Sekolah dan Bimbingan Belajar Serta Peran yang Tertukar

[caption caption="Bimbingan Belajar mengambil alih peran sekolah. Foto: olx.co.id"][/caption]Barisan motor tertata rapi di depan gedung tua yang telah disulap menjadi tempat bimbingan belajar itu. Parkiran itu penuh. Bahkan mobil-mobil peserta bimbingan belajar lainnya berjejer di sepanjang jalan di depan gedung tersebut. 

Barisan motor dan mobil yang parkir di bimbingan belajar di bilangan Jalan Van Deventer Bandung itu menunjukkan jumlah peserta bimbingan belajar yang sedang belajar. Hari itu sepertinya seluruh murid kelas XII hadir untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian.

Pemandangan seperti itu ditemui hampir setiap hari, akhir-akhir ini. Kondisi ini terjadi karena berkaitan dengan musim  ujian nasional SMA. Bahkan, jam pelajaran ditambah untuk menampung permintaan siswa yang ingin mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional dan selanjutnya ujian masuk perguruan tinggi.

Pemandangan seperti ini juga didapati di bimbingan belajar di lokasi lain yang banyak bertebaran di Bandung, dan pastinya di kota-kota lainnya, terutama yang digelari kota pendidikan. Meskipun bimbingan belajar banyak di Bandung, sepertinya semuanya mendapatkan konsumen. Kebutuhan akan adanya pelajaran tambahan ini tentunya direspon oleh mereka yang memahaminya. Musim-musim ujian menjadi saat yang paling sibuk bagi bimbingan belajar ini.

Fenomena bimbingan belajar ini, khususnya di kota Bandung, bisa ditelusuri jejaknya sejak tahun 80-an. Berawal dari hanya memberikan bantuan les ringan kepada teman-teman, mahasiswa-mahasiswa cerdas ini membuka layanan yang lebih luas. Bantuan belajar ini tidak hanya untuk kalangan sendiri lagi, tetapi juga masyarakat yang lebih luas yakni kalangan pelajar pada umumnya. Permintaan yang berkembang melahirkan banyak pusat-pusat bimbingan belajar.

Pemilik bimbingan belajar ini memasarkan jasa bantuan belajar ini dengan berbagai strategi pemasaran. Umpan pemasaran ini disambut dengan baik oleh para siswa kelas tiga SMA atau kelas XII, yang hendak ujian kelulusan dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Mereka merasa pelajaran di sekolah tidak mencukupi sehingga perlu mendapatkan tambahan di luar sekolah.

Tambahan embel embel pasti lulus, sebagaimana strategi pemasaran bimbingan belajar, maka berduyun-duyunlah siswa SMA kelas XII untuk ikut bimbingan belajar. Pada kondisi tertentu, siswa-siswa ini tidak akan percaya diri untuk menghadapi ujian, jika tidak ikut bimbingan belajar. Orang tua pun merogoh lebih dalam lagi sakunya untuk memenuhi rasa tidak percaya diri anak-anak mereka, yang kemudian ditularkan kepada orang tuanya.

Pemasaran dibuat sangat gencar dengan berbabagai jurus dan strategi. Berbagai program seperti jaminan uang kembali jika tidak lulus. Mungkin yang punya uang tetapi kurang pintar akan memilih program ini. Program lain langsung menyasar nama nama perguruan tinggi top. Program jaminan masuk ITB, program jaminan masuk UNPAD adalah beberapa contoh program jualan pusat bimbingan belajar. Tidak cukup sampai disitu, bahkan program menyasar jurusan favorit juga disediakan, misalnya program masuk Fakultas Kedokteran UNPAD.

Program-program private juga dibuka. One to one dengan guru-guru terbaik di bimbingan belajar tersebut juga ada. Tentunya biayanya jauh lebih besar. Kelas private terbatas dengan lima siswa juga disediakan. Siswa ‘berkantong tebal’ menyerbu menu khusus ini.

Untuk meningkatkan eksklusifitas yang didasarkan pada tingkat kecerdasan siswa, bahkan ada bimbingan belajar yang membuka kelas untuk siswa hanya dari satu sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah favorit. Ini menciptakan kelas tersendiri, karena kelas khusus ini diikuti oleh siswa-siswa dari satu sekolah favorit, seperti SMA 3 Bandung, maka siswa lain menjadi minder sendiri.

