Patut diduga, salah satu kemungkinan berubahnya sumber pembiayaan dari pinjaman menjadi APBN murni, adalah faktor di atas. Pasti ada kemungkinan lainnya juga yang tentunya hanya anggota DPR dan ‘aktor’ lainnya yang terlibat, yang tahu.
Pinjaman dan Prudence-nya
Pnjaman-pinjaman yang penuh dengan syarat tersebut tentu baik adanya. Meskipun kadang-kadang cukup ‘menyedihkan’, ketika mengetahui fakta dibaliknya.
Coba lihat pekerjaan MRT yang dibiayai pinjaman dari Jepang. Banyak pekerja tingkat seniornya yang berasal dari Jepang. Jepang ingin memastikan bahwa pekerjaan selesai dan tanpa korupsi. Dengan mempekerjakan orang Jepang, biaya lebih mahal dan sebagian uangnya kembali ke Jepang. Indonesia harus membayar seluruhnya. Ini terkait tentunya dengan ketidakpercayaan kepada kapasitas Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya termasuk manajemen proyeknya.
China juga demikian. Sebagai pendatang baru dalam pinjaman dengan AIIB-nya, China menggunakan syarat yang lebih longgar dibandingkan World Bank dan ADB. Akan tetapi, China akan mensyaratkan penggunaan tenaga kerjanya, tidak seluruhnya, untuk menyukseskan proyek yang dibiayai. Apalagi yang modelnya Build Operate Transfer (BOT).
Sementara Asian Development Bank menegaskan perlunya akuntabilitas dengan standar tinggi untuk setiap pinjaman yang diberikan. Mekanisme akuntabilitas bahkan dibuat dalam dokumen sendiri yang diberi judul Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas keluaran tahun 2012. Dalam dokumen tersebut tegas disebutkan tentang kepatuhan, proses satu pintu, efisiensi, transparansi dan pengungkapan informasi.
Dengan demikian, setiap pinjaman dari ADB harus melaksanakan prinsip-prinsip di atas secara ketat. Itu menjadi persyaratan akan disetujuinya pinjaman yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.
World Bank juga relatif menggunakan pendekatan yang sama. Dalam Project Document yang selalu disiapkan sebelum pinjaman dapat diproses, mekanisme akuntabilitas merupakan hal yang digariskan dengan tegas.
Di dalam Project Dcoument, atau sejenisnya, dicantumkan kerangka kerja, monitoringnya, besaran biaya secara rinci, manajemen keuangan (financial management), manajemen pencairan (disbursement management), dan manajemen pengadaan (procurement management). Indikator-indikator, output dan otucome proyek juga dijabarkan secara rinci. Manfaat pinjaman serta risiko yang muncul dari berbagai faktor juga diidentifikasi. Monitoring tata kelola pinjaman juga ditentukan dan disyaratkan.
Tentunya dengan adanya berbagai aturan dan syarat pinjaman, akan membantu pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pinjaman tentunya menjadi hal yang harus pertama kali dijabarkan, baru kemudian dilakukan kelayakan pinjaman oleh pemberi pinjaman.
Biasanya, waktu yang diperlukan sejak mengajukan pinjaman hingga realisasi memerlukan waktu yang lama. Prosesnya bahkan bisa sampai 2 tahun. Banyak diskusinya terkait hal-hal yang memastikan bahwa pinjaman akan digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan, output dan outcome yang ditentukan.
