Isu Reshuffle Kabinet: PKS Mendekat, PAN Memaksa, PDIP Menekan, dan Jokowi Pegang Penuh Kendali Politik Indonesia

[caption caption="Presiden Jokowi (Dok: Kompas.com)"][/caption] Jelang tutup tahun 2015 dan menyambut tahun baru 2016, Hiruk pikuk politik tanah air kian menarik. Dan setahun pertama pemerintahannya. Presiden Jokowi berhasil membuat hampir semua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk berputar haluan. Putar haluan yang dilakukan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tak lain adalah disebabkan oleh lemahnya kekuatan politik motor penggerak Koalisi Merah Putih sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Lemahnya posisi atau daya tawar politik Prabowo Subianto dan tidak adanya keuntungan yang bisa didapat dari Koalisi Merah Putih, Membuat Koalisi Merah Putih kini kian keropos dan hampir mendekati bubarnya Koalisi yang awalnya dibentuk secara permanen tersebut.

Putar haluan sepertiyang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada 3 September lalu memutuskan putar haluan dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Masuk dan bergabungnya PAN dalam pemerintahan, Ini kian membuktikan betapa sulit terbendungnya daya magic yang dimiliki oleh Jokowi. Selepas PAN tak lagi dipimpin oleh Hatta Radjasa.

PAN dengan Ketua Umum yang barunya mengambil jalan pintas yakni langsung menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan. Jalan pintas tersebut diambil karena PAN melihat keuntungan luar biasa pasti akan didapatnya jika bergabung dengan pemerintahan. Meskipun terkadang masih ada suara-suara tak sejalan dengan keputusan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Contohnya saja Amien Rais, lahan-perlahan tokoh penggagas reformasi tersebut akhirnya larut dalam hiruk pikuk politik yang dimainkan oleh Zulkifli Hasan. Terbukti kini Amien Rais lebih banyak diam ketimbang bicara sebagaimana yang sering dilakukannya setelah Jokowi menang pilpres lalu.

Namun sesungguhnya keputusan PAN yang memutuskan untuk keluar dari gerbong Koalisi Merah Putih besutan Prabowo, sesungguhnya merupakan pukulan telak bagi Koalisi Merah Putih. Pasalnya saat itu, Koalisi Merah Putih berhasil menduetkan Prabowo-Hatta dalam Pilpres lalu, dan pada saat itu pula strategi-strategi untuk melawan pasangan Jokowi-JK terus dikumandangkan.

Namun setelah PAN resmi berganti kepemimpinan, PAN mampu melihat dan membaca mengenai situasi politik yang dapat menguntungkannya. Keputusan PAN keluar dari KMP membuktikan betapa lemahnya kekuatan ataupun daya tawar yang dimiliki olhe KMP, Setelah Golkar dan PPP terbecah belah menjadi dua keping. Itu artinya daya tawar Prabowo Subianto kini makin lemah dan sulit dibendung oleh daya magic yang dimiliki oleh Jokowi.

Kekuatan Koalisi Merah Putih dalam waktu dekat, cepat atau lambat akan kembali dipastikan kehilangan salah satu energi terbesarnya selama ini. Selama ini salah satu energi terbesar KMP ada pada Partai Keadilan Sejahterah. Namun kini sudah terbaca jelas bahwa Partai Keadilan Sejahterah dipastikan akan segera merapat dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut terbaca dari perubahan sikap yang ditunjukan oleh elit PK yang Selasa lalu mendadak bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka.

Perubahan sikapo politik PKS yang kini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pemikiran revolusioner rupanya berhasil terpihat dengan daya magic politik yang dimiliki oleh Jokowi. Dengan mudahnya saat pertemuan tersebut. Presiden PKS, Sohibul Iman memuji-muji program-program yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan sinyalemen PKS akan bergabung dengan pemerintah makin terasa setelah Presiden PKS, Sohibul Iman juga menyatakan akan mendukung semua program yang dilucurkan oleh Jokowi. Hal ini kian membuktikan bahwa daya tawar politik Jokowi kian tak terbendung lagi.

