Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2019 halaman ix, persentase target yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih terbilang rendah, khusus nya untuk kepatuhan pembayaran WP Badan dan OP Non karyawan yang hanya dutargetkan sebesar 50%, meskipun pemerintah menargetkan realisasi pajak dapat diterima secara utuh sebesar 100%. Apa yang menyebabkan target pembayaran pajak ditetapkan hanya setengah dari target penerimaan pajak?
Rendahnya porsi penerimaan pajak di indonesia dikarenakan sistem self-assessment belum diterapkan secara optimal. Beberapa kepada penerapan dan pemahaman wajib pajak atas pentingnya perpajakan pada perekonomian Indonesia. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi terkait perpajakan dan tidak adanya pemberian imbalan secara langsung semakin meningkatkan keengganan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban penyetoran perpajakannya. Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem self-assessment dan berbagai tantangan yang muncul dari penerapan sistem tersebut, DJP melakukan langkah ekstra berupa pengawasan dan evaluasi yang di wujudkan  dalam proses penagihan pajak.
Penagihan merupakan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Situs resmi DJP mendefinisikan penagihan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.
Kinerja penagihan pajak tercemin dalam persentase pencairan piutang pajak. Persentase pencairan piutang pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap piutang pajak berdasarkan persentase saldo piutang outsanding. Saldo piutang pajak outsanding adalah saldi piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang kalduwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya. Berdassrkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2019 halam 92, realisasi pencairan piutang pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 98,84% pada tahun 2019 dan 103,36% pada tahun 2018.
Penurunan persentase pencairan piutang pajak disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, belum optimalnya kualutas tindakan penagihan, profiling wajib pajak atau oenanggung pajak yang masih belum optimal, kualitas produk hukum pemeriksaan yang masih belum stabil berkualitas, ketertiban administrasi penagihan yang belum optimal, keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak, mutasi Jurusita pajak menjelang akhir tahun, kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal. Atas hambatan yang telah terjadi, telah dilakukan beberapa upaya oleh DJP, salah satunya yaitu dengan memperbarui aturan terkait penagihan.
Poin-poin perubahan dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020
Tata cara penagihan telah diperbarui dengan terbitnya PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentabg "Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar" pada 27 November 2020. PMK ini terdiri dari 10 bab dan 88 pasal yang menghimpun berbagai peraturan terkait penagihan. Dengan penetapan aturan ini, beberapa peraturan sebelum nya, yaitu KMK Nomor 563/KMK.04/2020, PMK Nomor 24/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa perbedaan yang terdapat pada PMK 189 tahun 2020 dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu:
1. Pemberian tambahan kewenangan kepada Direktur pemeriksaan dan penagihan sebagai pejabat untuk penagihan pajak, yang sebelum nya hanya diberikan kepada kepala kanwil dan kepala KPP (Pasal 2 ayat (2))
2. Penambahan keterangan mengenai Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jada Keuangan Sektor Perasuransian, Lembaga jasa keuangan sektor pasa modal, dan lembaga jasa keuangan sektor lainnya. Aturan sebelumnya hanya mengakomodur Tata Cara Penyitaan pada lembaga jasa keuangan perbankan.
3. Penjeladan lebih rinci mengenai kelompok dan urutan penanggung pajak bagi wajib pajak orang pribadi (pasal 6) dan penanggung pajak bagi wajih pajak badan (pasal 7) berupa PT (Pasal 7 ayat (2) huruf a), BUT (Pasal 7 ayat (2) huruf e),Yayasan (Pasal 7 ayat (2) huruf f),Kerja sama operasi (Pasal 7 ayat (2) huruf g), Badan lainnya (Pasal 7 ayat (2) huruf h), dan satuan kerja instantasi pemerintah (pasal 7 ayat (2) huruf i).
