Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Maternal Melalui Perluasan Jaringan Pondok Bersalin Desa

https://www.merdeka.com/gaya/10-negara-dengan-fasilitas-cuti-melahirkan-terpanjang.html

Dalam konteks tersebut, Puskesmas memiliki peran penting sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, puskesmas melibatkan jaringan dan jejaringnya, termasuk Polindes (Pondok Bersalin Desa), pustu, posyandu, posbindu, dan fasilitas kesehatan swasta seperti klinik swasta, dokter praktik mandiri, dan bidan praktik mandiri. 

Namun, data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan menunjukkan bahwa keterisian puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan lengkap di provinsi lain rata-rata masih di bawah 50%. Selain itu, terdapat 342 puskesmas yang tidak memiliki bidan.

Kondisi ini menggambarkan kekurangan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjadi di wilayah terpencil, termasuk dalam hal pelayanan persalinan yang aman. Dari 30 kecamatan di Kabupaten Subang, hanya ada 10 Polindes yang beroperasi, sehingga meninggalkan 245 desa tanpa akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan maternal. 

Kekurangan Polindes ini menyebabkan beberapa tantangan dan risiko dalam mencapai aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata di wilayah terpencil. Beban kerja yang tinggi pada Polindes yang ada, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keterbatasan peralatan dan sumber daya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan memadai. Tantangan dalam manajemen dan koordinasi antar-Polindes juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, risiko ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan risiko komplikasi dan kematian menjadi keprihatinan serius di wilayah terpencil. Kurangnya edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat juga menghambat upaya pencegahan penyakit dan perawatan prenatal yang memadai. Selain itu, tantangan pembiayaan dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam memperluas jaringan Polindes untuk mencapai akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

Mengingat kekurangan, tantangan, dan risiko tersebut, terdapat urgensi yang tinggi untuk memperluas jaringan Polindes di wilayah terpencil. 

Perluasan jaringan Polindes menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan aksesibilitas pelayanan kesehatan di desa-desa yang ada Kabupaten Subang. Dengan meningkatkan jumlah Polindes dan memastikan ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sumber daya yang memadai, diharapkan aksesibilitas pelayanan kesehatan maternal dapat ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan maternal melalui perluasan jaringan pondok bersalin desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah Polindes dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan maternal di wilayah terpencil. 

Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta menciptakan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah terpencil. 

Meskipun beberapa langkah telah diambil dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan melalui Polindes, namun tantangan dan kekurangan yang ada masih memerlukan perhatian serius. Maka dari itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan Polindes, mengatasi tantangan dalam manajemen dan koordinasi, serta mengatasi risiko ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan.