Pilkada Serentak 2024, Bagaimana Perempuan Bisa Mengubah Lanskap Politik Kita?

Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sering kali membawa perspektif baru yang berfokus pada isu-isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial---isu-isu yang sering kali terabaikan dalam politik yang didominasi oleh laki-laki. 

Namun mirisnya, hingga kini, keterwakilan perempuan di ranah politik masih minim, baik di parlemen maupun di pemerintahan daerah.

Sehingga dalam Pilkada Serentak 2024, partisipasi perempuan harus dilihat bukan hanya sebagai keharusan moral atau sekadar pemenuhan kuota, tetapi juga sebagai strategi untuk mengatasi berbagai kebuntuan dalam sistem politik kita. 

Partai politik harus lebih aktif dalam mendukung perempuan sebagai calon dalam pemilihan, bukan hanya sebagai simbol atau alat untuk menarik suara pemilih perempuan. 

Nah disinilah diperlukan juga penguatan kebijakan afirmatif yang lebih substantif dan tidak hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Sebagai contoh, partai-partai politik perlu memastikan bahwa perempuan yang dicalonkan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya politik, dukungan kampanye, dan pelatihan kepemimpinan.

Tapi peran perempuan tidak cukup hanya dibangun dari tingkat partai atau pemerintahan. Budaya patriarki yang kuat di berbagai daerah di Indonesia, juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk merubah mentalitas masyarakat. 

Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting. Jika media massa berperan lebih banyak memberikan panggung kepada tokoh-tokoh perempuan dan menyuarakan isu-isu yang relevan bagi perempuan. Sementara organisasi masyarakat sipil memperkuat pendidikan politik dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik.

Peran perempuan dalam politik/sumber gambar kompas.id

Kedua; Tantangan Struktural dan Kultural

Politik lokal masih banyak membuat para perempuan dihantui tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Oligarki politik yang mengakar dan sistem patron-klien membuat akses perempuan ke arena politik menjadi lebih sulit.

Partai politik sering kali dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan maju sebagai calon. Ketiadaan transparansi dalam proses seleksi calon membuat perempuan semakin sulit menembus barikade politik yang didominasi oleh laki-laki.

Untuk membongkar barikade ini, perlu ada desentralisasi kekuasaan di dalam partai politik dan penghapusan praktek politik uang yang sering kali merugikan kandidat perempuan. 

Memang dibutuhkan reformasi hukum dan regulasi untuk memastikan keterwakilan perempuan di setiap tingkatan proses politik, dari pencalonan hingga pemilihan. 

Dalam hal ini Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat terhadap praktik-praktik diskriminatif yang merugikan perempuan, baik di dalam partai politik maupun di arena politik yang lebih luas.

Ketiga; Menciptakan Ruang Politik yang Aman dan Inklusif untuk Perempuan