Penerbitan SKP ini biasanya apabila ada pemungutan pajak yang dilakukan dengan official assessment system. Di mana fiskus akan menghitung jumlah pajak yang nantinya harus dibayar oleh WP. Setelah dihitung, nantinya WP akan dikirimkan surat pemberitahuan mengenai nominal pajak yang perlu dibayar.
   Dikutip dari Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang mana utang pajak adalah pajak wajib dibayar, termasuk didalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga atau peningkatan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   Berdasarkan jenisnya, penyebab timbulnya utang pajak dibagi menjadi dua yaitu kondisi material dan formil. Dalam kondisi material, timbulnya utang pajak adalah karena adanya SKP oleh fiskus. Jadi, meskipun sudah adanya syarat Tatbestand ( Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak. f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif) Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak.) namun belum ada SKP, maka hal tersebut belum bisa dibilang ada utang pajak. Sedangkan pada kondisi formil, timbulnya utang pajak adalah karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Misalnya dari perbuatan-perbuatan (pengusaha melakukan impor barang), keadaan-keadaan (memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak), dan peristiwa-peristiwa (mendapat hadiah undian) yang mana bisa menimbulkan.
Jenis-Jenis Utang Pajak
Merujuk Pasal 4 Ayat (2) PMK 61/2023, berikut jenis-jenis utang pajak:
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai Badan dan Jasa
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Pajak Penjualan
- Bea Meterai
- Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan
- Pajak karbon
Penyebab Timbulnya Utang Pajak
Menurut buku Hukum Pajak karya Erly Suandy, sejatinya utang pajak timbul apakah disebabkan oleh undang-undang perpajakan, ataukah dikarenakan tindakan pejabat pajak.
Sehingga timbulnya utang pajak dapat didasarkan pada dua kondisi, yakni:
1. Kondisi material
Dalam kondisi material, timbulnya utang pajak adalah karena adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Jadi, meskipun sudah adanya syarat tatbestand namun belum ada Surat Keterangan Pajak, maka hal tersebut belum bisa dibilang ada utang pajak.
2. Kondisi formil