihat dari bergabungnya kelompok oposisi ke pemerintahan Jokowi, ini dikhawatirkan akan terjadinya kesenjangan dalam berdemokrasi dimana tidak adanya oposisi yang mengawasi kinerja pemerintahan. 

Demokrasi yang baik perlu adanya check and balance dari masing-masing komponen, jika oposisi sudah bergabung maka pemerintahan oligarki sudah terbuka lebar dan menjadi jalan yang mulus bagi kelompok tersebut untuk mendapatkan kekuasaan abadi.       

 Namun perlu diingat bahwa Jokowi bukanlah elite parpol yang mempunyai basis dukungan yang kuat dari parpol lain. Dukungan Jokowi justru datang dari masyarakat itu sendiri yang cukup puas atas kinerjanya selama 5 tahun ini memimpin. 

Parpol lain justru memanfaatkan Jokowi untuk mengambil kekuasaan baik legislatif maupun sektor kementrian. Karena dalam politik dukungan itu tidak gratis perlu adanya politik etis (politik balas budi) untuk mencapai kekuasaan. 

Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan oleh parpol lain terhadap Jokowi, membuat Jokowi mau tidak mau memberikan kekuasaan kepada kelompok oligarki tersebut. 

Jokowi dinilai mempunyai kepribadian yang kuat dalam menarik simpatik masyarakat untuk memilihnya, ini terlihat dalam 5 tahun kepemimpinan dia, Jokowi berhasil menjaga citra baiknya sebagai pemimpin yang pro-rakyat, sehingga kelompok oligarki berdatangan untuk bernegoisasi pada Jokowi.

Sekarang ini kita hanya bisa berharap bahwa pemerintahan sekarang akan membawa kebaikan di Indonesia, banyak sekali mentri-mentri baru yang diambil dari orang-orang sukses dalam bisnis, seperti Nadiem Makarim, Erick Thohir, serta Wisnutama, dan yang paling mengejutkan adalah terpilihnya Prabowo sebagai Mentri Pertahanan, melihat dia adalah salah satu kelompok oposisi yang vokal terhadap pemerintahan Jokowi. 

Ini terlihat jelas bahwa oposisi kini hanya tinggal PKS dimana suaranya tidak terlalu kuat untuk menyuarakan aspirasi. Satu-satunya oposisi yang harus terus berdiri adalah kita sebagai mahasiswa yang haus akan keadilan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Sumber:

tempo.co/Jokowi dan Hukum Besi Oligarki/Wim Tohari Daniealdi Dosen Fisip Universitas Pasundan Bandung.

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market".

 Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat, Jakarta, 2001k, PT Gramedia Pustaka Utama.

Politik Oligarki: Gaya Baru Pemerintahan Jokowi?

Edited By

 Muhamad Rizal Khusaeni 

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta