Mohon tunggu...
Risma YuliaMarsya
Risma YuliaMarsya Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

hai saya adalah seorang mahasiswa fakultas ekonomi, yang ingin memulai terjun di dunia penulisan selain itu untuk memenuhi penugasan saya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mahkamah Konstitusi

4 November 2024   23:10 Diperbarui: 4 November 2024   23:16 56
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Putusan MK terhadap Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia

PENGARUH KEPUTUSAN MK TERHADAP DINAMIKA POLITIK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Pengertian, tujuan, fungsi, tugas dan wewenang MK (Mahkamah Konstitusi)

Apasih MK

        Apasih mk itu? MK atau Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yudikatif yang didirikan oleh negara MK berperan untuk mengadili suatu perkara-perkara tertentu yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan juga, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia tentang konstitusi serta menjaga tetap tegakna konstitusi melalui sistem-sistem yang modern

        Anggota-anggota MK terdiri dari sembilan  orang hakim. Dengan perincian 3 orang dipilih oleh DPR(Dewan Perwakilan Rakyat), 3 dipilih oleh presiden, dan 3 lagi dipilih oleh MA(mahkamah agung. Meskipun untuk menjadi anggota MK dipilih oleh DPR(Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, dan MA(mahkamah agung) tetap memiliki banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi  diantaranya ada syarat khusus, syarat administrasi dan syarat rangkap jabatan.

Cara MK mengambil keputusan

        Sebuah mahkamah konstitusi tentunya akan selalu dihadapkan dengan banyak perkara yang harus diputuskan segera untuk itu tentunya harus menggunakan langkah-langkah yang tepat untuk kemaslahatan umat.

Langkah pertama adalah musyawarah. “Majelis hakim akan menuangkan argumentasi yang sesuai hukum,” ujarnya. Sembilan hakim konstitusi akan memaparkan argumen masing-masing hingga bisa mendapatkan kesimpulan.

Langkah yang ke dua adalah apabila pada langkah pertama belum ditemukan jawaban maka para hakim akan melakukan pemunggutan suara. Tetapi pemungutan suara juga bisa menjadi jalan buntu apabila ada salah statu hakim yang tidak hadir dan ini akan menyebabnkan keseimbangan suara diantara para hakim.

Langkah yang ke tiga yatitu ketua majelis hakim akan mempertimbangkan dalam proses mengambil keputusan itu apabila tahap kedua yaitu pemungutan suara terjadi keseimbangan

 

 

Tujuan dan fungsi dibentuknya MK

        Dalam pembentukan MK tentunya negara memiliki tujuan dan fungsi. Diantara lain :

  • Mengadili kasus paa tingakatan pertama dan tingkatan akhir dimana tiap putusannya adalah tidap dapat diganggu gugat
  • Membuat suatukeputusan apabila DPR(Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden melakukan kesalahan yang melanggar hukum

Tugas dan wewenang MK

          Dalam kedudukannya MK (mahkamah konstitusi) mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK(mahkamah konstitusi) berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (tidak dapat diganggu gugat) untuk:

Menguji UU (undang-undang) terhadap (UUD) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memutuskan pembubaran partai politik

Memutuskan perselisihan pada hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, MK memiliki kewenangan tambahan yaitu Memutus perselisihan dari hasil pemilihan Bupati, Gubernur, dan Walikota ketika belum terbentuknya peradilan yang khusus.

  • Dampak terhadap Politik

                   Setiap keputusan yang dibuaat oleh mahkamah konstitusi tentunya membawa dampak terhadap dinamika poitik di indonesia. Hal ini dikarenakan merubah tatanan politik yang sebelumnya, merubah peraturan dan membawa pembaharuan.

Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Hukum     

          Tingkat kepercayaan masyarakat indonesia terhadap lembaga hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana seorang hakm mengambil keputusan dan menjalankannya. Bayangkan saja apabila eorang hakim mengambil keputusan tetapi tidak ada tindakan lagi apakah masyarakat dapat mempercayainya.

