Program membagi-bagikan uang ini, meskipun Agus Silvy menolak mengatakannya sebagai program bagi-bagi uang, tentunya menarik perhatian dan juga minat banyak orang. Siapa juga yang menolak uang, apalagi sepertinya gratis. Program ini rawan gagal, karena belum tampak yang namanya mekanisme pengaturan, kontrol, management dan sanksi. Ini membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang besar.
Program bagi-bagi uang dipandang tidak baik. Bahkan dalam kebencanaan sendiri pun dikenal program bagi-bagi uang yang sering disebut dengan Cash for Work. Program ini sebenarnya tidak gratisan, tetapi memberikan uang kepada masyarakat untuk bekerja yang sifatnya kasar. Program ini dipercaya memberdayakan masyarakat yang terdampak bencana supaya tidak terlalu lama mengalami trauma dan kesedihan. Program Cash for Works ini pun dinilai tidak baik.
Mengapa Cash for Work ini tidak baik? Pengalaman di daerah-daerah bencana, program seperti ini membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai sosialnya yakni gotong-royong. Masyarakat menjadi terbiasa dengan program berbasis uang. Uang yang cepat dan segar. Tidak ada lagi budaya kerja sama. Semuanya dinilai dengan uang.
Di program lain, dana bergulir (revolving fund) dengan sistem tanggung-renteng juga gagal. Setidanya seperti disampaikan oleh Basuki-Djarot bahwa program serupa yang dilaksanakan oleh Fauzi Bowo mengalami gagal bayar, penyelewengan dan juga memasukkan banyak orang ke hotel prodeo.
Moral hazard menjadi satu ancaman tersendiri, karena berhubungan langsung dengan uang. Bagi-bagi rejeki ini juga semakin sulit dilaksanakan karena permasalahan data. Mungkin sering dengar kalau daftar DPT pun tidak pernah benar-benar solid.
Sekali lagi dari perspektif kebencanaan, ketika pemerintah mengumumkan bantuan stimulan kepada penduduk yang rumahnya rusak, maka jumlah rumah rusak akan bertambah. Rumah yang rusak sedang, akan dirusak supaya masuk kategori rusak berat. Rumah rusak ringan dirusak supaya menjadi rusak sedang. Karena dana stimulan untuk rusak berat lebih besar dari rusak sedang. Moral hazard ini benar-benar menjadi kendala. Bahkan bantuan untuk pengungsi pun sering sekali disunat oleh pejabat sehingga beberapa diantarnya masuk penjara. Uang segar menggoda untuk berbuat curang.
Sangat besar godaan dan kerugian memberikan bantuan uang kepada masyarakat. Sistemnya harus dibuat dan dibangun dengan pengawasan yang ketat. Sementara, kita semua sadar di pengawasan negara ini lemah.
Dengan keisengannya, seorang pengguna facebook menghitung besaran biaya yang digunakan untuk membagikan uang di APBD DKI Jakarta dalam tiga program ini. Totalnya lebih dari 45 trilyun rupiah (75%) dari total APBD 2016. Lalu, biaya untuk mengawasi juga akan sangat besar. Karena tidak hanya terkait sistem perbankan. Tetapi juga sumberdaya untuk melatih, mengawasi, memonitor, mengevaluasi, memberikan sanksi dan seterusnya.
Sepertinya, Agus-Silvy harus bekerja keras untuk menggali sumber-sumber dana untuk menambah APBD menjadi sekitar 125T. Harapannya, dengan APBD sebesar itu, program bagi-bagi uangnya dapat dijalankan dan biaya manajemennya juga tersedia. Bisakah?
Penataan Kota Tanpa Menggusurnya Anies
Lain Agus, lain Anies tentunya. Dua program Anies-Sandi yang menonjol adalah One Kecamatan One Center of Entrepreneuship (OK OCE) dan penataan kota tanpa menggusur. Program-program lainnya sepertinya sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, sehingga yang benar-benar baru relatif tidak ada. Akan tetapi dua program yang menonjol dalam setiap diskusi dan blusukannya adalah dua program di atas.