Program yang ditawarkan bimbingan belajar ini menjadi populer karena tingkat percaya diri siswa untuk menghadapi ujian kelulusan dan masuk perguruan tinggi, menurun. Kegesitan bimbingan belajar ini dalam menciptakan kekurangpercayaan diri siswa ini berhasil. Para siswa ini tidak akan percaya menghadapi ujian kelulusan dan ujian masuk perguruan tinggi jika tidak ikut serta menjadi murid di salah satu bimbingan belajar.

Dengan latahnya, tanpa melarang siswa untuk ikut bimbingan belajar, sekolah kadang-kadang membuat program kelas tambahan untuk menghadapi ujian nasional. Biasanya dilakukan tiga bulan sebelumnya. Pengajarnya guru-guru sekolah itu juga. Peserta didik diwajibkan untuk ikut. Dampaknya, siswa ikut dua pelajaran tambahan, di sekolah dan di bimbingan belajar.

Sekolah seolah-olah gagal di mata siswa sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dalam menghadap berbagai ujian. Beban murid menjadi bertambah. Hingga pada akhirnya menciptakan momok baru bagi calon lulusan SMA ini. Program-program ditambah untuk menarik minat siswa dan orang tua. Psikotes juga menjadi bagian dari jualan. Penelusuran bakat dan jurusan juga dilakukan, bukan oleh sekolah tetapi bimbingan belajar, tentunya hanya sebagai strategi pemasaran.

Fenomena ini terus berlanjut. Jika awal-awalnya hanya untuk kelas tiga SMA atau kelas XII, promosi selanjutnya adalah program naik kelas, dilanjutkan dengan program pasti naik kelas. Dengan program ini, anak anak kelas 2 dan 1 SMA disasar. Jualan ini laku keras. Sepertinya ini juga mendapatkan pengakuan dari orang tua siswa. Orang tua dibayang-bayangi kegagalan anaknya jika tidak mengikuti bimbingan belajar, bahkan untuk naik kelas pun. Program bimbingan belajar dengan mendatangkan guru ke rumah pun ternyata tergilas oleh gencarnya pemasaran dengan berbagai gimmick-nya itu.

Selesai menggarap murid-murid di sekolah menengah, bimbingan belajar ini memperluas jangkauannya. Selanjutnya siswa-siswa yang disasar adalah siswa-siswa SMP. Awalnya hanya kelas tiga, dan dengan strategi yang sama seperti yang diterapkan di SMA, berikutnya kelas 2 dan kelas 1 SMP pun menjadi peserta bimbingan belajar. Untuk kelas 3 SMP, dibuka program lulus UN dan masuk SMA favorit.

Ternyata tidak berhenti hingga disitu. SD pun disasar dengan tema lulus UN dan masuk ke SMP favorit. Program-program bahkan berevolusi terus hingga sekarang program bimbingan belajar jadi lengkap. Mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA atau kelas XII. Program-program laris manis. Siswa-siswa membanjiri bimbingan-bimbingan belajar.

Kejadian selanjutnya adalah mentalitas mengandalkan bimbingan belajar menjadi jamak di dalam diri para pelajar. Para siswa ini lebih percaya diri dengan belajar di bimbingan belajar daripada di sekolah, tempat yang seharusnya menyemai proses pendidikan itu sendiri. Para siswa cenderung lebih fokus di bimbingan belajar dari pada di sekolah. Mereka cenderung  mengatakan nanti belajarnya di bimbingan belajar saja. Bahkan lebih parahnya lagi, program belajar di rumah pun diserahkan ke bimbingan belajar ini. Orang tua melepaskan tanggung-jawabnya membantu anak belajar di rumah. Sekolah juga demikian.

Sampai disini, kemudian peran sekolah dipertanyakan. Sekolah yang harusnya menjadi tempat penyemaian proses pendidikan dan moralnya, perannya sudah diambil oleh pusat-pusat bimbingan belajar. Kalau pun masih ada yang tertinggal, mungkin hanya pendidikan moralnya. Itu pun masih diragukan juga, karena sudah lama dikeluhkan oleh para pemerhati pendidikan bahwa pendidikan moral sudah jauh berkurang di sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau jaman dulu setidaknya masih ada pelajaran Moral Pancasila. Kini tidak ada lagi program pendidikan moral dan etika ini. Fenomenanya sudah kelihatan di masyarakat. Setidaknya yang paling gres adalah kasus Sonya dari Medan.

