Demokrasi Berkualitas : Butuh Hukum Yang Kuat Bukan Sekedar Hasrat
APA ITU DEMOKRASI? Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana suatu kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau warga negara secara langsung atau berada pada perwakilan yang mereka pilih. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yang mana "demos" berarti "rakyat" dan "kratos" berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan".
Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, pengajuan , atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, Â yang di mana pemerintahan dijalankan sesuai apa yang di inginkan oleh mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas.
peran utama hukum di negara Indonesia
peran utama hukum negara adalah untuk menjamin keadilan serta keamanan. Keadilan menjadi tujuan utama pada ri penerapan hukum karena banyaknya  perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang memerlukan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Tanpa adanya hukum yang mengatur, masyarakat akan menjadi kacau dan tidak teratur. Maka dari  itu, hukum negara hadir dalam menciptakan kerangka yang teratur dan menjamin bahwa tiap individu memiliki hak yang sama terhadap keadilan. Selain menjamin keadilan, hukum negara juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu.Hak-hak ini meliputi hak asasi manusia yang merupakan hak yang dimilikit pada setiap individu sebagai manusia. pada negara demokrasi seperti di Indonesia, hukum negara memiliki peran tambahan dalam menjaga keseimbangan  hak dan kewajiban warga negara dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif dari rakyat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan kekuasaan diantara pemerintah dan rakyat. Yang artinya, hukum negara menjadi dasar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik suatu negara.
Penerapan demokrasi di indonesia
Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dipilih oleh kebanyakan  rakyat Indonesia, tentu memiliki harapan besar untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, dalam praktiknya, penerapan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
- Kedaulatan Rakyat: Semua kekuasaan berada  pada rakyat dan dilaksanakan atas nama rakyat. Hal ini berarti rakyak sangat berkuasa dan mempengaryhi suatu pemerintahan.
- Pemilihan Umum yang dilakukan secara berkala: Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan terbuka
- Hak Asasi Manusia: Setiap individu tentunya memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
- Pemerintahan yang Bertanggung Jawab: Pemerintah harus selalu bertanggung jawab kepada rakyat atas apa yang diamanahkan kepada pemerintah itu sendiri dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum.
- Kebebasan Berpendapat : Warga negara bebas menyampaikan pendapat dan membentuk suatu organisasi.
- Kebebasan dalam Media massa : Media massa berperan penting dalam hal penyampaikan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Apalagi di zman sekarang ini yang semua serba cepat.
Tantangan Hukum Di Indonesia
 Korupsi: Korupsi adalah suatu tidakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan.tindakan korupsi juga Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.Praktik korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
 Kesenjangan Sosial: Kesenjangan sosial adalah salah satu permasalahan yang mengakar di Indonesia , kesenjangan sosial adalah ketidakstabilan sosial yang menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek perekonomian. Kesenjangan sosial terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kesenjangan sosial yang tinggi menyebabkan ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik sosial.
 Radikalisme: radikalisme adalah Tindakan kekerasan oleh dilakukan oleh sekelompok orang kepada kelompok lain, tindakan ini juga main hakim sendiri oleh seseorang maupun sekelompok dan tindakan anarkis ketika  mensikapi adanya perbedaan yang ada di masyarakat serta tindakan anarkis ketika menyatakan pendapat  Munculnya kelompok-kelompok radikal menyebabkan terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 Interferensi Politik: adanya Campur tangan politik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum,  juga dapat menghambat demokrasi.
 Kelemahan Sistem Politik: Sistem politik yang belum sepenuhnya matang dan efektif dapat menjadi kendala dalam menjalankan demokrasi. Seperti kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan proses kebijakan, birokrasi yang kompleks dan lambat, dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.
Kasus-kasus korupsi
Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit
      Kasus ini merupakan penggunaan  lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit yang memiliki  luas sebesar 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.Lahan tersebut di gunakan  tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003-2022. Karena kasus ini negara mengalami kerugian mencapai Rp104,1 triliun. Berdasarkan  hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu  kerugian keuangan negara senilai Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak Rp99,2 triliun.
Kasus Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur
      Kasus ini terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Yaitu, penunjukan langsung penjualan minyak mentah  bagian negara mulai 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011.
Kasus Pengelolaan dana pensiun di PT Asabri
      Kasus ini terjadi di sektor finansial. Yaitu, kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan negara hingga mencapai  Rp22,78 triliun.
      Nilai kerugian ini timbul karena penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri secara tidak sesuai ketentuan antara tahun 2012 sampai tahun 2019
Sistem hukum di Indonesia
Hukum pidana Indonesia adalah gabungan dari semua peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Ciri-ciri hukum pidana
- mengatur hubungan antar anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang memiliki kuasa tata tertib dalam masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan  tidak boleh dilakukan, dengan adanya konsekuensi ancaman sanksi tertentu.
- hubungan-hukum antar masyarakat (warga negara) dengan negara yang memiliki kuasa pada tata tertib masyarakat itu.
- Cepatnya pengambilan tindakan oleh pegadilan. Setelah adanya pelanggaran maka alat pelengkap negara seperti jaksa, hakim dan polisi akan segera bertindak. Pihak korban hanya perlu melaporkan saja kepada pihak berwajib(polisi).
Hukum perdata
     Hukum perdata adalah hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, tujuan hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu.
Ciri-ciri hukum perdata
- pengadilan baru menindaklanjuti setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. penggugat didalam perkara itu adalah berasal dari Pihak yang mengadu.
- Memperbolehkan adanya macam-macam interprestasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata
- menngatur tentang hukum keluarga, hukum harta kekayaan , dan hukum warisan
daftar pustaka
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Aliza+Qory+Imeltha+1898%20(1).pdf
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/
http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/979/1/Jurnal%20JIAPD%20Radikalisme.pdf
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
