Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Dengan cara ini,  pemerintah dapat dengan jelas memberikan informasi yang tentang aturan-aturan  utama dan memberikan bentuk pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat  berpartisipasi secara langsung dan menyatukan kegiatan pemerintah. selain itu,  adanya ruang bebas dan transparansi publik dapat menciptakan kontrol dan  kompensasi, dan dengan membandingkan sistem nilai yang ada, memudahkan  publik untuk memahami tindakan rasional sebagai kontrol sosial. 

Efek positif terbesar adalah transparansi, penegakan hukum yang kuat dan  penghapusan praktik KKN. Karena jika tidak ada transparansi, membuka peluang  bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah untuk menyalahgunakan  kekuasaan. Sehingga, masyarakat dapat memonitor dan mengembangkan  pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dipastikan bahwa faktor penyebab  lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya tingkat moralitas aparat  penegak yang sudah menjadi tradisi turun serta lemahnya kualitas sumber daya  manusia dari penegak hukum yang ada. 

Seluruh masyarakat Indonesia menjadi pengemban tanggung jawab dalam pelaksanaannya penegakan hukum di negara ini,  terutama pemerintah sebagai lembaga eksekutif serta lembaga peradilan sebagai  lembaga yudikatif yang memegang kendali atas pelaksanaannya penegakkan hukum  di Indonesia. Serta harus diwujudkannya supremasi hukum agar terlaksananya  hukum yang adil dan transparan. 

Dalam menciptakan hukum yang adil dan perlunya  transparansi pemerintah terhadap partisipasi dan penyelenggaraan pemerintahan.  Sehingga, masyarakat dapat memantau dan mengembangkan pemerintah dan aparat  penegak hukum serta dapat menutup peluang bagi aparat penegak hukum dan aparat  pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan.