Mohon tunggu...
Rizqin Mufidah choirina
Rizqin Mufidah choirina Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa

Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang...hobi saya membaca dan olahraga saya mendeskripsikan diri saya sebagai orang yang rajin namun hanya di waktu tertentu

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan yang Ideal di Indonesia

12 Oktober 2023   06:38 Diperbarui: 12 Oktober 2023   12:01 294
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber dari pinterest

Pada hakikatnya, nilai merupakan suatu takaran dalam menunjukkan kualitas yang terkait pada suatu objek, dan bukan objek itu sendiri. Demokrasi yaitu ide gagasan tau pandangan yang memprioritaskan hak yang sama  dalam pengambilan keputusan bagi setiap warga negara. Sehingga demokrasi dapat dikatakan takaran pada suatu ide atau pandangan pada persamaan hak serta perlakuan yang sama untuk seluruh warga negara.

Menurut John Dewey, yang termasuk nilai-nilai demokrasi yaitu toleransi, menghargai adanya perbedaan pendapat, mengetahui dan mengenali keanekaragaman dalam bermasyarakat, mampu menahan diri agar tidak merugikan orang lain, memiliki sikap kemanusiaan dan menaati aturan yang berlaku.

Menurut Srijanti, A. Rahman, berikut merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam nilai-nilai demokrasi :

1. Kesadaran akan pluralisme.

2. Sikap jujur serta pikiran yang sehat.

3. Kerjasama antar warga masyarakat serta sikap dan itikad baik.

4. Sikap kedewasaan.

5. Pertimbangan moral.

Contoh kasus pelanggaran demokrasi di Indonesia

1. Kasus Pelanggaran Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mencatat ada 6.274 kasus dugaan pelanggaran pemilu 2019 sejak masa kampanye Pemilu 2019 yang dimulai dari bulan september 2018. Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan jumlah tersebut terdiri dari laporan masyarakat setempat. Dari 6.274 kasus, terdapat 5.985 kasus yang ditemukan oleh jajaran Bawaslu sampai tingkat bawah, kemudian sisanya  sekitar 601 kasus lainnya berasal dari laporan masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan 10% dari laporan tersebut.Dari data itu, sebanyak 45 putusan pidana pemilu sudah dikeluarkan. Diantaranya, 12 putusan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 6 putusan politik uang, dan 3 putusan terkait tindakan menguntungkan salah satu calon.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun