VAT in (kredit) Rp 200.000.000
VAT payable (kredit) Rp 50.000.000
Dampak dan Konsekuensi Utang Pajak
Utang pajak berdampak pada diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini sebagaimana diatur dalam PMK No. 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Proses penagihan pajak oleh DJP kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak sebagai berikut:
- DJP kirim surat dasar penagihan pajak.
- Pengiriman surat teguran jika wajib pajak tidak ajukan angsuran/penundaan dan/atau tidak melunasinya hingga jatuh tempo.
- Diterbitkan surat paksa jika surat teguran sudah lewat dari 21 hari.
- Kemudian juru sita juga akan mengumumkan di media massa, pencegahan, dan penyanderaan, jika utang pajak belum juga dilunasi.
- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diterbitkan setelah Surat Paksa lewat dari 224 jam.
- Selain itu penyanderaan akan dilakukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya.
- DJP akan melakukan lelang apabila sudah melewati 14 hari sejak tanggal penyitaan.
Oleh karena itu, setiap WP tentunya harus memahami ada dampak yang akan diterimanya apabila tidak melunasi utang pajak.
Sebagai konsekuensinya, WP harus menanggung sejumlah sanksi denda dan bunga atas utang pajak yang tidak dibayarkan.
Bahkan beban utang pajak yang harus dilunasi dapat semakin memberatkan karena berpotensi adanya penagihan melalui penyitaan aset dan penahanan rekening bank.
Ujung-ujungnya jika utang pajak tidak juga dibayarkan, WP bisa saja menanggung reputasi yang tercoreng hingga menghadapi sanksi pidana.
Penanggung Pajak
