Presiden Baru, Harapan Lama: Analisis Perubahan Taktik Gerakan Kamisan di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto

ABSTRAK

Aksi Kamisan adalah sebuah bentuk aksi damai yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Gerakan Kamisan, yang dikenal sebagai simbol perlawanan damai terhadap impunitas pelanggaran HAM, menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan dan metode aksinya seiring dengan perubahan kebijakan nasional. Aksi kamisan terakhir terjadi pada periode pemerintahan Jokowi yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dimasa lalu.

Di tengah ekspektasi masyarakat akan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Artikel ini mengkaji perubahan strategi dan taktik Gerakan Kamisan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seorang tokoh yang sering dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis wacana kritis, artikel ini menemukan bahwa Gerakan Kamisan diadaptasi dengan mengubah taktik dari aksi simbolik statistik menjadi pendekatan yang lebih kolaboratif dan digital, yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Adaptasi ini menunjukkan daya tahan gerakan HAM di Indonesia, meskipun harapan untuk memenuhi janji negara masih terbentur pada berbagai kendala.

Kata Kunci: Gerakan Kamisan, hak Asasi Manusia, Presiden Baru, Prabowo Subianto.

PENDAHULUAN

Gerakan Kamisan merupakan simbol perlawanan damai terhadap impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Aksi ini berawal dari aksi keluarga korban pelanggaran HAM yang menuntut keadilan, hingga akhirnya gerakan ini rutin mengadakan aksi disetiap hari Kamis di depan Istana Negara Jakarta sejak tahun 2007. Aksi ini dipandang sebagai kritik terhadap pemerintah yang belum memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia membuka babak baru bagi Gerakan Kamisan. Prabowo sendiri adalah sosok yang kontroversial terkait HAM, terutama mengingat bahwa dirinya terikat dalam peristiwa bayanganan aktivisme pada akhir 1990-an, yang hingga kini masih menjadi isu besar dalam rekam jejak jejak politiknya. Pergantian kepemimpinan nasional, terutama di bawah sosok kontroversial seperti Prabowo Subianto, membawa tantangan yang lebih besar bagi Gerakan Kamisan. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga memberikan tantangan tersendiri untuk menantang Gerakan Kamisan sehingga dapat mengadopsi taktik baru dalam memperjuangkan hak-hak korban dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab.

Di kepemimpinan Prabowo saat ini, Gerakan Kamisan perlu menavigasi berbagai kemungkinan bentuk represi dan kendala yang mungkin lebih halus, seperti mengambil akses ke ruang publik dan mengintensifkan pengawasan terhadap organisasi HAM. Selain itu, gerakan ini juga menghadapi tuntutan besar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengoptimalkan media digital sebagai platform advokasi yang kuat dan lebih aman.

TUJUAN

Artikel ini dibuat dengan empat tujuan yang berbeda, tujuan pertama adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dari aksi Kamisan, sebuah gerakan yang berfokus pada memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan. Melalui aksi ini, para peserta berusaha untuk mengingatkan publik dan pemerintah akan pentingnya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Tujuan kedua adalah untuk memahami alasan di balik keputusan aksi Kamisan untuk mengirimkan surat kepada Presiden. Yang dimana tindakan ini dilatarbelakangi oleh harapan agar Presiden sebagai pemimpin negara dapat memberikan perhatian dan langkah konkret dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, serta memastikan keadilan bagi para korban.

Tujuan ketiga, bertujuan untuk menggali alasan mengapa aksi Kamisan akhirnya berhenti mengirim surat kepada Presiden. Hal ini dapat berkaitan dengan ketidakpastian atau kekecewaan terhadap respons yang diberikan oleh pihak pemerintah, yang membuat mereka merasa bahwa usaha tersebut tidak lagi efektif atau mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui hubungan antara aksi Kamisan dengan pelajaran Pendidikan Pancasila. Aksi ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap upaya penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Metode Library Search) untuk menganalisis perubahan taktik dan strategi yang diterapkan oleh Gerakan Kamisan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi pergerakan sosial serta memahami bagaimana Gerakan Kamisan beradaptasi dengan konteks politik yang terus berkembang. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Gerakan Kamisan beradaptasi dengan perubahan kepemimpinan politik di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang taktik perlawanan damai dalam konteks perubahan sosial dan politik yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan Aksi Kamisan

Aksi Kamisan merupakan bentuk protes damai yang bertujuan untuk menuntut keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari aksi ini adalah mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terpecahkan, termasuk penghapusan dan penghapusan paksaan yang terjadi di masa lalu. Melalui aksi ini, peserta berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, aksi ini juga memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menyuarakan duka dan harapan mereka. Dengan melakukan aksi secara rutin setiap Kamis, Aksi Kamisan menciptakan kontinuitas dalam perjuangan mereka, menunjukkan bahwa pencarian keadilan tidak akan berhenti. Simbol payung hitam yang digunakan dalam aksi ini menjadi representasi visual dari perjuangan dan kesedihan, serta kekuatan dalam menuntut keadilan. Melalui upaya ini, diharapkan ada dorongan bagi pemerintah untuk lebih responsif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilaporkan. Aksi Kamisan platform menjadi penting dalam memperjuangkan keadilan sosial dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi di masa lalu.