PKS selama ini menjadi partai yang paling getol menyebar fitnah, pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap Jokowi. Tetapi dalam waktu cukup singkat pasca Munas PKS yang digelar pada bulan Oktober lalu, Pimpinan PKS yang baru telah mengambil sikap yang sudah daat ditebak akan meninggalkan Koalisi Merah Putih. Tentunya keputusan PKS yang sudah mulai jatuh hati dengan Jokowi dan mulai menujukan ketertarikannya untuk bergabung dengan pemerintahan juga sudah berhasil membuat opini bebas keluar dari ucapan-ucapan elit Gerindra.

Elit Gerindra bahkan menyatakan bahwa PKS sepertinya sedang mengejar kekuasaan kembali dan mengkhianati KMP, yang merupakan rumah besar bagi perkumpulan pendukung Prabowo. Namun kini PKS dipastikan, Cepat atau lambat akan segera pergi meninggalkan rumah perkumpulan Prabowo dan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, yang  akan sangat menguntungkan bagi PKS, terutama Jokowi. Karena kekuatan di parlemen akan kembali dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah (P4).

Selain itu opini-opini miring yang dibuat oleh elit Gerindra tersebut makin menunjukan bahwa sebenarnya Gerindra saat ini sedang dilanda kepanikan dan kecemasan yang luar bisa terkait mulai merapatnya PKS dengan Jokowi. Apalagi pasca pertemuan tersebut, Elit PKS juga menyatakan akan kembali bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Tentunya hal-hal inilah yang kian membuat Gerindra tampak sangat cemas.

Karena jika PKS benar-benar pergi meninggalkan Koalisi Merah Putih, Maka bisa dipastikan nasib Koalisi Merah Putih kian tak jelas bahkan bisa bubar akibat tak ada lagi kekuatan politik KMP yang sedari awal sudah sepakat menjadikan KMP sebagai Koalisi permannen dengan beberapa partai termasuk PAN, yang sudah lebih dulu meninggalkan KMP, Lalu kemudian PKS yang sudah bisa dipastikan akan mendukung Jokowi. Dan pada akhirnya Koalisi Merah Putih tak lebih dari sebiah lelucon politik lantaran tak ada lagi kekuatan yang menyokong Koalisi besutan Prabowo Subianto tersebut. Itu artinya kini kekuatan KMP sudah tak lagi memiliki kekuatan secara politik, Karena hanya dihuni oleh Gerindra sendirian.

Terlebih lagi saat ini dua partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah mengalami perpecahan. Golkar terpecah menjadi dua, Golkar munas Bali dan Golkar munas Ancol. Sedangkan PPP juga terbelah menjadi dua. PPP hasil Muktamar Surabaya dan PPP hasil Muktamar Jakarta. Kedua partai tua yang terpecah tersebut juga terpecah disebabkan oleh dukungan politik yang berbeda. Golkar Munas Ancol mendukung pemerintahan, Sedangkan Golkar Munas Bali mendukung KMP. Pecahnya dua partai tersebut bisa disimpulkan akibat ketidakpercayaan politik pada kekuatan politik yang dimiliki oleh Koalisi Merah Putih.

Ditambah lagi saat ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan. Itu artinya secara ketetanegaraan, Saat  ini tak ada kubu Golkar yang sah menurut hukum, Karena keputusan Mahkamah Agung tersebut belum ada tindaklanjut dari Kementrian Hukum dan HAM, Bahkan kubu Agung pun bisa menguggat putusan pimpinan DPR yang sudah diputuskan kubu Ical ke Pengadilan Tata Usaha yakni dengan landasan Undang-undang administasi pemerintahan.

Selain itu, posisi Demokrat juga masih sebagai penyeimbang. Dengan tetap berposisi sebagai penyeimbang, ada kemungkinan bagi Demokrat yang akan masuk dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Namun jika Demokrat bergabung dengan KMP, Bisa dipastikan pula Demokrat akan mengalami nasib yang serupa dengan Golkar dan PPP yakni terbecah menjadi dua. Hal itu disebabkan oleh sikap perbedaan paham politik antar elit Demokrat. Dan sebenarnya Demokat sangatlah ingin berkoalisi dengan pemerintahan, Namun yang menjadi ganjalan bagi Demokrat adalah sikap politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang masih memiliki dendam politik dengan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dendam politik ketika SBY berhasil mengalahkan Mega pada Pilpres 2004 masih membekas hingga kini dan sulit terhapuskan rasa sakit yang mendalam itu.

