Pemerintahan Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran Covid-19 yang sangat berbahaya dan menyebar luas ini. Dalam penanganannya pemerintah telah melaksanakan standar kebijakan melawan Covid-19 dengan bekerjasama bersama instansi-instasi. Pemerintah juga menegaskan bergunanya kerjasama yang internasional dalam multilateral dan teritorial untuk mengurangi penurunan ekonomi, politik dan sosial nasional, apapun yang berdampak negative dari adanya pandemi Covid-19. Seperti pada Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dengan World Bank dan Bank Indonesia, menjelaskan bahwa mendukungnya Bank Indonesia atas implementasian respon campuran strategi baik secara sisi pajak (fiskal), moneter , structural dalam pengkoordinasian mitigasi akibat dampak Covid-19.
Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia berkata, "Pentingnya kiprah bauran strategi pada sektor moneter, fiskal, dan kesehatan. Selain dari, pentingnya peran forum dunia untuk menjaga ketahanan dan keseimbangan moneter di dalam perangkat keuangan internasional, seperti menjaga likuiditas untuk mendorong pemulihan moneter. Dalam upaya ini, Indonesia dan negara-negara G20 lainnya membantu Gerak Plan G20 dalam penanganan bencana akibat COVID-19 sebagai acuan respon cakupan mitigasi dampak endemik COVID-19." Selain itu, dalam upaya penanganan Covid-19, pemerintahan Indonesia memberikan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menangani penyebaran Covid-19.
Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah pada awal Covid-19 pada tanggal 17 April 2020, muncul di Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan awal pemerintah mengadakan PSBB di seluruh Indonesia ialah membenahi keadaan ekonomi di Indonesia dan cara mencegah perluasan Corona Virus Disease-19. Namun, atas adanya peraturan PSBB tersebut, penyebaran Covid-19 terus bertambah atas kesalahgunaan kewenangan Indonesia. Seperti, ketidak masuk akalnya, bahwa WNA bisa dengan aktif masuk ke Indonesia dan menetap sementara. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri harus tetap di rumah dengan perekonomiannya yang turun drastis saat itu. Strategi pemerintah dalam mengusulkan untuk PSBB di seluruh Indonesia merupakan langkah yang efektif untuk memutuskan rantai penyaluran Corona Virus.
Dengan adanya kebijakan ini pun, masyarakat Indonesia merasa aman dan diperhatikan oleh pemerintahan dengan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat pun ikut berkontribusi dalam memutuskan mata rantai perluasan virus Corona. Tak hanya sampai disitu, dengannya ada kebijakan PSBB disaat kedatangan Covid-19 membuat lingkungan hidup Indonesia jauh lebih baik dan nyaman tanpa adanya kekerasan di lingkungan sekitar, dikarenakan masyarakat mendapatkan edukasi untuk tetap di rumah (lockdown) agar tidak terkena virus. Tentunya seiring berjalan waktu, masyarakat Indonesia sangat aware dengan keberadaan Covid-19, setalah 2 tahun hidup berdampingan dengan virus tersebut, Pemerintah Indonesia selalu membangun strategi untuk menangani Covid-19 yang berharap akan efektif dan berhasil bila terus di terapkan.
Namun pada Juli 2021, angka penyebaran Covid-19 melonjak pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia memutar akal untuk tetap menanggulangi penyebaran rantai Covid-19 dikarenakannya turun sumber daya manusia Indonesia semakin buruk. Pemberlakuan PPKM diberlakukanlah pada saat kenaikan yang sangat tinggi ini. Pada siaran pers, officially, Presiden Indonesia sudah menegaskan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ialah suatu hal yang tidak bisa dijauhi demi menahan kecepatan transmisi Covid-19, serta mengatur daya tampung rumah sakit yang akan mengatasi pasien Covid-19 agar tak melebihi daya tampung. Dua Instriksi Mendagri telah dikeluarkan dalam perpanjangan PPKM. PPKM juga menyesesuaikan berlandasan analisis dari masing-masing level Kabupaten/Kota. Pemutusan sebuah level berlandasan di baku WHO adalah level analisis yang menilai kondisi peristiwa pandemi yang menimbang jarak ke pengirim virus nya disamakan dengan kapabilitas responden (3T). Oleh karena itu, jua memakai parameter masalah testimoni harian, taraf BOR, dan target vaksinasi.
Dalam penupayaan strategi pemerintah Indonesia, masyakarat khawatir akan pembatasan aktivitas yang terus terulang. Keadaan yang tidak memungkinkan keluar rumah, membuat masyarakat jenuh dan memberontak terhadap pemerintah atas resahnya angka peningkatan Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan ini dibutuhkan partisipasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat agar terjalin keamanan insani.
5.Kesimpulan
Pendekatan Human Security menjadi sebuah level analisis yang penting terhadap kasus Covid-19 khususnya pada individu dan Kesehatan. Strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia, menggunakan pendekatan ini agar terjadi keamanan, ketentraman dalam mencari solusi terbaik. Hal ini dibuktikan dengan cepat tanggapnya pemerintahan Indonesia dalam memfasilitasi dan memperhatikan masyarakat Indonesia dengan penuh harapan dan kepastian. Walaupun dampak negative terus merambat kepada usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah Indonesia telah membagikan berbagai upaya buat menangani problem pandemi Covid-19, seperti mengeluarkan peraturan dan mengalokasikan dana pada jumlah besar buat mengatasi pandemi Covid-19 pada dalam negeri. Kajian spesifik terhadap pendekatan kebijakan pemerintah nasional lalu diperlukan buat melihat efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan sang pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sang pemerintah sentra belum tepat sasaran karena terlalu menekankan aspek-aspek yang dianggap vital oleh negara. Pemerintah belum memprioritaskan kebutuhan paling dasar setiap orang selama krisis mirip ini, mirip yg tergambar dalam kebijakan negara yang mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek kesehatan. namun, pemerintah tetap melaksanakan kewajibannya untuk membentuk rakyat merasa safety dan hening walaupun tidak efektif.
Masalah lain yg dihadapi pemerintah Indonesia ialah terkait sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah sentra serta Pemerintah Daerah sehingga tidak sporadis mengorbankan masyarakat yg sangat membutuhkan. Kebijakan pemerintah melalui penganggaran pula dirasakan belum membagikan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah terlalu penekanan pada isu ekonomi yg berdampak di stabilitas serta keberlanjutan rezim pemerintahan saat ini, sehingga tidak sepenuhnya penekanan di pembiayaan di bidang kesehatan.
Menurut penulis, masalah keamanan insan di dalam negara Indonesia yang sedang di goyahkan oleh virus ini tidak boleh dijadikan ladang berbisnis. Di harapkan kepada pemerintahan dan aparat Indonesia lebih aware terhadap kesejahteraan masyarakatnya, dikarenakan quality of life dari masyarakat pun menjadi nilai dan ukuran suksesnya pemerintahan di Indonesia. Masyarakat pun akan mengerti dan menuruti apa kebijakan dan strategi yang digunakan terhadap penanggulangan Corona Virus Disease-19 jika kemauan masyarakat ikut terpenuhi dengan tidak melibatkan kerugian negara. Pendekatan Human Security memang sangat diperlukan terhadap kebijakan dan strategi pemerintahan Indonesia. Human Security menjanjikan koorperasi dalam multisector, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensinya. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan bottom-up buat memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar warga diprioritaskan. Memasukkan nuansa Human Security pada kebijakan pemerintah akan menggerakkan seluruh elemen sosial buat bekerja sama serta berupaya memenuhi kebutuhan paling dasar setiap orang menjadi prioritas primer.
