Kelompok C: Rekayasa
Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel untuk praktik dengan benda atau barang-barang sesungguhnya.
Kelompok D: Kedokteran/Kesehatan
Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktik. Contoh kegiatan klinik layanan misalnya praktik layanan sebagai dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan lain-lain.
Perlu transformasi pendanaan PT yang juga menekankan agar partisipasi pemerintah dalam membantu PTS lebih berkeadilan. Dalam hal ini pihak DPR khususnya Komisi X beberapa kali meminta pemerintah pusat untuk memberikan Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) dengan jumlah yang memadai.Â
Menurut DPR selama ini pemerintah memberikan perhatian yang masih rendah kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedangkan tuntutan yang diberikan kepada PTS sama dengan PTN.
Menurut DPR, PTN sudah banyak diberikan fasilitas, kesempatan bantuan dana, dan lain-lain. Sementara, PTS yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah PTN, dibebankan hal yang terlalu banyak tanpa bantuan (operasional).Â
Misalnya harus merger, harus bikin Lampus Merdeka, harus link and match dengan dunia kerja. Itu semua adalah cost dilain pihak bantuan dari pemerintah pusat tidak ada. Â Rekomendasi DPR lewat Komisi X sudah jelas, terkait prosedur BOPTS perlu adanya klasifikasi atau kriteria tertentu yang bersifat umum pada PTS. Misalnya, kriteria bantuan untuk PTS yang sudah berkembang dan memiliki prestasi atau kriteria bantuan untuk PTS yang kompetitif dengan dunia riset.
Rasio Pembagian Bantuan untuk Mahasiswa
Liberalisasi perguruan tinggi memang sulit dihindari. Hal ini akibat pemerintah melakukan ratifikasi atau kesediaan dalam menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS), yaitu perjanjian mengenai perdagangan dan jasa bagi anggota World Trade Organization (WTO).
