Sebelmnya seperti para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat islam dan adat di kalangan masyarakat setempat. Namun penolakan terhadap Rohingya tidak hanya dilakukan oleh warga Aceh saja. Warganet seluruh Indonesia ramai-ramai menyerbu akun media sosial UNHCR Indonesia yang terus menerus mendesak  pemerintah untuk memberikan mereka tempat tinggal, makanan, uang, dan juga pulau kosong untuk mereka secara cuma-cuma.
Mengenai hal ini, masyarakat Indonesia mengeluh dan terus-menerus mendesak pemeritah untuk menerbitkan kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi strategi yang ampuh untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan mengembalikan kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah, efektivitas kebijakan yang diterapkan, dan integritas pejabatnya. Oleh karena itu, teori kepercayaan politik dan konsep kepuasan publik menjadi acuan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi terutama dalam kasus imigran Rohingya ini.
Penulis: Aneke Kervina Rosya & Ririn Alfiyani
