Namun demikian ada harapan yang menanti. Apabila rezim yang baru menyisihkan sedikit ruang rasionalitas melampaui kepentingan politik maka jalan terjal ini bakal menjadi sebuah 'tol' menuju kurikulum nasional.
Seandainya mas menteri dipercayakan lagi pada periode berikutnya maka harapan itu perlahan-lahan terjawab. Pemerataan sumber daya harus menjadi prioritas apabila mas menteri ingin keadilan pendidikan terpenuhi di bumi pertiwi ini.Â
Apa gunanya dana pendidikan 'buncit' tetapi tidak menyentuh lokalitas yang minim teknologi dan sumber daya. Keadaan ini membuktikan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya menjadi  milik orang-orang kota bukan orang-orang desa.Â
Jangan memaksakan kurikulum merdeka diterapkan pada daerah-daerah terisolasi apabila kesiapan belum memadai. Mari kita perbaiki kelemahan secara merata sebelum mengantar kurikulum merdeka menuju gerbang kurikulum nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H