JSS Tidak Sekedar Membangun Konektivitas Ekonomi tetapi Membangun Konektivitas Kebangsaan

Presiden SBY dan Maket Jembatan Selat Sunda (Sayangi.com)

Megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berpeluang tidak jadi dibangun pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama ditundanya pembangunan JSS, mengutip Kompas.com, Jum’at (31/10/2014).

Pertama, JSS dikhawatirkan bakal mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Pertimbangan kedua adalah perihal ketimpangan. Menurut Andrinof, alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan justru membuat megaproyek yang menambah ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Dari Awal Andrinof Chaniago Menolak JSS

Sebelum Andrinof Chaniago jadi Menteri, melalui akun media sosial Facebook sering mengkritik kebijakan Pemerintah SBY yang akan membangun JSS. Menurut Andrinof, pembangunan JSS akan tambah membebani transportasi di Jakarta.

Selain alasan itu, Andrinof juga menyinggung soal pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih minim. Backlog atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun. Jika JSS dibangun akan ada konsesi penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha, yang akan membuat harga tanah tidak terjangkau.

Menurut penulis, argumentasi yang diungkapkan Andrinof Chaniago selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tidak cukup beralasan.

Sangat disayangkan jika Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) ditunda, karena Bottle Neck permasalahan konektivitas ekonomi antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ada di Selat Sunda. Pun nantinya akan membebani Ibu Kota Jakarta dalam hal daya dukung dibidang Transportasi bisa diatasi dengan perencanaan tata ruang yang lebih baik lagi 20 tahun mendatang. Naiknya harga tanah disekitar lokasi dibangunnya JSS adalah konsekwensi yang harus dihadapi, namun pemerintah melalui Kementerian Agraria bisa mengeluarkan regulasi mengenai konsesi-konsesi lahan agar lebih adil dan tidak di monopoli oleh Konglomerat tertentu. Kemudian, Pemerintah melaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu menjamin ketersediaan rumah murah disekitar pembangunan JSS.

JSS dan Keutuhan NKRI

Menurut Penulis, pembangunan JSS akan lebih banyak berdampak positif dibandingkan dampak negatifnya. Saya yang lahir dan besar di Jawa Barat dan telah menetap kurang lebih lima tahun di Pulau Sumatera menjadi saksi hidup betapa timpangnya pembangunan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, khususnya dibidang Infrastruktur.

Kemudian, dalam kerangka NKRI JSS bisa lebih merekatkan kohesi kebangsaan Indonesia. Saya tidak membayangkan kalau pada akhirnya Rakyat Sumatera lebih memilih mendukung pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia yang sudah diwacanakan. Kalau itu terjadi, Malaysia yang akan meraih keuntungan secara ekonomi atas Pulau Sumatera, dan keutuhan NKRI akan terancam.

Baca juga :

Kontrak Karya Freeport Tidak Diperpanjang, NKRI Terancam Bubar?

Tentara, Politik dan Isu Kudeta

Pilkada: Proses Demokrasi yang Melahirkan Oligarki

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Saran dari IMF?

Analisis Marxis Tentang Islam Politik

Dari Tun Abdul Razak ke Najib Razak, Lompatan Besar Mahathir dan Relasi Sosial di Malaysia

Radikalisme Islam bukan Produk Impor, tapi "Home Ground"

Detik-detik Menentukan Perubahan Piagam Jakarta

Kelompok Syiah Rencanakan "Revolusi" Tahun 2018?

Jokowi SalahSatu Pemimpin Muslim Terkuat, tapi "Lembek" Soal Konflik di Suriah

Konflik Yaman, Perang Terselubung Arab Saudi-Iran

HTI Tidak Mengakui ISIS Sebagai Negara Islam

Perceraian Kang Jalal, Allah Pecah-Belah Rencana Makar Syiah di Indonesia

Lembaran Putih Petisi 50, Mengingat Kembali Tragedi Tanjung Priok 1984