APBD untuk Rakyat

E-budgeting akan menolak setiap anggaran yang dimasukkan ke sistem tanpa melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana mestinya. Orang-orang yang diberi otorisasi untuk mengoperasikan sistem ini juga perlu dikendalikan dengan Standart Opersional Procedure (SOP) yang memadai agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan otorisasi yang dimilikinya.

Risiko berikutnya yang mungkin terjadi adalah surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD terlambat diterbitkan. Hal ini bisa disebabkan karena keterlambatan pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS atau keterlambatan dalam proses pembahasan dan penetapannya. Hal ini mengakibatkan tidak memadainya waktu untuk melakukan pembahasan dan evaluasi atas kesesuaian RKA-OPD yang disampaikan oleh Kepala OPD kepada PPKD dengan pedoman yang telah diterbitkan.

Risiko lain yang mungkin terjadi di dalam proses penyusunan APBD adalah adanya penganggaran kegiatan OPD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. OPD belum sepenuhnya menyusun RKA-OPD berdasarkan data hasil identifikasi kebutuhan. Berdasarkan hasil musrenbang masyarakat membutuhkan mesin hand traktor untuk digunakan membajak sawah, kemudian pemerintah mengakomodirnya di dalam APBD dengan menganggarkan mesin traktor untuk ladang (darat), dan pada akhirnya yang direalisakan sampai ke masyarakat adalah cangkul. 

Jika hal ini yang terjadi, dikisahkan oleh seorang pencipta lagu daerah dari tempat kelahiran saya, Simalungun Sumatera Utara melalui sebuah lagu yang pada intinya menyebutkan "Pemerintah membeli seekor kerbau yang ditujukan untuk rakyat dan yang sampai kepada rakyat hanyalah ekornya, sedangkan dagingnya menghilang entah kemana". Pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang susah. Anggaran belanja langsung yang seharusnya ditujukan untuk program dan kegiatan yang dampaknya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terkadang lebih banyak porsinya untuk kesejahteraan pejabat. 

Anggaran belanja modal porsinya tidak memihak kepada masyarakat. Pengadaan fasilitas dinas pejabat daerah dengan nilai yang fantastis, seperti kendaraan dinas mewah yang baru, mebeleir rumah dinas, dan fasilitas dinas lainnya serta perjalanan dinas pejabat daerah yang kalau dihitung anggarannya cukup untuk membiayai perjalanan dinas pejabat tersebut setiap hari. Pejabat itu bukanlah dilayani melainkan melayani masyarakat yang memberinya amanah.

Dapat diandalkan

APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran seharusnya menyajikan angka-angka yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan artinya setiap rupiah yang disajikan dapat dijelaskan dasar perhitungannya, cara mencapainya dan output kinerja atas rupiah tersebut. Misalnya, jangan sampai APBD sudah ditetapkan ternyata di pertengahan jalan terjadi defisit anggaran karena terdapat rencana pendapatan yang tidak dapat direalisasikan karena kesalahan perhitungan atau terdapat utang pada tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan di dalam APBD dan harus dibayar. 

Contoh lain dari ketidakcermatan perhitungan misalnya tidak tersediaanya anggaran untuk pembayaran gaji pegawai pada pertengahan tahun, padahal pengeluaran untuk gaji ini sudah jelas hitung-hitungannya setiap bulannya. Hal-hal seperti inilah yang dapat menghambat pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Harapan untuk eksekutif dan legislatif

Bulan Oktober ini adalah waktunya eksekutif dan legislatif di seluruh Indonesia untuk membahas rancangan APBD Tahun 2018 yang kemudian akan disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Perda tentang APBD Tahun 2018. Di dalam pembahasan, penetapan dan pelaksanaannya diharapkan terjadi saling check and balance (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara pemerintah daerah dengan DPRD sehingga seluruh proses sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran di dalam APBD Tahun 2018 sudah dilaksanakan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rencanakan dan anggarkanlah apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan dan fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah, fasilitas kesehatan seperti bangunan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan yang memadai. Masyarakat juga membutuhkan akses transportasi yang memadai sehingga dapat memperlancar dan menurunkan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy) untuk mobilitas pupuk, bibit, maupun hasil tani mereka dari desa.