Restorative Justice dalam Pidana Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil, KBBI mendefinisikan anak sebagai suatu keturunan dalam konteks keluarga dan sebagai suatu individu yang sedang dalam masa perkembangan. Sedangkan menurut konstitusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan atau berusia 0 (nol) tahun.

Kenyataan umum di masyarakat yang memandang anak sebagai makhluk tidak berdosa tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum yang serius, sudah banyak media yang meliput kasus kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. 

Kejahatan anak adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma  berlaku yang disahkan oleh hukum tertulis yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), per 2020-2022 tercatat sebanyak 2.302 kasus kejahatan yang dilakukan anak, kasus tersebut terdiri dari : Pencurian sebanyak 838 kasus, Narkoba sebanyak 341 kasus, Penganiayaan sebanyak 232 kasus, Senjata tajam sebanyak 153 kasus, Pencabulan/pelecehan sebanyak 173 kasus, Pembunuhan sebanyak 48 kasus, Pemerkosaan sebanyak 26 kasus, Lain-lain sebanyak 491 kasus .

Banyak faktor yang melandasi anak-anak melakukan kejahatan dan kriminalitas, namun secara garis besar faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Chusniyah, 2014). Faktor internal yang mempengaruhi anak melakukan tindakan kejahatan dan kriminialitas meliputi kepribadian, konsep diri yang rendah, ketidakmampuan dalam penyesuaian sosial, dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. 

Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi adalah adanya pola asuh orang tua yang buruk (orang tua yang menerapkan pola asuh authoritarian, permissive, dan uninvolved), pengaruh dari lingkungan teman sebaya, adanya tekanan sosial, kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, dan pengaruh role model yang tampil dari media-media elektronik yang digunakan anak.  

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam upaya penegakan hak asasi manusia negara ini membentuk konstitusi atau peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam menghadapi segala sesuatunya. 

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini misalnya, dinyatakan bahwa  pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana dan sanksi yang diberikan oleh negara diatur secara rinci (Hiariej, 2016). Sebagaimana disebutkan Vos yang dikutip oleh Hiariej, tujuan pidana secara garis besar terbagi dalam tiga aliran yaitu :

• Teori Absolut
• Menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara memiliki hak yang mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat dikarenakan penjahat tersebut telah menciderai hak-hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Teori ini menganut konsep just deserts dimana penjahat dianggap layak untuk dihukum sebagai akibat atas perilaku tercela yang diperbuat.
• Teori Relatif
• Kebalikan dari teori absolut, teori relatif ini memiliki dasar pidana untuk penegakan ketertiban di masyarakat dengan tujuannya yaitu untuk mencegah kejahatan.
• Teori Gabungan.
• Menurut teori ini, antara unsur penderitaan dan kemanfaatan harus berimbang. Penderitaan memang mutlak ditanggung pelaku kejahatan, namun pemberian penderitaan tersebut harus mempertimbangkan kemanfaatan sosial. Penderitaan yang diterima pelaku kejahatan berat-ringannya harus berada dalam batas kelayakan.

Namun terlepas dari semua itu, sebagai roda penggerak kemajuan bangsa Indonesia, kedudukan anak di hadapan hukum memiliki posisi khusus. Tujuan pidana menurut teori absolut tidak cocok diterapkan dalam menghadapi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Hukuman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dihukum dengan hukuman yang sama dan sejenis dengan yang diterapkan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana serupa. 

Hal ini disebabkan karena anak memiliki hak-hak khusus yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Konvensi Hak-Hak anak yang meliputi :

• Non diskriminasi;
• Kepentingan yang terbaik bagi anak;
• Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
• Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kedudukan Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) mengharuskan Indonesia menjadi negara yang memiliki fokus khusus dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

 Oleh karena teori pidana dan pemidanaan yang bertolak belakang dengan asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, maka dibentuklah suatu sistem penyelesaian pidana anak yang pelaksanaannya tidak bertabrakan dengan asas perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hadir sebagai perisai pelindung hak-hak anak dari adanya perampasan kemerdekaan hak-hak mereka. Penerapan restorative justice diutamakan dalam pidana anak, hal ini sesuai dengan penyataan pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 Tahun 2011 dimana peradilan ini meliputi :

• Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
• Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
• Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.