Sekolah bahkan sepertinya merasa bersyukur dengan posisi ini karena mengurangi beban moral sekolah dan sekaligus moral para pendidik. Jika ini yang terjadi, para guru akan mengabaikan proses belajar ini karena sudah diambil kendalinya oleh bimbingan belajar. Sekolah nantinya menjadi pusat pendidikan yang tinggal label saja. Sekolah hanya menjadi lembaga yang memproduksi izajah saja dan proses pendidikannya diserahkan kepada pusat-pusat bimbingan belajar.

Jadinya, siswa-siswa tidak memiliki mentalitas yang mengakui dan menghargai proses. Semuanya diserahkan ke bimbingan belajar, dimana bimbingan belajar hanya berorientasi pada hasil akhir. Sayangnya, meskipun mereka ikut bimbingan belajar, ternyata hari-hari yang paling banyak siswanya adalah hari-hari ujian. 

Masa belajar ditambah dan bahkan hingga minggu pun digunakan untuk waktu belajar. Ini sangat mengkhawatirkan, karena semua hanya memikirkan hasil akhir tanpa mau memikirkan proses. Ini disambut dengan baik oleh bimbingan belajar dengan berbagai formula-formula ‘sakti’ yang digadang-gadang untuk dengan mudah mendapatkan hasil akhir. Proses menjadi satu hal yang tidak relevan dalam kasus ini. Jurus cepat, jurus maut, jurus singkat adalah jualan yang laris manis.

Dengan metode rumus-rumus cepat ini yang ‘ditemukan’ di bimbingan belajar, murid harus benar-benar hafal dengan cara dan model soalnya. Sedikit model soalnya diubah, runyamlah mereka. Tibat-iba dunia menjadi gelap gulita. Tidak bisa menjawab. Lalu, komentar mereka, soalnya kok beda yah!

Tidak semua juga bimbingan belajar ini berlaku jujur. Untuk memenuhi hasrat menjadi yang terbaik dengan indikator berupa jumlah siswanya yang masuk perguruan tinggi negeri, cara-cara curang ternyata digunakan. Beberapa tahun sebelumnya ditemukan laporan adanya jawaban ujian nasional bahkan ujian masuk perguruan tinggi yang ‘bersumber’ dan beredar di lembaga bimbingan belajar ini. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendapatkan soal ujian bahkan jawaban dari soal soal tersebut. 

Tentunya, ada kecurigaan, pihak-pihak yang terlibat hingga para oknum di kantor pemerintah yang menangani persoalan pendidikan ini. Beberapa pihak pernah dipenjarakan karena kasus ini. Strategi lain juga ditawarkan, yakni menyediakn ‘joki’ alias peserta pengganti. Bisa dikatakan berbagai cara ‘ditemukan’ dan ditawarkan.

Fenomena ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Sekolah yang seharusnya menjadi kawah candra di muka untuk menciptakan murid murid cerdas dan berakhlak dan memahami proses dan nilai bahwa kerja keras akan menghasilkan, tidak terjadi. Peran sekolah menjadi tereduksi hanya menjadi lembaga stempel dan yang berhak mengeluarkan ijazah. Sekolah tidak lagi memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk anak anak. Proses pendidikan telah tereduksi menjadi suatu proses untuk mendapatkan nilai pelajaran yang tinggi. Cara cara yang digunakan menjadi domain masing masing siswa. Sekolah bahkan berperan juga dalam merusak proses yang seharusnya.

Atas nama nama baik sekolah dan berimplikasi pada gambaran kualias pendidikan suatu kota atau provinsi, kerjasama dengan para pihak diupayakan untuk mendapat angka tinggi ini. Jika angka tinggi ini pun masih gagal di dapatkan, sekokah masih memiliki mekanisme ‘ajaib’ yakni katrol nilai.

Lengkaplah sudah carut marut fungsi sekolah. Peran utama sekolah telah diambil bimbingan belajar. Prestasi sekolah yang gilirannya menjadi gambaran prestasi kota atau provinsi yang dicerminkan oleh nilai nilai tinggi akan didapatkan dengan cara apa pun. Proses merusak ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Peran tertukar ini harus dikembalikam. Sekolahlah yang menjadi tempat belajar dan mendidik, bukan pusat-pusat bimbingan belajar ini yang menyuburkan orientasi hanya pada hasil akhir.