Akibatnya kini Demokrat bisa ibaratkan sedang terombang-ambing karena bingung untuk masuk koalisi mana. Jika masuk Koalisi Merah Putih sudah dipastikan Demokrat tidak akan mendapat keuntungan apapun. Apalagi dalam waktu dekat ini bisa dipastikan anggota dari Koalisi Merah Putih hanya terisa satu, yakni Gerindra. Itu artinya KMP sudah tak lagi memiliki kekuatan politik dan daya tawar Prabowo juga mkin lemah , Ini terlihat dari semua partai yang awalnya bersama KMP , Memutuskan putar haluan dan gabung dengan pemerintah. PAN sudah pergi, PKS akan segera menyusul. Maka tak ada pilihan lain bagi Demokrat, selain tetap sebagai penyeimbang, dan tidak memilih gabung ke dua koalisi yang ada.

Dengan demikian, saat ini peta politik di Senayan akan kembali berubah, dan diyakini pula tak akan ada hambatan lagi di Parlemen, terlebih lagi PKS sudah mendekat dengan Jokowi. Walaupun elit PKS menyatakan bahwa tetap di KMP dan hanya silahturahmi biasa dengan Jokowi. Dalam politik tak ada yang namanya silahturahmi biasa, Terlebih lagi partai oposisi seperti PKS yang memang masih malu-malu kucing untuk menyatakan bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintahan, Tetapi sudah memuji-muji program Jokowi selama ini. Dan terkait manuver PKS, Maka ingin penulis simpulkan Presiden Jokowi harus hati-hati dan tetap waspada terkait manuver dadakan elit partai dakwah tersebut.

Belum selesai penafisran-penafisran yang liar terkat kunjungan dadakan partai dakwah PKS, Hari ini Isu kocok ulang kabinet kerja kembali menyeruak ke permukaan publik. Hari ini secara mengejutkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi pada awal September lalu, Membocorkan bahwa PAN akan mendapat dua posisi menteri di kabinet kerja, Bahkan PAN juga menyebut bahwa kocok ulang kabinet kerja dilakukan paling lambat pada Januari mendatang. Dua posisi yang diklaim oleh PAN adalah posisi Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Menguatnya isu kocok ulang kabinet ini terjadi di tengah di tengah tidak kondusifnya perpolitikan tanah air pasca mundurnya Ketua DPR, Setya Novanto yang turut memaksa terjadinya perubahan peta politik di Indonesia. Munculnya dua nama yang akan menggantikan posisi di dua posisi di kabinet kerja oleh PAN ini makin mengindikasikan bahwa sejak awal bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, PAN memang sudah membuat startegi untuk meraih posisi dalam kabinet kerja, Namun sikap PAN yang mempublikasikan dua nama kadernya yang akan diplot dalam kabinet kerja tersebut seolah-olah membuat PAN bagaikan PDIP yang seolah-olah bisa mengatur-ngatur Presiden Jokowi.

Namun jika melihat dinamika politik terkini dan jika dikaitkan dengan kunjungan mendadak petinggi PKS pada Senin ( 21/12/2015) lalu bisa dipastikan pula PKS akan merapat dengan partai-partai koalisi pemerintahan (P4) hal ini tercermin dari perubahan sikap politik PKS yang sangat cepat jelang isu kocok ulang kabinet yang kini kembali menyeruak ke publik.  Selain itu jika memang benar PAN akan mendapat dua kursi dalam kabinet kerja , diyakini Presiden Jokowi akan mengurangi jatah untuk PDIP, Ini sangat beralasan karena selama ini justru PDIP yang paling sering menganggu Presiden Jokowi.

Meskipun saat ini Jokowi terus ditekan oleh Pansus Pelindo II agar Jokowi mencopot Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno hal tersebut diyakini tak akan mengoyahkan posisi tersebut, Karena Presiden Jokowi tahu dan paham betul posisi yang ditempati Rini tersebut memang sudah diincar oleh politisi PDIP yang sejak awal sudah merasakan sakit hati karena tidak mendapatkan posisi yang selalu berhubungan dengan ratusan triliunan di lahan basah tersebut.

