Politik Oligarki, Gaya Baru Pemerintahan Jokowi

Menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia (Hadiz, 2004).

Lalu bagaimana dengan pemerintahan sekarang? apakah masih menggunakan sistem oligarki? Seperti yang kita ketahui, Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya (2 periode). 

Jokowi berhasil memenangkan kontes pemilu serentak pertama yang diadakan pada 17 april 2019 yang lalu dan mengalahkan pesaingnya yakni Prabowo Subianto. Menariknya ini kedua kalinya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo dalam kontes Pemilihan Presiden, sebelumnya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo di Pemilihan Presiden pada tahun 2014 lalu.

Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sering blusukan merupakan hal yang baru di politik Indonesia. 

Blusukan yang kerap dilakukan Jokowi saat masih menjabat walikota Solo hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat dirinya dikenal sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat. 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel yang berjudul "Jokowi dan Hukum Besi Oligarki" yang ditulis oleh Wim Tohari Daniealdi selaku Dosen FISIP Universitas Pasundan Bandung " pada prinsipnya setiap pemimpin yang lahir dalam demokrasi secara prosedural pastilah berasal dari rakyat" (Daniealdi). 

Hal itulah yang membuat Jokowi diusung oleh Megawati dari PDIP untuk maju sebagai calon Presiden pada tahun 2014. Jokowi dinilai mempunyai kepribadian yang kuat dalam berinteraksi dengan rakyat, sehingga Jokowi terpilih menjadi Presiden pada saat itu. Dalam artikel itu juga dijelaskan bahwa partai politik idealnya merupakan kanal untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 

Tapi menurut Michels, "semua partai politik tidak bisa melepaskan karakter elitisnya yang membuat terpisah dari rakyat dan menjadi kelas tersendiri yang disebut oligarki. Sebagai kelas tersendiri, mereka memiliki kepentingan sendiri dan akan berusaha mengamankan kepentingan tersebut". Inilah yang disebut Robert Michels sebagai "Hukum Besi Oligarki".

Sialnya, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat membutuhkan kelas oligarki tersebut demi mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat yang di embannya. 

Sebab hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum atau undang-undang atas nama rakyat, yang tanpanya kepemimpinan manapun tidak mungkin bisa bekerja. 

Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, setiap pemimpin dari rakyat akan secara otomatis membuka diri untuk bernegoisasi dengan kepentingan kelompok oligarki. Pada titik inilah dia mulai menjadi tawanan oligarki dan terealinasi dari rakyat.