Bencana alam; pra, respon, pasca
     Sumber: dimodifikasi dari AHA Center, 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat variasi waktu pendirian lembaga. Sebagian badan dikukuhkan sebagai lembaga penanggulangan bencana yang saat ini beroperasi, kurang dari 10 tahun yang lalu (tidak termasuk: Kamboja, Singapura, dan Thailand). Namun, beberapa dari lembaga-lembaga ini telah lama berfungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, tetapi kini lebih ditegaskan kembali dengan mekanisme kerja yang paling efektif berdasarkan kebutuhan masing-masing negara, seperti di Indonesia, Malaysia dan Laos yang telah beberapa kali berganti nama dan pola kerja.
Hampir semua badan nasional penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN berfokus pada bencana alam, kecuali untuk tiga negara yang juga anggota Persemakmuran Inggris, yakni Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Negara-negara ini juga menggabungkan penanganan krisis yang disebabkan oleh bencana non alam dalam mandat institusional pada badan nasional penanggulangan bencana di negara mereka.
Dalam lingkup pekerjaan, semua negara telah melakukan tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu pra-bencana, tanggap bencana dan pasca bencana. Namun ada satu negara, yaitu Myanmar yang hanya berfokus pada respon bencana dan pasca bencana saja. Hal ini dipengaruhi oleh model dari pemerintah militer yang lebih berhati-hati dalam mendefinisikan manajemen risiko.
AGENDA DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ASEAN
Dari deskripsi karakteristik lembaga penanggulangan bencana nasional di negara-negara ASEAN, ada sejumlah agenda masa depan yang perlu ditargetkan:
- Penguatan lembaga pengelolaan bencana, melalui pendekatan kemitraan masyarakat-swasta, karena variasi kapasitas negara-negara ASEAN.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masyarakat ASEAN untuk lebih terlibat dalam upaya penanggulangan bencana, sejalan dengan semangat ASEANCommunity 2015.
- Memperluas jaringan kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, terutama mengenai isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Namun, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, yaitu:
- Bagaimana membuat kesepakatan politik dalam penanggulangan bencana antara pemimpin menjadi gerakan sosiologis dan budaya di masyarakat sipil dan masyarakat akar rumput, dalam konteks Komunitas sosial budaya ASEAN
- Bagaimana memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat bekerja lebih baik, melalui upaya penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi
- Bagaimana mengembangkan penggunaan teknologi di kawasan ASEAN untuk upaya penanggulangan bencana, khususnya untuk peramalan bencana dan sistem peringatan dini
- Bagaimana mendorong pengaturan kelembagaan ke tingkat yang paling teknis berdasarkan pada kerangka hukum formal linear.
- Bagaimana mengantisipasi kondisi pemanasan global dan degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan bencana yang lebih besar.
KESIMPULAN
Karakteristik badan nasional penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN, pada prinsipnya, telah dipengaruhi oleh variasi dan jenis bencana alam yang ada di masing-masing negara. Latar belakang pendirian lembaga ini juga sangat beragam. Ada beberapa lembaga yang didirikan sebagai respon dari peristiwa bencana alam besar. Sementara beberapa lainnya telah lama berdiri sebagai bagian dari manajemen krisis yang menaruh perhatian pada keamanan nasional dan keselamatan publik.
Perbedaan dan persamaan karakteristik badan nasional penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN telah menjadi modal yang baik untuk mengembangkan agenda penanggulangan bencana di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Namun, jumlah tantangan yang menyertai karakteristik ini juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di ASEAN di masa depan.