Jokowi lebih cerdas dan cerdik dibanding PDIP yang hanya dapat merongrong Jokowi, Ancaman-ancaman yang diarahkan terhadap Jokowi oleh PDIP pun seperti memakzulkan Jokowi jika tak menidaklanjuti rekomendasi agar segera melakukan pencopotan terhadap Rini Somenaro hanya makin menjunjukan bahwa kualitas kader yang dimiliki PDIP yang berprestasinya sangatlah minim.

Duet maut Rieke Diah Pitaloka (oneng) dan Masinton Pasaribu hanya sebagian yang terlihat dari kualitas asli kader yang dimiliki oleh PDIP, Yang sangat jauh berbeda dengan kualitas tak tertandingi yang dimiliki oleh Jokowi yang sangat cerdik dalam membaca maksud para penetangnya selama ini. Duet maut dua kader PDIP tersebut juga makin menunjukan kebodohannya dalam hal pemahaman mengenai ketatanegaraan Indonesia, Karena legislatif sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun soal pengangkatan maunpun pemberhentian menteri, Karena itu adalah hak prerogatif kepala negara.

Namun yang terpenting dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini adalah melakukan pertimbangan yang matang jika ingin memasukan nama Taufik Kurniawan yang akan diplot PAN sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan, pasalnya saat ini kinerja Jonan sudah cukup baik dan tidak perlu di reshuffle dari kabinet kerja, revolusi yang terjadi dalam dunia kereta api Indonesia juga menjadi alasan mengapa Jonan tak layak untuk disingkirkan dari akbinet kerja. Hampir dua periode rezim sebelumnya memimpin Indonesia dengan memasukan kader yang tak berkelas sebagai Menteri Perhubungan, Membuat tak ada perubahan sama sekali dalam dunia kereta api Indonesia, dan sejak Jonan menjadi Menteri Perhubungan perubahan nyata dalam kereta api sangat jelas terlihat dan boisa kita rasakan kenyamanan dalam pelayanan PT. Kereta Api Indonesia.

Selain itu yang menjadi alasan lain yakni Taufik Kurniawan sama sekali belum dapat menunjukan prestasi yang dapat membanggakan terlebih lagi saat ini fungsi DPR yakni legislasi sangatlah buruk dan membuat ratusan RUU mogok tak dibahas. Namun untuk posisi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup diyakini akan goyang hal in bukan tanpa alasan. Alasannya jelas bagi Jokowi , Siti Nurbaya tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sampai-sampai merepotkan Jokowi karena harus bolak-balik menuju hutan dan lahan yang tebakar tersebut, Meskipun Menteri Siti sudah melakukan tindakan yang tegas yankni mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai sehingga kebakaran hutan dan lahan terjadi, Bagi Jokowi tak ada kata ampun jika menteri tersebut sudah makin merusak citra pemerintahannya. Pasalnya kebakaran hutan yang terjadi tahun ini adalah terburuk dan paling sulit untuk dipadamkan terlebih lagi el-nino yang memperparah iklim dalam negeri beberapa waktu yang lalu.

Selain itu yang jadi keyakinan penulis bahwa Menteri Siti bakar direshuflle adalah berangkat dari kasus korupsi yang kini mendera Partai NasDem, yang diyakini membuat Jokowi akan mengambil kesimpulan mengganti Menteri Siti dengan tokoh profesional ataupun kader partai-partai pendukung pemerintahan yang paham betul cara-cara menjaga dan melestarikan hutan yang merupakan sumber paru-paru dunia.

Perubahan komposisi dalam kabinet kerja jika memang harus dilakukan kocok ulang haruslah menempatkan orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi serta akuntabilitas dan integritas yang tinggi, Karena tanpa itu semua kocok ulang tak akan membawa arti apa-apa, Yang terpenting untuk dicermati secara bersama-sama adalah bahwa jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, rasanya kocok ulang kabinet memang perlu dilakukan tapi tidak pada posisi Menteri Perhubungan. Dan yang jadi kesimpulannya adalah bahwa saat ini tak ada satu partai politik pun di Indonesia yang memgang kendali politik, termasuk Megawati, Karena saat ini Jokowi sudah berhasil menyihir semua parpol hingga terpicut dengan kesederhanaan, kebaikan, kepolosan dan kecerdikan politik yang dilakukan oleh Jokowi selama ini.