Mengirim Surat Ke Presiden

Disadari bahwa negara sengaja mengabaikan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, maka dengan melakukan "Aksi Kamisan" atau yang dikenal juga dengan sebutan "Aksi Payung Hitam" adalah merupakan upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan  lupa. Di samping itu dengan selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, merupakan pendidikan politik bagi para pemimpin bangsa.

Aksi Kamisan mengirimkan surat kepada Presiden sebagai upaya formal untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan surat tersebut, mereka berharap untuk menarik perhatian dan mendapatkan tanggapan langsung dari pemimpin negara mengenai pengungkapan mereka. Surat ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa perjuangan mereka tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga melalui saluran resmi, menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui langkah ini, mereka berupaya melakukan tindakan nyata dalam penegakan keadilan dan akuntabilitas.

Berhenti Mengirim Surat Ke Presiden

Massa aksi Kamisan memutuskan untuk berhenti mengirimkan surat kepada Presiden, setelah Prabowo Subianto resmi dilantik. Sebab, dia merupakan salah satu terduga pelaku pelanggaran HAM berat terkait penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 1998. Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Maria Catarina Sumarsih menilai pengiriman surat kepada Presiden yang sebelumnya rutin dilakukan menjadi hal yang bisa dibilang sia-sia untuk dilakukan di masa pemerintahan Prabowo Subianto. JSSK menyatakan akan menghentikan rutinitas mingguan mereka bersurat ke Istana Negara, terhitung setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Pada setiap Aksi Kamisan, kelompok korban selama ini selalu bersurat kepada presiden agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dituntaskan, terutama melalui jalur pengadilan. Sejak pertama kali menggelar Aksi Kamisan, JSKK telah mengirim 399 surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 476 surat untuk Presiden Jokowi.

Akan Tetapi surat tertanggal 17 Oktober 2024 akan menjadi surat terakhir mereka kepada orang nomor satu di Indonesia, karena melihat latar belakang Prabowo Subianto tersebut, aktivis HAM dan massa aksi Kamisan pun memutuskan untuk berhenti mengirimkan surat. Hal tersebut kemungkinan pengusutan kasus pelanggaran HAM Berat semakin kecil. Perjuangan penegakkan hukum dan HAM, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu, akan sulit menemukan titik terang. Meski begitu, mereka masih menaruh harapan kepada lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Mereka adalah Komnas HAM yang bertugas melakukan penyelidikan, dan Jaksa Agung yang menindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Hubungan Aksi Kamisan Dengan Pendidikan Pancasila

Aksi Kamisan memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan Pancasila, di mana keduanya menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya hak asasi manusia dan tanggung jawab individu dalam menjaga keadilan sosial. Aksi Kamisan, sebagai gerakan yang menuntut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, mencerminkan semangat Pancasila untuk memperjuangkan hak-hak setiap individu di masyarakat. Melalui aksi ini, peserta tidak hanya menyuarakan terhadap kasus pelanggaran HAM, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Aksi Kamisan mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara, sejalan dengan cita-cita Pancasila. Dengan demikian, aksi ini menjadi bentuk konkret dari implementasi pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, Aksi Kamisan juga berfungsi sebagai pengingat bahwa pendidikan Pancasila bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan mengedepankan dialog dan pengertian, aksi ini memperkuat solidaritas antara masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Aksi Kamisan menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Aksi Kamisan merupakan bentuk protes damai yang bertujuan untuk menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut. Melalui aksi ini, keluarga korban mendapatkan ruang untuk menyuarakan duka dan harapan, sementara simbol payung hitam merepresentasikan kekuatan dan kesedihan dalam perjuangan mereka. Salah satu upaya mereka adalah mengirimkan surat kepada Presiden sebagai bentuk pendidikan politik dan tuntutan resmi. Namun, pengiriman surat ini dihentikan setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, karena dianggap tidak akan membuahkan hasil, mengingat keterlibatan beliau dalam dugaan kasus pelanggaran HAM berat.

Meski demikian, Aksi Kamisan tetap melanjutkan perjuangan melalui pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait, seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Hubungannya dengan pendidikan Pancasila juga sangat erat, karena aksi ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi yang diusung oleh Pancasila. Aksi Kamisan bukan hanya wujud implementasi pendidikan Pancasila, tetapi juga pengingat bahwa nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.