Untuk mengwujudkan hal itu ada empat tanda yang harus diperhatikan. Pertama, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antarwilayah dalam kerangka NKRI.
Kedua, Kemandirian Pangan dengan dipertahankannya tingkat aman dan kualitas gizi serta instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.Â
Ketiga, Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukungnya yakni, sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.Â
Keempat, Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Bila kita mengacu pada Pasal 11 UU nomor 25 tahun 2004 Â tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, jika pak Jokowi memang ingin memindahkan Ibu Kota Negara maka harus melalui berbagai macam tahapan.
Pertama, pak Jokowi harus menunggu sampai RPJPN 2005-2025 selesai berlakunya. Artinya, pak Jokowi harus menyusun RPJPN untuk 20 tahun akan datang di forum Musrenbang yang mengikutsertakan masyarakat.
Kemudian dalam ayat 4nya disebutkan, Â Musrenbang tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang
sedang berjalan.
Artinya, kalo pak Jokowi mau memindahkan Ibu Kota Negara maka pembahasannya ada pada Musrenbang 2024. Itu baru pembahasannya, belum pelaksanaannya.
Karena yang akan melaksanakan tentu Presiden Periode 2025 keatas.
Tentu terlalu Percaya Diri (PD) kalo pak Jokowi membahasnya sekarang. Sebab kita belum tahu apakah Pak Jokowi adalah Pemenang Pemilihan Presiden 2019-2024.
Dan kedua sebagai rakyat jujur saya merasa dibohongi oleh pak Jokowi. Kenapa perencanaan perpindahan ibu kota negara tidak diutarakan pada saat Kampanye anda maju sebagai Calon Presiden Petahana?