          Maka dari itu lembaga hukum di indonesia akan menetapkan sanksi-sanksi bagi siapa yang melanggar hukum yang telah dibuat. Pemerintahan di Indonesia juga telah berusaha dengan baik dalam menegakkan hukum meskipun masih banyak kelalaian dan kesalahan yanh terus-menerus ada di Indonesia.

Respon Masyarakat Sipil 

          Siapasih masyarakat sipil itu? Masyarakat sipl adalah Masyarakat sipil adalah suatu yang merujuk pada tindakan sosial yang dilakukan oleh individu maupun  kelompok dan tidak terhubung dengan atau ditegakkan  oleh otoritas negara. Masyarakat sipil juga dapat dimaknai sebagai "bagian ketiga" dari masyarakat yang terpisah dari pemerintah dan bisnis.

Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam demokrasi, antara lain: sebagai perantara otoritas publik dan warga negara, Memperjuangkan kepentingan umum, Membatasi campur tangan antara pemerintahan dan negara, mengindikasi sikap kritis dalam kehidupan politik.

Dampak putusan MK (Mahkamah Konstitusi)

          Setiap putusan yang dibuat oleh para pemilik kekuasaan tentunya memiliki banyak dampak, Pada saat ini kita akan membahas dampak yang disebabkna oleh putusan MK (Mahkamah Konstitusi). baik dampak positif maupun dampak negatif.  Dampak pada jangka panjang maupun jangka pendek.  

Dampak putusan MK (Mahkamah Konstitusi)

  • Menyelesaikan permasalah yang terjadi
  •           Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi)tentunya merupakan solusi pada tiap permasalah yang ada. Dengan begitu tiap permasalahan yang ada dan diadukan akan mendapatkan solusi dan akan diadili dengan tepat oleh para hakim konstitusi.  Jadi MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai penyelesai masalah.
  • Membawa keadilan
  •           Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga bisa dikatakan membawa keailan karena setiap masalahyang ada akan dipertimbangkan oleh hakim, tidak dihakimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun, tidak seluruhnya MK (Mahkamah Konstitusi) itu bersih.
  • Kepercayaan masyarakat
  •           Dengan diatasinya perkatra-perkara sangketa yang terjadi membuat masyarakat akan tetap percaya pada pemerintahan. Karena MK (Mahkamah Konstitusi) mengadili dan memberikan solusi.

Stabilitas Demokrasi 

          Indonesia adalah negara demokrasi dimana kekuasaan ada ditangan rakyat. Jadi Setiap tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah maupun anggotanya tentunya akan mempengaruhi stabilita demokrasi. MK (Mahkamah Konstitusi) harus berhati-hati dalam langkah pengambilan keputusan karena Untuk tetap menjaga stabilitas demokrasi.

 Cara menjaga stabilitas demokrasi :

  • Transparasi
  •  Setiap keputusan yang dibuat oleh MK (Mahkamah Konstitusi) harus bersifat transparan, terbuka tanpa ada yang ditutupi da disembunyikan
  • Hukum yang adil
  •           Dalam proses penggambilan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) harus besikap adil. Dengan artian hukum berlaku sama pada tiap orang-orang yang bersalah.
  • Memiliki visi-misi yang jelas
  •  MK (Mahkamah Konstitusi) harus memili vivi- misi yang jelas karena sebelum mengadili seseorang maupun sebuah masalah MK (Mahkamah Konstitusi) harus mempunyai sebiuah tujuan yang ingin dicapainya.
  • Melindugi kaum minoritas
  •  MK (Mahkamah Konstitusi) harus harus melindungi kaum minoritas, karena jka tidak mereka tidak akan mau kembali lagi ke jalan hukum dan tentunya akan di tindas oleh kaum-kaum mayorits.

Perubahan Sosial dan Hukum 

                   Perubahan sosial adalah sebuah perubahan perilakku masyarakat baik menjadi bertambah baik maupun menjadi bertambah buruk seperti sebuah hubungan yang berbeda dari sebelumnya. Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pasti membawa perubahan terhadap sosial dan hukum di Indonesia. Dikarenakan terkadang keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) memperbarui hukum-hukum yang ada dan yang telah berlaku lama diIndonesia hal ini juga menyebabkan perubahan sosial masyarakat.

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun